PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUNGAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, BD 2017/NO 22
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 16 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PP No 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, PERDA Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai ketentuan pakaian dinas dan atribut yang harus dikenakan oleh pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan keseragaman dan profesionalisme dalam berpakaian bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Bulungan, serta memastikan bahwa penampilan mereka mencerminkan citra dan integritas lembaga legislatif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 24 Tahun 2017
PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 24, BD 2017/NO 24
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PETUNJUK TEKNIS SELEKSI CALON DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan seleksi calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Seleksi Calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah, UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, PERMENDAGRI No 2 Tahun 2007
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air
Minum, PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, Peraturan Bupati Bulungan Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai tata cara dan prosedur seleksi untuk calon Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan proses seleksi calon Direktur PDAM dilakukan secara profesional, adil, dan transparan, serta menghasilkan pemimpin yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2017.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 16 Tahun 2018
INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 16, BD 2018/NO 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018-2021 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bulungan diperlukan Indikator Kinerja Utama sebagai tolak ukur yang jelas dan sistematik dalam mengukur pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/ M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Bulungan, sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-
2021 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, PERPRES No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, eraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk/ Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, . Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016-2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai penetapan dan penggunaan indikator kinerja utama (IKU) untuk periode 2018 hingga 2021. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 13 Tahun 2018
KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, BD 2018/NO 15
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Bulungan secara profesional dan bertanggung jawab diperlukan Aparat Pengawasan yang memiliki integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi dan akuntabilitas, mendukung kesinambungan terpenuhinya persyaratan Aparat Pengawasan perlu adanya aturan kode etik sebagai landasan perilaku dalam menjalankan tugas pengawasan, dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kode Etik Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah di Lingkungan Inspektorat Kabupaten
Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No 60 Tahun
2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, PP No 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai pedoman dan standar etika yang harus diikuti oleh aparat pengawas intern pemerintah di lingkungan Inspektorat Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa aparat pengawas dapat menjalankan tugas mereka secara profesional, adil, dan sesuai dengan standar etika yang tinggi, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 34 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bulungan No. 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
EDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 34, BD 2018/ NO 37
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah yang baik, terbuka, dan akuntabel, implementasi pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik dan Pasal 12 ayat (3) PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, diamana disebutkan bahwa Tata Kerja PPID di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan Bupati/Walikota, menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan penyesuaiaan nomenklatur Badan Publik, maka Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelila Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan perlu disesuaikan, perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, PP No. 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, PERMEN KOMINFO No. 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Komunikasi dan Informatika, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERMENDAGRI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam negeri dan Pemerintahan Daerah, Peraturan Komunikasi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelsaiaan Sengketa Informasi Publik, PERDA Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Peraturan Bupati Bulungan No. 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai berbagai hal terkait cara pengelolaan dan penyampaian informasi publik oleh pemerintah daerah, dengan mencakup Tujuan, Prinsip Pengelolaan Informasi, Kewajiban Pemerintah Daerah, Prosedur Permintaan Infoemasi, Pengelolaan, Hak dan Kewajiban Pengelolaan Informasi, serta Sanksi. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan dengan memastikan bahwa informasi yang relevan dan penting tersedia bagi masyarakat secara efektif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Bulungan No 20 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan dan dinyatakan tidak berlaku lagi
54 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2018
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BD 2018/NO 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN KENAIKAN GAJI BERKALA DAN PEMBERIAN CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan
Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil maka
pengaturan tentang pemberian cuti bagi Pegawai Negeri
Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 5 Tahun 2011 perlu ditinjau kembali untuk dicabut, pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda tanganan Kenaikan Gaji Berkala Dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP No 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Peraturan ini mengenai pencabutan peraturan sebelumnya yang berkaitan dengan penddelegasian kewenangan dalam penandatanganan kenaikan gaji berkala dan pemberian cuti bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. Secara spesifik, peraturan ini mencabut ketentuan yang ada dalam Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2011, yang pada dasarnya mengatur tentang delegasi kewenangan penandatanganan dokumen terkait kenaikan gaji berkala dan pemberian cuti untuk PNS. Dengan adanya peraturan baru ini, mekanisme atau wewenang yang diatur dalam peraturan yang dicabut kemungkinan akan diatur ulang atau disesuaikan dalam peraturan lain atau kebijakan yang lebih baru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2018.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penanda tanganan Kenaikan Gaji Berkala Dan Pemberian Cuti Bagi Pegawai Negeri Sipil
Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
2 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 17 Tahun 2017
PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
2017
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD 2017/NO 17
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan pengaturan tugas belajar dan perkembangan permasalahan penyesuaian ijazah yang ada sehingga Peraturan Bupati Bulungan Nomor 22 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tugas Belajar Dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, PP No 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar.
Peraturan ini mengenai pedoman tugas belajar dan izin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan. peraturan ini bertujuan untuk memberikan pedoman yang jelas dan konsisten terkait dengan proses dan persyaratan untuk PNS yang ingin melanjutkan pendidikan, serta memastikan bahwa program pendidikan tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2017.
PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 22 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2022
... PENUTUP pasal 19 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2O16 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kery.a Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan ...
... (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2O16 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. pasal 20 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I Januari 2022. ...
... 2022 BUPATI BULUNGAN, Hukum, 121004 ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tansgial L9 Februari 2O22 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor Z Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2O16 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Kabupaten Bulungan {Iembaran Daera}r Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan: pERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ...
... ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN. ...
... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BULUNGAN ...
... BUPATI BULUNGAN. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan; b. ...
EDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD 2022/Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang pedoman Teknis pengorganisasian Dinas Kesehatan provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V JABATAN
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII TATA KERJA
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 19 Tahun 2022
... Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24) sebagaimana ...
... Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46); MEMUTUSI(AN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUCAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA ...
... PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Ke{a Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan ...
... (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... BUPATI BULUNGAN, Hukum, NrP. 19701 1302002121004 ttd SYARWANI Diundangkan di Taljung Selor pada tanggal 24 Februai2O22 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGANttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ...
... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BULUNGAN ...
... BUPATI BULUNGAN. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 202 1 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan; b. ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi;
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP|2OI6 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Ke{a pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V JABATAN
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII TATA KERJA
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Bulungan
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 29 Tahun 2022
... Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24) sebagaimana ...
... Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan l,embaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 46); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN' SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA ...
... KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN. 5. 6. ...
... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...
... Ditetapkan di Tanjung Selor pada ta.nggal 24 Februari2O22 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Februari 2O22 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN. ttd SYAFRIL BERITA ...
... DAEMH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 29 dengan aslinya 1302002121004 ...
... SALINAN BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 29 TAJIVN 2022 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTATATA KERJA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BULUNGAN ...
... BUPATI BULUNGAN, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O2l tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan ...
... sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2O2l tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Talrun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan; b. ...
peraturan Bupati Bulungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi Instansi Daerah melakukan Penyetaraan Jabatan dan Penyederhanaan Birokrasi
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 21 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan
Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini sehingga perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 /Pennentan / OT.OIO 18/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KEDUDUKAN
BAB III SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV TUGAS DAN FUNGSI
BAB V JABATAN
BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
BAB VII TATA KERJA
BAB VIII PEMBIAYAAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2022.
peraturan Bupati Bulungan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bulungan
20 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
