Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

Menemukan 37.589 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 59 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor ...

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 128 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

Hal. 5, File: PG Th 2022 059.pdf

... Menimbang: Mengingat: GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR b'\ � TAHUN 2022 TENTANG PENJABARANPERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN ANGGARAN PENDA PATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINS ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peralura.n Daerah Provi.nsi Kalhna.nla.n Selalan ...

... bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peratu.ran Gubemur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan ...

Hal. 1, File: PG Th 2022 059.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. ...

... KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2022 NOMOR \.0 ...

Hal. 7, File: PG Th 2022 059.pdf

Download file:

PG Th 2022 059.pdf

APBD

2022

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 59, BD/2022/NO.59

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021.

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, diperlukan pengaturan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2020; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 128 Tahun 2020;
Peraturan Gubernur ini Mengatur Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2021

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2022.
7 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Kelola Data Pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. 8. ...

Hal. 3, File: pergub_nomor_04_tahun_201... edit searchable.pdf

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2008 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 64); ...

Hal. 2, File: pergub_nomor_04_tahun_201... edit searchable.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 04 TAHUN 2018 TENTANG TATA KELOLA DATA PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN, Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri ...

... Selatan tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan; Mengingat: 1. ...

Hal. 1, File: pergub_nomor_04_tahun_201... edit searchable.pdf

Download file:

pergub_nomor_04_tahun_201... edit searchable.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara

2018

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD.2018/No.4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Kelola Data Pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan kepegawaian terhadap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dibutuhkan database Pegawai Negeri Sipil yang akurat dan terkini; bahwa database Pegawai Negeri Sipil yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah database Pegawai Negeri Sipil yang senantiasa dilakukan proses pemutakhiran data secara berkala dengan menggunakan satu sistem informasi manajemen kepegawaian yang terpadu dan terintegrasi dengan database Pegawai Negeri Sipil; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2000; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 064 Tahun 2008; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 063 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016
Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Data pada Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatandengan sistematika: 1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Yujuan dan Ruang Lingkup; 3. Prosedur dan 4. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2018.
9 halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 60 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... 15 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah ...

... Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 33), 16 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur nomor 45 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 17 Peraturan ...

... Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Jabatas Struktural pada Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, 18 Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Organisasi ...

Hal. 3, File: Pergub Kaltim 60-2015.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 60 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR ...

... Menimbang Mengingat DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata ...

... Provinsi Kalimantan Timur, 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 60-2015.pdf

... 27 Peraturan Gubernur 1in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan ...

... Timur Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2015 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR H AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 5 Oktober 2015 Plt SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... TIMUR, ttd DR H RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 60 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT DAERAH PROV KALTIM PEMBINA TINGKAT I NIP 19620527 198503 1 006 KEPALA BIRO ...

Hal. 19, File: Pergub Kaltim 60-2015.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 60-2015.pdf

uraian - tugas - jabatan - struktural - unit - pelaksana - teknis - dinas - pada - dinas - kehutanan

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2015/NO.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka menindak lanjuti Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 77 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.9 Tahun 2000; PP No.41 Tahun 2007; Perpres No.87 Tahun 2014; Kepres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.57 Tahun 2007; PermenPANRB No.33 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Perda KALTIM No.05 Tahun 2008; Perda KALTIM No.08 Tahun 2008; Pergub KALTIM No.45 Tahun 2008; Pergub KALTIM No.14 Tahun 2010; Pergub KALTIM No.77 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur Tentang uraian tugas jabatan struktural unit pelaksana teknis Dinas pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2015.
19 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 ...

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. 4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. 5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. 6. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 76-2016 ttg SOTK Bappeda.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 76 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN ...

... TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 76-2016 ttg SOTK Bappeda.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. ...

... AWANG FAROEK ISHAK Diundangkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR, ttd DR. H. RUSMADI BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 78. ...

Hal. 12, File: Pergub Kaltim 76-2016 ttg SOTK Bappeda.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 11 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pperencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Download file:

Pergub Kaltim 76-2016 ttg SOTK Bappeda.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, BD.2016/NO.78, TLD No.78

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
12 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 67 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang ...

... Kalimantan Timur, "1. ...

Hal. 1, File: Pergub Kaltim 67-2016.pdf

... Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Timur. 2. ...

... Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Kalimantan Timur. ...

Hal. 2, File: Pergub Kaltim 67-2016.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur. ...

... Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016 GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR ttd DR. H. ...

... KALTIM KALIMANTAN TIMUR, ttd H. SUROTO, SH DR. H. RUSMADI PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19620527 198503 1 006 BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 69 KEPALA BIRO HUKUM, —SH ...

Hal. 13, File: Pergub Kaltim 67-2016.pdf

Download file:

Pergub Kaltim 67-2016.pdf

susunan - organisasi - tugas - fungsi - dan - tata - kerja

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 67, BD.2016/NO.69, TLD No.69

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.87 Tahun 2014; Keppres No.137/P Tahun 2013; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda No.9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perpusatakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Timur. dengan menetapkan bahasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi, tugas, fugsi, dan tata kerja, kepegawaian, jabatan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2016.
14 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

PERDA 2 TAHUN 2019 TTG PENYERTAAN MODAL PDAM.pdf

BUMD – PENYERTAAN MODAL

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN LEPAS

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA PADAPERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN LOMBOK UTARA

ABSTRAK:

• bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan mengembangkan perekonomian daerah serta sebagai upaya pemerintah daerah dalam menggali sumber pendapatan asli daerah dan meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah, pemerintah daerah perlu melakukan penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara; • bahwa untuk memberikan landasan hukum terhadap penyertaan modal daerah sesuai ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, perlu mengatur penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara dengan Peraturan Daerah.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lombok Utara
• Penyertaan modal pemerintah daerah dilakukan pada PDAM. • Penyertaan modal pemerintah daerah) berupa uang. • Penyertaan modal pemerintah daerah adalah merupakan kekayan daerah yang dipisahkan. • Besarnya penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah) yang akan disertakan secara bertahap selama 5 (lima) tahun dan terhitung mulai tahun 2019. • Besarnya penyertaan modal pada tahun 2019 sebesar Rp. 7.000.000.000,- (Tujuh Milyar Rupiah). • Untuk besaran penyertaan modal pada tahun-tahun selanjutnya sampai dengan tahun 2023, disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan pada APBD tahun anggaran berkenaan. • Besarnya penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan bulan Desember 2018 secara kumulatif sebesar Rp. 21.000.000.000,-(Dua Puluh Satu Milyar Rupiah) dengan rincian sebagai berikut : a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); b. Penambahan Penyertaan Modal pada Perubahan Anggaran Tahun 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah); dan c. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah); d. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah); e. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah); f. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah); dan g. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Empat Milyar Rupiah)

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
-
• Penambahan, pengurangan dan Penarikan modal penyertaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 80 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MELALUI KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... BAU UTARA NANGA SAMBUS BERKEMBANG rr. MANDIRI AGROTAMA LESTAR 102 KAPUAS HULU PUTUSS!BAU UTARA PADUA MENDALAM BERKEMBANG rr. ...

... \YONG UTARA SIMPANG HlLIR SUNGAIMATA-MATA BERKEMBANG rr. JALIN VANEO 110 lCAYONG UTARA SIMPANG HILIR BATU BARAT BERKEMBANG fYf. JALIN VANEO 111 ICAYONG UTARA TELUK BATANG SUNGAIPADUAN MAJU rr. ...

... KALIMANTAN AGRO PU SAKA 112 ICAYONG UTARA SE PONTI SUNGAI SEPE1'I BERKEMBANG PT. KALlMANTAN AGRO PUSAICA KARO PERAN(H

Hal. 12, File: Pergub No 80 Tahun 2021.pdf

... Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran ...

... Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4); 9. ...

... dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5); 10. ...

Hal. 2, File: Pergub No 80 Tahun 2021.pdf

... GUBERNUR KALIMANTAN BARAT PERATURAN GUBE�)'TUR KALIMANTAN BARAT NOMOR Jle:1 TAHUN 2021 TENT ANG PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MELALUI KETERLIBATAN PERAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN ...

... BARAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, Menimbang Mengingat a. bahwa daiam rangka pelaksanaan saiah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah yaitu Desa Mandiri, perlu ...

... Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kaiimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan ...

Hal. 1, File: Pergub No 80 Tahun 2021.pdf

Download file:

Pergub No 80 Tahun 2021.pdf

DESA-PEMBANGUNAN

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 80, BD.2021/NO.80, LL. PROV. KALBAR: 24 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERCEPATAN PENINGKATAN STATUS INDEKS DESA MEMBANGUN MELALUI KETERLIBATAN PIHAK SWASTA DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan salah satu indikator kinerja utama pemerintah daerah yaitu Desa Mandiri, perlu dilakukan upaya pemerataan pembangunan melalui strategi percepatan peningkatan status desa;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendes PDTT No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.56 Tahun 2017, Pergub No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Maksud Tujuan Dan Ruang Lingkup, Sasaran, Pembagian Tugas, Peran, Dan Tanggung Jawab, Program Dan Kegiatan Interversi, Pelaksanaan, Pembiayaan, Pengawasan, Evasluasi Dan Pelaporan, Sistem Reformasi dan Ketentuan Penutup .

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Peraturan ini memiliki 9 halaman dan 15 halaman lampiran.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... Dina Kesehatan Provinsi Kalimantan ±aurat, 14,Dimas Sosial Provinsi Kalima.tan Barat, 5. Dinas Tenaga Kerja da Transmigrasi poinsi Kalimantan Barat, I6. ...

... Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisate Provins Kalimantan arat; 220. ...

... Molal de Pel yon Tera Sau fiutu Prowinsi Kalimantan rat; 24. ...

Hal. 7, File: Pergub No 15 Tahun 2019 ocr.pdf

... Barat Nomor 9], 7 Peratran Daerah Nomor 2 'Tahu 2019 tentang Renc8a Pembaugnan Jagla Menengah Daerah Provinst Kalimantan Barat Tahu2018 2023 (Lembaran Darrah Provins.i Kalirsrtn Barat Tahu 2019 Nomor ...

... Peraturan Dacrah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahu.n 20I6 tentang Pembentukan dan Susunan Peranglat Daerah rowinsi Kalirant.an Baura [Lerbaran Daeta.h Provinsi Kalimantan Bart Tahun 20I6 Nomoor 8, ...

... 20I8-2023 BAB I KETENTUAN UMUM Pascal Dalam Peraturan Gubernur in yang dimaksud dengan ] froinsi adalh Proinsi Kalimantan a rat pemerintah rovinsi adalah Pemerintah Provinsi Kadimatan Barat 3. ...

Hal. 2, File: Pergub No 15 Tahun 2019 ocr.pdf

... setiap orang mengetahuinya, memerinta.hkan pengundagan Peraturan Gubermur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kaliratan Ba.rat Ditetapkan di Pontianak pads tanggal 0 #tit 2 GUBERNUR KALIMANTAN ...

Hal. 8, File: Pergub No 15 Tahun 2019 ocr.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerlntah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 34 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023
PERGUB Prov. Kalimantan Barat No. 104 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

Download file:

Pergub No 15 Tahun 2019 ocr.pdf

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

2019

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 15, BD.2019/NO.16, LL Prov Kalbar : 8 HAL

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 pasal 18 ayat (6) , UU No.25 Tahun 1956, UU No.25 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.9 Tahun 2005, Perda No.2 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016,
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Renstra Perangkat Daerah; Pengendalian dan Evaluasi; Perubahan Renstra Perangkat Daerah; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan ini memiliki 8 halaman.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Utara No. 2 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

Abstrak

Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 6. ...

... BAB II SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA Pass! ...

... dibebankan kepada APBN dan APBD Provinsi Sumatera Utara BAB V... ...

Hal. 3, File: PERDA PROVINSI SUMATERA U... NO.2 TAHUN 2008.pdf

... SUMATERA UTARA. ...

... Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubemur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubemur adalah Gubemur Sumatera Utara. 4. ...

... Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. 5. Kepala... ...

Hal. 2, File: PERDA PROVINSI SUMATERA U... NO.2 TAHUN 2008.pdf

... PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG SISTEM KESEHATAN PROVINSI SUMATERA UTARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA UTARA, bahwa desentralisasi kesehatan adalah ...

... pelayanan kesehatan secara nasional maupun secara intemasional untuk menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kesehatan; bahwa agar desentralisasi kesehatan dapat berhasil di Provinsi Sumatera Utara ...

... dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. ...

Hal. 1, File: PERDA PROVINSI SUMATERA U... NO.2 TAHUN 2008.pdf

Download file:

PERDA PROVINSI SUMATERA U... NO.2 TAHUN 2008.pdf

Sistem kesehatan provinsi sumatera utara

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2008/No.2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Sistem Kesehatan Provinsi Sumatera Utara

ABSTRAK:

Desentralisasi kesehatan adalah strategi mencapai Indonesia sehat 2010 utnuk meningkatkan daya saing dalam bidang pelayanan kesehatan secara nasional atau internasional, sehingga dianggap perlu untuk menyusun sistem kesehatan daerah sebagaarah penyelenggaraan sehingga dibentuklah peraturan daerah ini.
UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 15 Tahun 2006; Permendagri No. 16 Tahun 2006; Permendagri No. 17 Tahun 2006; Kepmenkes RI No. 004/ Menkes/ SK/ I/ 2003; Kepmenkes RI No. 1457/ Menkes/ SK/ X/ 2003; Kepmenkes RI No. 131/ Menkes/ SK/ II/ 2003; Perda No. 3 Tahun 2001.
Peraturan daerah ini mengatur tentang sistem kesehatan provinsi Sumatera Utara dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur mengenai sistem kesehatan, pengawasan serta pembiayaan kesehatan di wilayah provinsi Sumatera Utara.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2008.
-
Hal- hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan Sistem Kesehatan Provinsi SUmatera Utara diatur lebih lanjut dengan Perturan Gubernur.
Peraturan daerah ini terdiri atas 4 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2010

• Berlaku mulai 14 tahun yang lalu

Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 27. ...

... Peraturan Menteri Dalam Keuangan Pemerintah Daerah; i Kalimantan T engah Norn or 1 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Pelaksanaan tentang Penjabaran tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan tentang ...

... Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 81 Kalimantan T engah; 33. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009; 26. Peraturan (Lembaran Negara Nomor4614); ...

Hal. 5, File: Perda 5 tahun 2010.pdf

... . £. c 0 _ OJ D a 0 3 0 ' iiil" 6 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH dan Menetapkan AH B J (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD a. Laporan realisasi anggaran; b. Neraca; c. ...

Hal. 6, File: Perda 5 tahun 2010.pdf

... I ini engan d g J 2 SI A 2 1 I ngk 2 5 Palangka Raya 23 Agustus 2010 KALIMANTAN 'ENGAH, NG ...

Hal. 10, File: Perda 5 tahun 2010.pdf

Download file:

Perda 5 tahun 2010.pdf

APBD

2010

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2010/5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009

ABSTRAK:

a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; b. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2009.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
a. Pendapatan Rp.1.367.412.136.149,02 b. Belanja Rp.1.471.278.248.485.60 Defisit Rp. 103.866.112.336,58 c. Pembiayaan - Penerimaan Rp. 145.923.582.298,32 - Pengeluaran Rp. 18.127.697.344,00 Surplus Rp. 127.795.884.954,32

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2010.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: kalimantan utara

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT