Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

Menemukan 3.198 peraturan dalam 0,026 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 35 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... A fina or Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal £\ BUPATI LAMANDAU, HENDRA IJESMANA Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal " S' SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, •l iH MUHAMAD IRWAN9YAH BERITA DAERAH ...

... KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR ...

Hal. 4, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor ...

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR }£ TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, BUPATI ...

... LAMANDAU, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan ...

... Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 35.pdf

tunjangan

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2023/No.903

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tunjangan Kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
1.Ketentun Umum; 2.Penerima Tunjangan Kinerja; 3.Penghitungan Tunjangan Kinerja; 4.Pembinaan dan Pengawasan; 5.Pendanaan; dan 6.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
10 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 22 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Kabupaten Lamandau a.2 . ...

... engRarajiya uosialisasi kepada aparatu r pemrrintah di 2 Kec&matiui di Kabupalen Lamandau terkait pertainbangnri rftkyat berintn Dinas Lingkuugan Sekmariui Hfcdupdan Kabupaten Kehutanan Lamandau Kabupaten ...

... Lamandau Dinas Un^kungan Sckrctanal llidup dan Kabupaten Kehutanan Lamandau Kahupaten Lamandau Gutput Pelakssnaan Pada Pcrlode Pelaksansmn 2022 2023 2024 2025 1 1 1 1 I 1 Prrancang / Frraturan jffr UU ...

Hal. 58, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22.pdf

... dan iklim pada Ksbupalen Lamandau sangat polerreial dalsm pengsmiiangan setter perfcebunan, kehulananr dan pertaman. ...

... WiFayah Kabupaten Lamandau dilalui sungai b*aar yaitu Sungai Lamandau tHbaga: sunga: ularna yartg melalui ^ilayab Kecamalan Sameitu Jaya, Kecamatan Bulik, dan Kacarnstan Lamandau Stmgai Lamandau stmakin ...

... di Kecamal&n Butik, yaftti sebesar 3&.S75 nrang (38,35%) AkliWtaj PE5K drtsmufcan pgda 2 Kecamatan di Kabupalen Lamandau. ...

Hal. 9, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22.pdf

... Tinggi Wtayah di Atas Permukaan Laut {DPLj menurut Kecamatani di Kabupaten Lamandau EKficamatani Ibukcta. ...

... Hidrptpgi Wilayah Kabupaten Lamandau milalu: sungai besar yaifu Sungai Lamandau sebagei sungai ulame yang melatei w.layah Kecamstan Semalu Jaya. ...

... Kecamalan Gulik. dgn Kecarnaran Lamandau Sungai Lamandau semakin ka Ulafa eecah trieniad: beberapa anak aungai yang tebib kecii ysrtu sunga- BuFik. ...

Hal. 19, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 22.pdf

rencana strategis

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2023/No.890

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Pengurangan Aksi National dan Penghapusan Merkuri perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri;
Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya , dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention On Mercury; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
1.Ketentuan Umum; 2.Arah RAD-PM; 3.Target dan Strategi; 4.Pelaksanaan RAD-PPM; 5.Pendanaan; dan 6.Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
68 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Desa Wisata

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... SETDA KABUPATEN LAMANDAU JAB.ATAN PARAF SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, WABUP ~ ARIFIN LP. ...

... UMBING LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2018 NOMOR 172 SEKDA ASISTEN KABAG KASUBBAG PELAKSANA NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU PROVINS! ...

Hal. 11, File: Perda Kab Lamandau No 3 Tahun 2018.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 129A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten ...

... Lamandau Nomor 112A); 12. ...

... Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192). ...

Hal. 2, File: Perda Kab Lamandau No 3 Tahun 2018.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. ...

... Dinas Pariwisata adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Lamandau. 7. ...

Hal. 3, File: Perda Kab Lamandau No 3 Tahun 2018.pdf

Download file:

Perda Kab Lamandau No 3 Tahun 2018.pdf

standar/prosedur

2018

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2018/172

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Desa Wisata

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka mendukung pengembangan potensi wisata dipandang perlu pengaturan tentang Desa Wisata; Pengaturan Desa Wisata dalam rangka untuk mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama, adat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan karakteristik daerah yang merupakan warisan yang perlu di dilindungi dan dimanfaatkan pemanfaatannya untuk kemajuan dan kemakmuran mayarakat.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 9 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016.
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN DESA WISATA; BAB Ill PENCANANGAN DAN PENETAPAN DESAWISATA ; BAB IV PEMBANGUNAN DESA WISATA; BABV PENGELOLA DESA WISATA; BAB VI PENGEMBANGAN DAYA TARIK; BAB VII USAHA PARIWISATA PADA DESA WISATA; BAB VIII KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH; BAB IX DUTA WISATA PADA DESA WISATA; BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT; BABXI PEMBIAYAAN; BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN; BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN; BAB XIV KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2018.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 3 Tahun 2018
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Dana Desa

Hasil pencarian pada file:

... - 10 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023 DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU ...

... 478.745.973 168.242.930 646.988.903 3 Lamandau Cuhai 478.745.973 117.094.013 595.839.986 4 Lamandau Kawa 478.745.973 108.772.164 587.518.137 5 Lamandau Karang Taba 478.745.973 131.628.094 610.374.067 ...

... 6 Lamandau Penopa 478.745.973 162.398.423 641.144.396 7 Lamandau Suja 478.745.973 158.948.497 637.694.470 8 Lamandau Sekoban 478.745.973 171.154.993 649.900.966 9 Lamandau Bakonsu 478.745.973 184.430.158 ...

Hal. 10, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Bupati adalah Bupati Lamandau. 3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 4. ...

... Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau. 5. ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13.pdf

... Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah. (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP daerah Kabupaten Lamandau ...

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. r „ n. j ' »! ...

... SETDA KABUPATEN LAMA VOA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, JABATAN PAR A WAUUP r:r ( P A { A Tr TTEN MUHAMAD IRWA^SYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHU KAE3BAG N 2023 FerancaiNOMOR rerancang Per ...

Hal. 9, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 13.pdf

dana desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2023/No.881

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi dana Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
1.Ketentuan Umum; 2.Maksud,Tujuan,dan Prinsip; 3.Besaran Alokasi Dana Desa; 4.Penggunaan Alokasi Dana Desa; 5.Penyaluran Alokasi Dana Desa; 6.Pengelolaan dan Pelaporan; 7.Pembinaan dan Pengawasan; dan 8.Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
13 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau No. 7 Tahun 2017

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Besaran Persentase Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal :n :i;ebruari 2017 BUPATI LAMANDAU, MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 22 i,ebruari 2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ARIFIN LP. ...

... UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017 NOMOR 509 ...

Hal. 4, File: Perbup No. 7 Th 2017 Ttg ...sa Dan Perangkat.pdf

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN DAN PERSENTASE PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU ...

Hal. 1, File: Perbup No. 7 Th 2017 Ttg ...sa Dan Perangkat.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. ...

... BAB Ill BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 3 Besar Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Lamandau Tahun 2017 adalah sebagai berikut: a. ...

Hal. 2, File: Perbup No. 7 Th 2017 Ttg ...sa Dan Perangkat.pdf

Download file:

Perbup No. 7 Th 2017 Ttg ...sa Dan Perangkat.pdf

tunjangan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2017/No.509

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Persentase Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dimana untuk penghasilan tetap dan tunjangan kineija Kepala Desa dan perangkat desa perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; BAB III BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA; BAB IV SUMBER PENDANAAN; BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 44 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Batas Wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Hasil pencarian pada file:

... Kecamatan Belantikan Raya dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 685) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... , MUHAMAD IRWANSYAH BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 NOMOR 3'^ i ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44.pdf

... J % V BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR H4 TAHUN 2023 TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA ...

... BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Persiapan ...

... Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau; b. bahwa penetapan batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau telah disepakati oleh Pemerintah Kecamatan ...

Hal. 1, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44.pdf

... LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2023 TENTANG BATAS WILAYAH DESA PERSIAPAN BATU SELIPI KECAMATAN BELANTIKAN RAYA KABUPATEN LAMANDAU TKC2 MP �BYT TK 04 6SP- BVT TX 19H8P* BYT u. � r »VT TK ...

... ; au— BMI *K WKi * r < M»Mia LAMANDAU ...

... ' BUPATI LAMANDAU, HENDRA LEJSMANA ...

Hal. 8, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Lamandau No. 65 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 44.pdf

desa

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, BD.2023/No.912

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau, perlu ditetapkan batas wilayah Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau , Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau , Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000; Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa / Kelurahan; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya , Kecamatan Sematu Jaya , Kecamatan Belantikan Raya dan Kecamatan Batang Kawa;
1. Ketentuan Umum; 2. Batas Desa; 3. Perubahan Penetapan Batas Desa; 4. Pendanaan; 5. Ketentuan Lain-lain; dan 6. Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2023.
Mencabut Peraturan Bupati Kab. Lamandau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Peta Batas Desa Bayat Kecamatan Belantikan Raya Dengan Desa Persiapan Batu Selipi Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Desa

Hasil pencarian pada file:

... ~ Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Larnandau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Besaran dan Persentase Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat di Kabupaten Lamandau ...

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau. ...

... Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Januari 2019 Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Januari 2019 BUPATI L NDAU, HENDRAL UPATEN LAMANDAU, 2019 N UPATEN LAMANDAU R581 ...

Hal. 5, File: Perbup Lamandau Nomor 4 Tahun 2019.pdf

... BUPATI LAMANDAU PROVINS! ...

... KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 04 TAHUN 2019 TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, JAMINAN SOSIAL DAN PENERIMAAN LAIN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Menimbang Mengingat ...

... DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan ...

Hal. 1, File: Perbup Lamandau Nomor 4 Tahun 2019.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 6. ...

Hal. 2, File: Perbup Lamandau Nomor 4 Tahun 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Lamandau No. 22 Tahun 2020 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

Download file:

Perbup Lamandau Nomor 4 Tahun 2019.pdf

honorarium, gaji, penghasilan, uang kehormatan, tunjangan, hak lainnya.

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2019/581

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 81 ayat (5) dan 82 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015.
Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial Dan Penerimaan Lain Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2019.
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 04 Tahun 2019
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Hasil pencarian pada file:

... Narna LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR ............. ...

... TAHUN 2018 TANGGAL ............ 2018 TENTANG PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHANKABUPATEN LAMANDAU KOP BUPATI LAMANDAU SURAT PERINTAH TUGAS NO MOR: .................... ...

... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU ~ ARIFIN LP. UMBING ...

Hal. 15, File: Perbup Lamandau No. 2 Tah...Perjalanan Dinas.pdf

... Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau. 16. ...

... Pelajar adalah Siswa atau Murid baik SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat yang ada di Kabupaten Lamandau. 23. Mahasiswa adalah Mahasiswa yang ada di Kabupaten Lamandau. 24. ...

... Masyarakat adalah penduduk yang ada di Kabupaten Lamandau. 25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau. 26. ...

Hal. 3, File: Perbup Lamandau No. 2 Tah...Perjalanan Dinas.pdf

... Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau ...

... Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau. 6. Bupati dan Wakil Bupati Lamandau adalah Pejabat Negara. 7. ...

Hal. 2, File: Perbup Lamandau No. 2 Tah...Perjalanan Dinas.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Lamandau No. 27 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau

Download file:

Perbup Lamandau No. 2 Tah...Perjalanan Dinas.pdf

kebijakan pemerintah

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2018/559

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

ABSTRAK:

a. Bahwa Peraturan Bupati Lamandau Nomor 26 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lamandau masih terdapat Kekurangan Sehingga Perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan; b. bahwa agar perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, perlu mengatur ketentuan mengenai perjalnan dinas, serta dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2015
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Masud Dan Tujuan; Bab III Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas; Bab IV Penggolongan; Bab V Biaya Perjalanan Dinas; Bab VII Tunjangan Perjalanan Tetap; Bab VIII Pendampingan Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD Serta Pegawai Negeri Sipil Yang Sakit

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2018.
19 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

... DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2023 No. ...

... Sungai Tuat 21.459.604 337.450 0,000137 1.216.044.231 167.117 21.626.721 2 Lamandau Tanjung Beringin 21.459.604 19.753.385 0,008045 1.216.044.231 9.782.584 31.242.188 3 Lamandau Cuhai 21.459.604 4.939.813 ...

... 22.629.688 6 Lamandau Penopa 21.459.604 8.365.650 0,003407 1.216.044.231 4.142.970 25.602.574 7 Lamandau Suja 21.459.604 20.264.904 0,008253 1.216.044.231 10.035.907 31.495.511 8 Lamandau Sekoban 21.459.604 ...

Hal. 7, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10.pdf

... Kabupaten Lamandau Nomor 258); 9. ...

... beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lamandau Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja ...

Hal. 2, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10.pdf

... Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. ‘BBOAYAANj AT DAH OcSAl V b. ...

... Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal April 2023 BUPATI ANDAU, HENDRA LBSMANA r Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal >4 April 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, LAGiAN HUKUM ISCTOA KABUPATEN ...

... LAiVUNOAU " jA F3ATAN I PAR AF MUHAMAD IRWANSYAH WAR UP I KA1SQAG I Siib.Koordinator BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN| 2023 NOMOR ^8 l l I I M P I P t W W— H H ...

Hal. 6, File: Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10.pdf

Download file:

Peraturan Bupati Lamandau Nomor 10.pdf

retribusi

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2023/No.878

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Setiap Desa Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan Pasal 99 ayat ( 2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian , Penggunaan dan Penetapan Dana Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Desa Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan , Kabupaten Seruyan , Kabupaten Sukamara , Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas , Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya , dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
1.Ketentuan Umum; 2.Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 3.Penyaluran Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; 4.Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; 5.Monitoring dan Evaluasi; dan 6.Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2023.
12 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 59 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Hasil pencarian pada file:

... kepada KPK; melaporkan rekapitulasi laporan gratifikasi secara periodik kepada KPK; menyampaikan hasil pengelolaan laporan gratfikasi dan usulan kebijakan pengendalian gratifikasi kepada pimpinan intensi ...

... ; melakukan sosialisasi aturan gratifikasi kepada phak internal dan ekstemal instansi; melakukan pengelolaan barang gratifikasi yang menjadi kewenangan instansi; melakukan pemetaan titik rawan penerimaan ...

... dan perberian gratifikasi; dan melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian gratifikasi bersama KPK. ...

Hal. 10, File: Perbup Okut No 59 Tahun 2021.pdf

... Pemberi adalah para pinak baik perseorangan, sckelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikar gratifikasi kepada penerima gratifikasi. 15. ...

... Formulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam tentuk elektronik untuk melaporkan Penerimaan gratifikasi. 16. ...

... Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi inf onnasi lengkap penerimaan gratifikasi yang dituangkan dalam Forrnulir Pelaporan Gratifikasi + oleh Pelapor. 18. ...

Hal. 5, File: Perbup Okut No 59 Tahun 2021.pdf

... penyelenggurn neuta, c. tempat dan vaktu penerimaan gratifiknsi; d. uraian jenis gratifikasi yang diterima; dan e. nilai gratifikasi yang diterima. (3) Pelaporan gratifikasi sebagaimana dimaksu' pada ayat ...

... diteri.na. '5) KPK menetapkan status kepemilikan gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tugas puluh) hari kerja sejak laporan gratifikasi diterima secara lengkap. ...

... BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 8 (I) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian gratifikasi dibentuk UPG. (2) Sasunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksu ...

Hal. 9, File: Perbup Okut No 59 Tahun 2021.pdf

Download file:

Perbup Okut No 59 Tahun 2021.pdf

PEDOMAN - PENGENDALIAN GRATIFIKASI - KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2021/No.59

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur

ABSTRAK:

Berdasarkan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang baik ,bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan nepotisme di lingkungan kabaupaten Ogan Komering Ulu Timur ,pejabat /pegawai Pemerintah kabupaten dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapa pun juga yang berhubungan dengan jabatan dan /atau perkerjaan
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019;UU No 37 Tahun 2003;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 79 Tahun 2005;PP No 60 Tahun 2008;PP No 94 Tahun 2021;Perpres No 54 Tahun 2018;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 10 Tahun 2019;Peraturan komisi Pemberantasan Korupsi No 2 Tahun 2019;Perda No 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 1 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini diatur mengenai : Ketentuan Umum,Maksud tujuan dan prinsif ,Pelaporan dan Penetapan status gratifikasi,Unit Pengendalian Gratifikasi,Pengawasan,Sanksi,Pembiayaan,Ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2021.
12 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: gratifikasi lamandau

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT