Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

Menemukan 704 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

ALOKASI DANA DESA

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Februari 2019 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 26 Februari 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL ...

... BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 7 18 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM L. ...

Hal. 18, File: PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

... Bulungan di – Tanjung Selor Sesuai ketentuan Pasal .... ayat .... Peraturan Bupati Bulungan Nomor ... ...

... Bupati Bulungan Perihal : Penyampaian Berkas Cq. BPKAD Kab. Bulungan. ...

... Pencairan ADD tahap I/II di – 27 PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jalan Skip II Telp. (0552) 21049 TANJUNG SELOR Kode Pos 77212 ...

Hal. 27, File: PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

... Kabupaten Bulungan, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor .... Tahun ... tentang (SK Kades) menyatakan dengan ini : 1. ...

... Bertanggung jawab atas penggunaan danabantuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan pada Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. ...

... BUPATI BULUNGAN, ttd. SUDJATI 31 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum, JOTAM L. SALLATA,SH.,MM Pembina TK.I / IV.b NIP. 19630506 199203 1 009 ...

Hal. 31, File: PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 14 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa

Download file:

PERBUP NOMOR 7 TAHUN 2019.pdf

ALOKASI-DANA-DESA

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD Tahun 2019 / No. 7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang ALOKASI DANA DESA

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Dana Desa
UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 18 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2019
Alokasi Dana Desa (ADD) adalah ADD yang berasal dari APBD Kabupaten yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). ADD Proporsional (ADDP), adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan nilai bobot Desa. ADD Minimal (ADDM) adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2019.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 05 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 02 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 2)
31 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

Abstrak

Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

... Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati ...

... Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor ...

... 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2019 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan ...

Hal. 42, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 201...KRETARIAT DAERAH.pdf

... - 3 - Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 24); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bulungan. 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan. 8. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 201...KRETARIAT DAERAH.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Desember 2019 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI ...

... Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 19 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2019 NOMOR 45 ...

Hal. 43, File: PERBUP NOMOR 45 TAHUN 201...KRETARIAT DAERAH.pdf

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Bulungan No. 9 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 33 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Download file:

PERBUP NOMOR 45 TAHUN 201...KRETARIAT DAERAH.pdf

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2019/NOMOR 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; dalam rangka penyesuaian nomenklatur Sekretariat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan;
Peraturan ini terdiri dari BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II KEDUDUKAN; BAB III SUSUNAN ORGANISASI; BAB IV TUGAS DAN FUNGSI; BAB V KEPEGAWAIAN; BAB VI ESELONERING; BAB VII TATA KERJA; BAB VIII PEMBIAYAAN; BAB IX KETENTUAN PERALIHAN; BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Peraturan Bupati Bulungan Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan dan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
45 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 33 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING ...

... DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. ...

... dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan saat ini sehingga perlu diganti; HARMONISASI SALINAN ...

Hal. 1, File: tata-cara-penganggar1659668376.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 April 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 8 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 33 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 33, File: tata-cara-penganggar1659668376.pdf

... BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 43 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan ...

... (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan ...

... Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2017 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ...

Hal. 32, File: tata-cara-penganggar1659668376.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 27 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 25 TAHUN 2011 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Download file:

tata-cara-penganggar1659668376.pdf

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2022/Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah; Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan saat ini sehingga perlu diganti;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II HIBAH BAB III BANTUAN SOSIAL BAB IV MONITORING DAN EVALUASI BAB V KETENTUAN PERALIHAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bulungan Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan
53 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 6 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Abstrak

APBD

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan penempatannya dal,am Irmbaran Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 13 Oktober 2021 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tsnggd 13 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL T,EMBARAN ...

... DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA: (58/6/202 1) NIP. : oo2121004 Salinan aeeuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 16, File: perubahan-anggaran-p1641429739.pdf

... Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN ...

... dan BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN: McnetapKan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 202t. ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin 2r. 22. 24. ...

Hal. 5, File: perubahan-anggaran-p1641429739.pdf

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA SALINAN BUPATI BULUNGAN. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ...

Hal. 1, File: perubahan-anggaran-p1641429739.pdf

Download file:

perubahan-anggaran-p1641429739.pdf

apbd

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, lD 2021/Nomor 6

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama; Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 15 bulan September tahun 2021
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Partai Politik Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungiawaban Penggunaal Bantuan Keuangan Partai Politik; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula berjumlah Rp1.270.531.108.477,00 bertambah sebesar Rp45.640.218.908,00 sehingga menjadi Rp1.316.171.327.385,00 Jumlah Pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.271.114.931.708,O0 Jumlah Belanja daerah setelah perubahan Rp1.314.671.327.385,00 Jumlah Penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp46.056.395.677,00 Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 1.500.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 44.556.395.677,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. NIHIL

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
16 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 36 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 18 April 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada Tanggal 18 April 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd SYAFRIL BERITA ...

... DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 36 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 15, File: PERBUP NOMOR 36 TAHUN 202...N BELANJA DAERAH.pdf

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 36 TAHUN 2022 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2022 YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN ...

... DAN BELANJA DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 36 TAHUN 202...N BELANJA DAERAH.pdf

... - 3 - Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 9); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA ...

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan. 5. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 36 TAHUN 202...N BELANJA DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 36 TAHUN 202...N BELANJA DAERAH.pdf

teknis - pemberian - tunjangan hari raya - gaji ketiga belas - apbd

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 36

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022; dan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 9 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2022 kepada Aparatur Negara sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
Peraturan ini terdiri dari 15 halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

... . - 150 Kabupaten Bulungan yang memadukan berbagai kebijakan Pemanfaatan Ruang. ...

... Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan yang disepakati. ...

... Ayat (3) Luas wilayah Kabupaten Bulungan merupakan luasan berdasarkan data final yang disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan bersama Pemerintah Dacrah yang berbatasan. ...

Hal. 150, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan. di Tanjung Selor, al 4 Apkir 2021 3 2 Ng Diundangkan di Tanjung ...

... Sglor pada tanggal f APRil 1 SEKRETARIS DAERAH UPATEN BULUNGAN, L SYAFRIL vi LEMBARAN DAERAH cakra BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 4 N NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA : ( ...

Hal. 148, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

... Penelitia | indikarif “LP2B di pake ertanian n mengenai KP2B/LP2B. , Kabupate | Bulungan / | KP2B/LP2B n — APBD | Dinas 8.5.2. ...

... Pemetaan Bulungan Kab Ketahanan awal wilayah | 2 paket TN 17973ha| 8.6.1. Pembuatan | Hasil APBD 8.6. ...

Hal. 246, File: PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

Status Peraturan

Mencabut

Perda Nomor 4 tahun 2013

Download file:

PERDA 1 TAHUN 2021.pdf

RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAERAH TAHUN 2021-2041

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Tahun 2021-2041

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan pasal 69 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Penataan Ruang, rencana tat ruang dapat ditinjau kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana Tata Ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan Penataan Ruang; Berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, keabsahan dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan arah perkembangan pemanfaatan ruang eksisting, perlu melakukan revisi terhadap tata ruang wilayah Kabupaten Bulungan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032 sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Penataan Ruang Wilayah Bab III Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Bab IV Rencana Struktur Ruang Wilayah Bab V Rencana Pola Ruang Wilayah Bab VI Penetapan Kawasan Strategis Bab VII Arahan Pemanfaatan Ruang Bab VIII Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Bab IX TKPRD Bab X Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Bab XI Penyidikan Bab XII Ketentuan Pidana Bab XIII Ketentuan Peralihan Bab XIV Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2012-2032

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan. ...

... Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Agustus 2020 BUPATI BULUNGAN, ttd SUDJATI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 24 Agustus 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ttd ...

... SYAFRIL BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2020 NOMOR 25 Salinan sesuai dengan aslinya An. ...

Hal. 8, File: PERBUP NOMOR 25 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bulungan. 5. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Bulungan. 6. ...

Hal. 2, File: PERBUP NOMOR 25 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

... - 1 - BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ...

... ESA BUPATI BULUNGAN, Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien ...

Hal. 1, File: PERBUP NOMOR 25 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 25 TAHUN 202...EMERINTAH DAERAH.pdf

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGAWASAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 25

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap urusan pemerintahan daerah dan urusan pemerintahan desa dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu disusun pedoman pelaksanaan pengawasan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Audit Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAWASAN BAB III PELAPORAN BAB IV TINDAK LANJUT, PEMANTAUAN DAN PEMUTAKHIRAN HASIL PENGAWASAN BAB V STANDAR DAN KODE ETIK PENGAWASAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2020.
23 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 45 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Penetapan Batas Desa Karang Agung Di Kecamatan Tanjung Palas Utara

Abstrak

Desa

Hasil pencarian pada file:

... -an... 18mAM -TEMtNIIG I'9ET'-"BATAII~_AG1.1M3 IJI~TANJUNGMlAIIUlJIRA 8UPJIU1 BULUNGAN ! ...

... I A LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 45 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA KARANG AGUNG DI KECAMATAN TANJUNG PALAS UTARA ...

Hal. 11, File: peneteapan-batas-des1646811445.pdf

... Ditetapkan diTanjung Selor pada tanggal31Desember 2021 BUPATIBULUNGAN, Salinan sesuai dengan aslinya PIt.Kepala agian Hukum, dalam Berita Daerah dengan Kabupaten mi Bupati Peraturan pengundangan penempatannya Bulungan ...

Hal. 10, File: peneteapan-batas-des1646811445.pdf

Download file:

peneteapan-batas-des1646811445.pdf

PENETAPAN BATAS DESA

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, BD 2021/Nomor 45

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Batas Desa Karang Agung Di Kecamatan Tanjung Palas Utara

ABSTRAK:

dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, perlu penetapan dan penegasan batas wilayah Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara; berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN BATAS DESA Batas wilayah Desa Karang Agung di Kecamatan Tanjung Palas Utara meliputi: sebelah utara : berbatasan dengan Desa Panca Agung; sebelah timur : berbatasan dengan Desa Ruhui Rahayu dan Kelubir sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Pimping; dan sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pimping BAB III KETENTUAN PERALIHAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 67 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan

Hasil pencarian pada file:

... - 10 - Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 23 September 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN, ...

... ttd RISDIANTO BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya Plt. ...

Hal. 10, File: PERBUP NOMOR 67 TAHUN 202...HATAN MASYARAKAT.pdf

... Daerah adalah Kabupaten Bulungan. 2. ...

... Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan. 3. ...

... Bupati adalah Bupati Bulungan. 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan 5. ...

Hal. 3, File: PERBUP NOMOR 67 TAHUN 202...HATAN MASYARAKAT.pdf

... Tanjung Palas Utara Dalam Kabupaten Bulungan Puskesmas - Titik Antar/Jemput (PP) 200.000 Belum Termasuk BBM ( Jarak Pergi Pulang (KM) x Harga Pasar BBM ) 1.5.4 Luar Wilayah Kabupaten Bulungan Puskesmas ...

... Tanjung Palas Utara Dalam Kabupaten Bulungan Puskesmas - Titik Antar/Jemput (PP) 100.000 Belum Termasuk BBM ( Jarak Pergi Pulang (KM) x Harga Pasar BBM ) ...

Hal. 64, File: PERBUP NOMOR 67 TAHUN 202...HATAN MASYARAKAT.pdf

Download file:

PERBUP NOMOR 67 TAHUN 202...HATAN MASYARAKAT.pdf

tarif layanan kesehatan - badan layanan umum daerah - unit pelaksana teknis daerah - pusat kesehatan masyarakat

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2022 Nomor 67

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat.
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang tarif layanan, jasa pelayanan kesehatan, tata cara pembayaran tarif layanan, serta pengurangan dan pembebasan tarif layanan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 2022.
Peraturan ini terdiri dari 75 halaman (Batang Tubuh hal 1 s.d. 10; Lampiran hal 11 s.d. 75)

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 31 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Standar/Pedoman

Hasil pencarian pada file:

... BUPATI BULUNGAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERATURAN BUPATI BULUNGAN NOMOR 3I TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN. ...

... PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA.SALINAN BUPATI BULUNGAN. bahwa upaya peningkatan mutu Pendidikan menjadi salah satu prioritas ...

... mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah; bahwa Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan ...

Hal. 1, File: petunjuk-teknis-pemb1650243224.pdf

... Agar setiap pengundangan penempatannya Bulungan. mulai berlaku pada tanggal orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan dalam Berita Daerah Kabupaten Ditetapkan di Tanjung Selor pada ...

... tanggal 28 Februai 2O22 BUPATI BULUNGAN, ttd SYARWANI Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Februari 2022 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGANttd SYAFRIL BERITA DAERAH KAEIUPATEN BULUNGAN TAHUN ...

Hal. 24, File: petunjuk-teknis-pemb1650243224.pdf

... (1) (2) -16a. tim pelaksana BOSDA Kabupaten Bulungan; dan b. tim pengelola BOSDA Satuan Pendidikan. ...

... Pasal 12 Tim pelaksana BOSDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati. ...

... Susunan keanggotaan tim pelaksana BOSDA Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. pengarah; b. penanggungiawab; c. ketua; d. wakil ketua; e. sekretaris; dan f. anggota. ...

Hal. 16, File: petunjuk-teknis-pemb1650243224.pdf

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bulungan No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan
PERBUP Kab. Bulungan No. 14 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Download file:

petunjuk-teknis-pemb1650243224.pdf

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD 2022/Nomor 31

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah

ABSTRAK:

upaya peningkatan mutu Pendidikan menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional, sehingga pemerintah daerah perlu melakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan bagi masyarakat terhadap pendidikan yang lebih berkualitas; untuk membantu satuan pendidikan mewujudkan peningkatan mutu pendidikan dan meringankan beban biaya pendidikan bagr masyarakat untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas, maka pemerintah daerah mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah daerah; Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2O21 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggunglawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini sehingga perlu diganti
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai UndangUndang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBERIAN BOSDA BAB III PENERIMA BOSDA BAB IV ALOKASI DANA BOSDA BAB V PENGGUNAAN DANA BOSDA BAB VI PENGELOLA BOSDA BAB VII PEI.IYALURAN DAN PENCAIRAN DANA BOSDA BAII VIII PELAPORAN DAN PERTANGGU NGJAWABAN BAB IX PENGADUAN MASYARAKAT BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2022.
Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2018 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungiawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Bulungan
24 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: bulungan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT