Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE BAB III ORGANISASI BAB IV PEGAWAI LPSE BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN BAB VI TATA KERJA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BAB IX PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Masamba

Tanggal Penetapan

31 Desember 2010

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2010

Tanggal Berlaku

31 Desember 2010

Sumber

BD.2010/no.34

Subjek

TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 696 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERBUP NO. 34 TAHUN 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN LUWU UTARA
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2010/no.34
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 dan Pasal 112 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pertu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Kabupaten Luwu Utara. 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826); 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 11. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor : PER.01/KEP.LKPP/ 06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE); 13. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem e-Procurement (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2009 Nomor 14). BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LPSE BAB III ORGANISASI BAB IV PEGAWAI LPSE BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN BAB VI TATA KERJA BAB VII PEMBIAYAAN BAB VIII STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL BAB IX PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2010. NOMOR 34 TAHUN 2010 14 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 34 Tahun 2010

Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Secara Elektornik (LPSE) Kabupaten Luwu Utara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT