Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.586 peraturan dalam 0,049 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 20 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe U tara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara; 4. ...

... Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara; Pasal 1 BAB I KETENTUAN UMUM PERHUBUNGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KABUPATEN KONAWE UTARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG SUSUNAN MEMUTUSKAN ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 20 TAHUN 2022.pdf

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. ...

... BUPATI KONAWE UTARA, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KONAWE UTARA TENT ANG PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : to TAHUN ...

... 2022 BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 20 TAHUN 2022.pdf

... RUKSAMIN 4/\ Ditetapkan di Wanggudu Pada tanggal, ,-f ~t"\Ullf( 2022 /_BUPATI KONAWE UTARA,Jf Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara. ...

... Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

Hal. 17, File: PERBUP KAB KONUT NO 20 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 20 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 438

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perubahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Organisasi perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660); 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Lalu Lintas; d. Bidang Angkutan; e. Bidang Sarana dan Prasarana; f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; g. Kelompok Jabatan Fungsional.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
21 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 11 Tahun 2016

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa

Hasil pencarian pada file:

... Bupati Gorontalo Utara : Biasa :1 (satu) berkas. : Permohonan Persetujuan Biaya Pilkades Di Gorontalo Utara. ...

... Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Gorontalo Utara menaanananaan ,Kabupaten Gorontalo Utara Tahun sebesar Rp. ...

Hal. 40, File: PERBUP No 11 Th 2016 ttg ...n Kades Serentak.pdf

... Disahkan di Gorontalo Utara I G@GRONTALO STARA, INDRA YASIN Diundangkan di Gorontalo Utara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA, Ir. ...

... ISMAIL PATAMANI BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 20 16 Lampiran : Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor ... ...

... Tahun 2016 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara DAFTAR BLANKO FORMULIR ISIAN PILKADES NO. ...

Hal. 26, File: PERBUP No 11 Th 2016 ttg ...n Kades Serentak.pdf

... KABUPATEN GORONTALO UTARA Menimbang Mengingat Memperhatikan : BADAN PEMUSYAWARATAN DESA woo . ...

... Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, perlu membentuk Panitia ...

... Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Gorontalo Utara. ...

Hal. 29, File: PERBUP No 11 Th 2016 ttg ...n Kades Serentak.pdf

Download file:

PERBUP No 11 Th 2016 ttg ...n Kades Serentak.pdf

pemilihan kepala desa serentak

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2016/NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak Di Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 11 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) , Pasal 20 ayat (3), Pasal 26 ayat (8), Pasal 53 ayat (4), Pasal 60 dan Pasal 69 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 12 tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara No. 1 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Penitia Penyelenggara; Panitia Selesksi PPK; Kesektariatan PPK; Pengawas Lapangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Gorontalo Utara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 86 Halaman dengan lampiran.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 04 Tahun 2013

• Berlaku mulai 12 tahun yang lalu

Road MAP Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2015

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Luwu Utara Nomor 179); 16. ...

... Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 17. ...

... 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229); 18. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 4 TAHUN 2013.pdf

... Menetapkan Lain Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230); · 19. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Tahun 2008 Nomor 12, ...

... Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228). ...

Hal. 4, File: PERBUP NO. 4 TAHUN 2013.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten luwu Utara Nornor 10 Tallun 2008 Tentang Orqanisasl dan tata Kerja Dinas daerah Kabupaten Luwu utara: 24. ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nemer 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Luwu Utara; 26. ...

... Utara; 29. ...

Hal. 24, File: PERBUP NO. 4 TAHUN 2013.pdf

Download file:

PERBUP NO. 4 TAHUN 2013.pdf

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2013-2015

2013

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 04, BD.2013/No.04

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road MAP Reformasi Birokrasi Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2015

ABSTRAK:

bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013-2015.
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); ' ' )) 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemeritahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Refonnasi Birokrasoi 2010-2025; 11. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Refonnasi Birokrasi Nasional sebagaimana diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional; .J 12. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010; 13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 179); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 180); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran· Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 181) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 229); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lain Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2008 Nomor 11, Ttambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 182) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inspektorat, Badan Perencanaan Lain Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 230); · 19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaen Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 183); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 210); 21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Luwu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 228).
PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2013-2015. Pasal 1 Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2015 ini, digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. Pasal 2 Road Map Reformasi Birokrasi 2013-2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. pasal 3 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempata.nnya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.
41

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 25 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nornor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pernbangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2014.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara. ...

... PARAF KOORDINASI S K DA A STEN AG 1-iUlUTARA, MUDJAHIDIN IBRAHIM Ditetapkan di Masamba pada tanggal ...

... 19 Juni .. · · 2014 BUPATI LUWU UTARA, 'r DERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 NOMOR 25 ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2014.pdf

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUP ATI LUWU UT ARA NOMOR 25 TAHUN2014 TENT ANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWUUTARA TAHUN2014 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU UT ARA ...

... tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara ...

... Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826 ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 25 TAHUN 2014.pdf

Download file:

PERBUP NO. 25 TAHUN 2014.pdf

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWUUTARA TAHUN2014

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2014/No.25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2014

ABSTRAK:

Menimbang Mengingat bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826}; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang• Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 91); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 ); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 .tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerlih Tahun 2014; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 215); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Luwu Utara Nomor 216); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 8) 15. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2013 Nomor 34
MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2014 Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selajutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintah daerah. 6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasi penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah. 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2015. 8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2014 sebagai penjabaran dari RPJMD 2010-2015 yang dimulai tanggal 1 Januari 2014 dan berakhir pada tanggal 30 Desember 2014. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Luwu Utara, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 10.Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah Rencana Keuangan Tahunan 11.Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD. 10.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah selaku Pengguna Anggaran/Biaya. Pasal 2 Perubahan RKPD Tahun 2014 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2014, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2014 yang meliputi: a. perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendapatan; b. prioritas dan sasaran pembangunan dan; c. rencana program dan kegiatan prioritas daerah. Pasal 3 (1) Perubahan RKPD Tahun 2014 berisi pedoman, arahan dan acuan bagi penyelenggara pemerintah dan pembangunan di daerah pada tahun 2014 dengan memperhatikan asumsi-asumsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2. (2) Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sistematika sebagai berikut: BAB I : PENDAHULUAN BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARASN PEMERINTAH BAB III : PERUBAHAN RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH BAB IV: PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH . ' BAB V : PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH BAB VI: PENUTUP (3) Uraian secara rinci Perubahan RKPD Tahun 2014 sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tercantum dan dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. Pasal 4 Perubahan RKPD Tahun 2014 digunakan sebagai : a. Instrumen pelaksanaan RPJMD; b. Acuan Penyusunan perubahan rencana kerja SKPD, berupa program/ kegiatan SKPD dan / atau lintas SKPD; c. Konsistensi program dan sinkronisasi pencapaian sasaran RPJMD; d. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan; e. Landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan untuk menyusun perubahan APBD Tahun Anggaran 2014; dan f. Pedoman dalam mengevaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014. Pasal 5 Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2014.
5

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 24 Tahun 2010

Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Dan BUPATI GORONTALO UTARA M E M U T U S K A N : Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG IBUKOTA KABUPATEN GORONTALO UTARA. ...

... Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo Utara . 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo Utara. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo Utara. 4. ...

Hal. 3, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Kwandang Ibukota.pdf

... PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA NOMOR '.2..q TAHUN 2010 TENT ANG PEMBERIAN NAMA JALAN DALAM WILAYAH KWANDANG IBUKOTA KABUPATEN GORONTALO UTARA I. ...

... pengembangan Wilayah Kecamatan Kwandang sebagaimana Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara. ...

... Berdasarkan pertimbangan diatas maka pemberian nama jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. II. ...

Hal. 7, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Kwandang Ibukota.pdf

... Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKabupaten Gorontalo Utara. ...

... Ditetapkan di kwandang pada tanggal BUPATI GOR Diundangkan di kwandang pada tanggal 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA 2010 ,l LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2010 NOMOR 24 ...

Hal. 6, File: PERDA Gorontalo Utara No ...Kwandang Ibukota.pdf

Download file:

PERDA Gorontalo Utara No ...Kwandang Ibukota.pdf

pemberian nama jalan dalam wilayah kwandang ibu kota kabupaten gorontalo utara

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2010/No.24

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pemberian Nama Jalan dalam Wilayah Kwandang Ibukota Kabupaten Gorontalo Utara

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk merupakan ruang kegiatan yang secara sadar dibentuk untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas umum yang dalam penggunaannya perlu adanya pengaturan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Gorontalo Utara ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.8 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.38 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; UU No.22 Tahun 2009; PP No.22 Tahun 1990; PP No.43 Tahun 1993; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang pemberian nama jalan dalam wilayah kwandang ibukota kabupaten Gorontalo utara termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, obyek dan nama jalan, perubahan ruas dan nama jalan, pelaksanaan dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 10 halaman dengan lampiran

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 71 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat. ...

... Ditetapkan di Pontianak pada tanggal 2021 ) GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, TARMIDJI Diundangkan di Pontianak pada tanggal 2021 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT, Q; A.L. ...

... LEYSANDRI SERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2021 NOMOR ...

Hal. 15, File: Pergub No 71 Tahun 2021 ocr.pdf

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

... Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); KARO HUKUM PERANGKAT ...

Hal. 2, File: Pergub No 71 Tahun 2021 ocr.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA ...

... TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun ...

... rangka optimalisasi tugas clan fungsi clan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, maka perlu melakukan perubahan susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: Pergub No 71 Tahun 2021 ocr.pdf

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 77 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Download file:

Pergub No 71 Tahun 2021 ocr.pdf

SOTK

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 71, BD.2021/NO.71, LL. PROV. KALBAR: 24 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 77 TAHUN 2019 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah dibentuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.41 Tahun 1999, UU No.33 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.44 Tahun 2004, PP No.6 Tahun 2007, PP No.18 Tahun 2016, Permenhut No.P.6/Menhut-II/2009, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.63 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Perubahan pada ketentuan Pasal 2.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 5 halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI LUWU UTARA PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 34 TAHUN 2010 TENT ANG PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LUWU ...

... UTARA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang ...

... Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Luwu Utara. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

... (2) LPSE Luwu Utara dapat melayani kebutuhan BUMN/BUMD/Organisasi nonPemerintah melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik. (3) LPSE Luwu Utara tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab ...

... Pasal 4 (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE Luwu Utara menyelenggarakan fungsi meliputi: a. penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan ...

... Bagian Kedua Perangkat Organisasi Pasal6 Perangkat organisasi LPSE Luwu Utara disusun sesuai dengan kebutuhan, yang menyelenggarakan fungsi yang meliputi : a. Kepala; b. Sekretariat; c. ...

Hal. 5, File: PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

... . • ' ' LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR )of TAHUN 2010 TANGGAL 31 De•••\u 2010 STRUKTUR ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSEt KABUPATEN LUWU UTARA KEPALA LPSE SEKRETARIAT ...

Hal. 14, File: PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

Download file:

PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LUWU UTARA

2010

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2010/no.34

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PER.01/KEP.LKPP/ 06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 14).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE BAB III ORGANISASI BAB IV PEGAWAI LPSE BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN BAB VI TATA KERJA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BAB IX PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010.
NOMOR 34 TAHUN 2010
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 27 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara; 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara. 4. ...

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara. 5. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara. ...

Hal. 3, File: PERBUP KAB KONUT NO 27 TAHUN 2022.pdf

... BUPATI KONAWE UTARA PROVINS! SULAWESI TENGGARA PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA NOMOR : ? ...

... -t TAHUN 2022 TENT ANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KONAWE UTARA, Menimbang Mengingat a. bahwa berdasarkan ketentuan ...

... Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara. 1. ...

Hal. 1, File: PERBUP KAB KONUT NO 27 TAHUN 2022.pdf

... Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... .- lBUPATI KONAWE UTARA, ff' H. RUKSAMIN 41' Diundangkan di Wanggudu Pada tanggal, �'t �tll/llAttrl :).01,,i, � SEKRETARIS DAERAH,"' H. M. ...

... KASIM PAGALA f BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022 NOMOR �'-f 15 ...

Hal. 17, File: PERBUP KAB KONUT NO 27 TAHUN 2022.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Konawe Utara No. 14 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara
Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2019 ten tang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Konawe Utara

Download file:

PERBUP KAB KONUT NO 27 TAHUN 2022.pdf

susunan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 27, Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 Nomor 445

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, peru bahan organisasi pada instansi Daerah Kabupaten hasil penyederhanaan Struktur Organisasi ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik Pemerintah Daerah perlu dilakukan Penyederhanaan Birokrasi; c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Instansi Pemerintah kabupaten Konawe Utara, perlu dilakukan Penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Konawe Utara.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327) 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525); 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhaan Birokrasi (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2016 Nomor 87), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabuipaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 105).
Susunan organisasi Dinas, terdiri atas : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat; c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil; d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidaya Ikan; e. Bidang Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan; f. Bidang Pegembangan Kawasan dan Perbenihan lkan; g. Unit Pelaksana Teknis Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2022.
24 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 11.A Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Hasil pencarian pada file:

... � ....... .. ' .t BUPATI LUWU UTARA PERATIJRAN BUPAn LUWU UTARA NOMOR 11 • .l TAHUN 2008 TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN ...

... Luwu Utara.. Mengingat ' : 1. ...

... .� Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahon 1999 Nornor 47, Tambahan Lernbaran Negara RI Nomor 3826); 2. ...

Hal. 1, File: PERBUP NO. 11.A TAHUN 2008.pdf

... Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Utara, merangkap anggota. · 2.Sekretaris/bukan ADggota 3.Anggota 5. ...

... Luwu Utara. : a. Kepala Badan Kepegawaian Daerah b. Asisten Administrasi c. Asisten Tata Pemerintahan c. Kepala BA WASDA : 1. Kepala Bagian Tata Usaha BKD 2. Para Kepala Bidang 3. ...

... , ·•· ,. 3. ·�,' ... •• ' Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKA T bertanggung jawab kepada Bupati Luwu Utara. Masa keanggotaan BAPERJAKA T di. ...

Hal. 3, File: PERBUP NO. 11.A TAHUN 2008.pdf

... STAF SEKRETARIAT LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR : 11.A T AHUN 2008 T ANGGAL : 21 April 2008 TENT ANG S.TRUKTUR DAN ORGANISASI BAPERJAKAT PERIODE 2008-20011 :BUPATI LUWUUTARA : SEKRETARIS DAERAH ...

... KAB.LUWU UTARA :l(EPALA BIDANG PERENCANAAN & PENGEMBANGAN PEGAW AI BKD KAB. ...

... SEKRETARIS BKD KAB.LUWU UTARA 2. PARA KEPALA BIDANG 3. PARA KEPAI.A SUB.BAGIAN/BIDANG BKD ,:.: .... �. .. . . 0 BUPATI}, IA.MUTTY 1, ·:.� .'- �_(!J!r � .. �.��. _/. r :�.: . ! : . ...

Hal. 10, File: PERBUP NO. 11.A TAHUN 2008.pdf

Download file:

PERBUP NO. 11.A TAHUN 2008.pdf

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11.A, BD.2008/No.11.A

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural yang menciptakan keserasian dan keterkaitan dengan pangkat serta Pendidikan dan Pelatihan Struktural, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kabupaten Luwu Utara. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Utara tentang Badan Pertimbangan Jabatan & Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kab. Luwu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3826); 2. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890); 3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil ( Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4193); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 1981 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4019); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara RI Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4194); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4332);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN ORGANISASI BAB III TATAKERJA BAB IV PROSEDUR BAB V PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2008.
NOMOR 11.A TAHUN 2008
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Utara No. 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... 60 KULISUSU UTARA LELAMO 325.020.448 84.125.082 517.486.000 235.200.000 23.500.000 1.200.000 1.200.000 3.000.000 253.386.000 61 KULISUSU UTARA WAODEBURI 325.020.448 139.290.312 572.651.000 235.200.000 ...

... 26.900.000 1.200.000 1.200.000 3.000.000 305.151.000 62 KULISUSU UTARA ULU NAMBO 325.020.448 96.740.117 530.101.000 235.200. 000 25.000.000 1.200.000 1.200.000 3.000.000 264.501.000 63 KULISUSU UTARA ...

... 259.678.000 76 WAKORUMBA UTARA. ...

Hal. 7, File: Perbup Butur No.04 Tahun 2017.pdf

... Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 21. ...

... Peraturan Bupati Euton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara, Tahun 2016 Nomor ...

... Bupati adalah Bupati Buton Utara. 2. ...

Hal. 3, File: Perbup Butur No.04 Tahun 2017.pdf

... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara. r--------- . t��?.J\!:;� . .;.' ...

... ABU HASAN Diundangkan di Buranga r" pada tanggal ,7- I - 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA, - Ba LA ODE BAHARUDDIN BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON UTARA TAHUN 2017 NOMOR 4 ...

Hal. 5, File: Perbup Butur No.04 Tahun 2017.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Buton Utara No. 3 Tahun 2018 tentang Proedur Perhitungan dan Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2018

Mencabut

Mencabut Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2016

Download file:

Perbup Butur No.04 Tahun 2017.pdf

ALOKASI DANA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, LD.2017/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4,286); · 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran. Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1157); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); · 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang N omor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimapa telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Norrior 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 16. Peraturan Daerah 'Nomor 5 Tahun 2011 tentang PokokPokok Pengelolaan Keuangan Derah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2011 Nomor 5); 17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2012 Nomor 10); 18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6); 19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 8); · 20. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buton Utara (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 35); 21. Peraturan Bupati Euton Utara Nomor 58 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara, Tahun 2016 Nomor 58); 22. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 60);
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Ruang Lingkup; Bab III Pengalokasian Alokasi Dana Desa; Bab IV Pembiayaan; Bab V Ketentuan Lain-Lain; Bab VI Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
7

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT