Peraturan Daerah (Perda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
seiring perkembangan kegiatan usaha sarang burung walet yang semakin marak sehingga perlu adanya pengendalian dalam pengelolaanya serta adanya keinginan masyarakat untuk mengajukan izin usaha sehingga dapat menjadi potensi bagr penerimaan pendapatan asli daerah;
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diubah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
Ketentuan Pasal 1 diubah
Ketentuan Pasal 9 diubah
Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah
Ketentuan Pasal 11 diubah
Ketentuan huruf a Pasal 14 diubah
Ketentuan huruf c dan huruf d ayat (1) Pasal 15 diubah
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2021.
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Sarang Burung Walet
10 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 42 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
untuk memaksimalkan pelaksanaan pencegahan shnting di Kabupaten Bulungan, sehingga Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan Stunting perlu dilakukan perubahan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif
Peraturan presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan penurunan Stunting;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan program Indonesia Sehat Dengan pendekatan Keluarga;
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 13 Tahun 2020 tentang pedoman pencegahan Stunting
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Lampiran angka I Nomor 35 huruf E Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan ApBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K648/2021 tentang penetapan Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Transfer Anggaran Provinsi Berbasis Ekologi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K727 /2021 tentang Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Umum kepada Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Ketentuan Pasal 1 diubah
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp1.274.682.278.399,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp1.319.238 .674.076,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan (Rp44.556.395.672,O0}
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp.47.556.395.677,OO
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 44.556.895.677.00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL
Ketentuan Pasal 2 diubah
Ketentuan Pasal 3 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Perubahan Ancgaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 14 Tahun 2022
Perbup Kab. Bulungan No. 95 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan penggunaan Alokasi Dana Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O14 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENENTUAN ADD
BAB III PENYUSUNAN DAFTAR USULAN RENCANA KEGIATAN DAN APB DESA
BAB IV PENGANGGARAN DAN PENYALURAN ADD
BAB V PENGGUNAAN ADD
BAB VI PELAKSANAAN KEGIATAN
BAB VII PETUGAS PENDAMPING DESA
BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2022.
peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa
30 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bulungan Nomor 95 Tahun 2022
pebgalokasian - pembagian - penggunaan - dana - desa
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 95, BD 2022 (95)
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
ABSTRAK:
untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan penggunaan alokasi dana desa, maka harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat sehingga Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan perubahan.
1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756); 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); 6) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 5); 7) Peraturan Bupati Bulungan Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Tata cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 14).
Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pembentukan 13 (Tigabelas) Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat Ii Kutai, Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat Ii Samarinda Dan Balikpapan Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 1996.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 108, LN. 2004 No. 145, LL SETNEG : 4 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Kupang, Kota Samarinda, Kota Sukabumi, Kota Bogor, Kota Kediri, Kota Mataram, Kota Palangkaraya Dan Pada Kabupaten Kupang, Kabupaten Belitung, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Serang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Dan Kabupaten Jeneponto
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 56 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penataan Organisai perangkat daerah
Kabupaten Jepara, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam
peraturan bupati Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman teknis
pengelolaan Barang Milik daerah sudah tidak sesuai lagi,
sehingga perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Perubahan
kedua atas peraturan bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009
tentang Pedoman Teknis pengelolaan Barang Milik Daerah.
Undang-undang nomor 13 tahun 1950; Undang-undang nomor 72 tahun 1957; Undang-undang nomor 5 tahun 1960; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2017;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan kedua atas peraturan bupati jepara nomor 20 tahun 2009 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara, mengakibatkan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditinjau lagi untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-ndang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tuhun 2005; Peraturan Pemerintah Noror 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerinuah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1974; Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tuhun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Noror 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam lampiran. Ketentuan Bab VII diubah, ketenuan Bab XI diubah dan daftar Nomor Kode Lokasi Satuan Kerja Perangkat Dacrah (SKPD) Unit erja pemrintah Kabupaten Jepara diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2011.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah diubah.
69 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 29 Tahun 2016
... Bulungan e Dalam tahap Status Baru pembangunan NilaiInvestasi Rp.573.681.468.000,Bidang UsahaPerkebunan kelapa sawit Produksi TBS:120.000 Ton, CPO: 24.000Ton Lahan 4.626Ha TenagaKerja TKI 370 orang TKA ...
... Bulungan Status Perluasam NilaiInvestasi Rp. 324.650.000.000 Bidang UsahaPerkebunan kelapa sawit Produksi TBS:175Juta Ton, CPO:20.000 Ton, CPKO: 4138Ton Lahan TenagaKerja TKI 650 orang TKA 1 orang RencanaProduksiKomersial2014 ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur 2014-2025
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 perlu disesuaikan dengan RPJMN Tahun 2014-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013-2018. Maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025.
UU No.25 Tahun 1956; UU No.7 Tahun 1992; UU No.10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2006; UU No.41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2004; UU No.22 Tahum 2001; UU No.17 Tahun 2003; UU No.27 Tahun 2003; UU No.18 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007; UU No.30 Tahun 2007; UU No.40 Tahun 2007; UU No.17 Tahun 2008; UU No.20 Tahun 2008; UU No.1 Tahun 2009; UU No.4 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; UU No.39 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.1 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PP No.44 Tahun 2004; PP No.1 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.52 Tahun 2011; PP No.07 Tahun 2008; PP No.26 Tahun 2008; PP No.45 Tahun 2008; PP No.24 Tahun 2009; PP No.10 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.60 Tahun 2012; PP No.15 Tahun 2010; PP No.24 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No.61 Tahun 2012; PP No.2 Tahun 2011; PP No.14 Tahun 2012; PP No.96 Tahun 2012; PP No.17 Tahun 2013; PP No.45 Tahun 2014; PP No.101 Tahun 2014; Perpres No.76 Tahun 2007; Perpres No.27 Tahun 2009; Perpres No.32 Tahun 2011; Perpres No.16 Tahun 2012; Perpres No.39 Tahun 2014; Perpres No.87 Tahun 2014; Perpres No.97 Tahun 2014; Perpres No.98 Tahun 2014; Permenkeu No.110/PMK.010/2005; Permenkeu No.176/PMK.011/2009 sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu No.76/PMK.011/2012; Permenkeu No.76/PMK.011/2012; Permendagri No.64 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perkep BKPM No.14 Tahun 2009; Perkep BKPM No.6 Tahun 2011; Perkep BKPM No.3 Tahun 2013; Perkep BKPM No.9 Tahun 2013; Perkep BKPM No.12 Tahun 2013; Perda KALTIM No.09 Tahun 2008; Perda KALTIM No.04 Tahun 2012; Perda KALTIM No.09 Tahun 2012; Pergub KALTIM No.46 Tahun 2008; Pergub KALTIM No.48 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub KALTIM No.25 Tahun 2016; Pergub KALTIM No.22 Tahun 2014.
Dalam Perturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2025 dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang perubahan beberapa Ketentuan dalam Pergub KALTIM No.22 Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2016.
Peraturan yang diubah : Pergub KALTIM No.22 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Kalimantan timur Tahun 2014-2025.
90 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
