Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO.67, TLD NO.7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
bahwa objek retribusi kekayaan daerah merupakan salah satu jenis retribusi jasa usaha yang merupakan sumber pendapatan daerah; bahwa dengan adanya penghapusan beberapa objek retribusi pada retribusi kekayaan daerah, maka tarif retribusi yang diatur Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu diadakan penyesuaian kembali sehingga dalam penggunaan, pemanfaatan serta penarikan retribusinya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 1 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 pada Pasal 7.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2018.
9 halaman; Penjelasan 2 halaman.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumbawa Nomor 7 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, https://www.jdih.sumbawakab.go.id
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH
ABSTRAK:
bahwa usaha pariwisata merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan kepariwisataan daerah yang harus dilaksanakan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap mengangkat dan melindungi nilai-nilai agama, budaya dan adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta memperhatikan karakteristik dan kepentingan daerah;bahwa usaha pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;bahwa untuk mendukung pengembangan penyelenggaraan usaha pariwisata di daerah, perlu diatur dengan peraturan daerah;
Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 10 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 5 tahun 2015; PP Nomor 50 Tahun 2011; Permen Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016; Perda Provinsi Nomor 7 Tahun 2013; Perda Provinsi Nomor 2 Tahun 2016.
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA DAERAH yang terdiri dari XI BAB mengatur mengenai : Prinsip pengelolaan pariwisata; Usaha Pariwisata; Pendaftaran Usaha Pariwisata; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi Administrasi; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2018.
tidak ada
tidak ada
17
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 7
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Penjelasan Pasal 124 UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menyatakan bahwa tariff retribusi ditetapkan paling tinggi 2% (dua persen) dari NJOP PBB menara telekomunikasi, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Reppublik Indonesia Tahun 1945, maka Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disesuaikan;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945, UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 52 Tahun 2000, Perda Kabupaten Dharmasraya No. 7 Tahun 2011.
Peraturan daerah ini mengatur Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara TelekomunikasI yang mengatur mengenai :
1. Ketentuan Umum;
2. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribu;
3. Besaran Tarif retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
7 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Simalungun No. 7 Tahun 2010
... Undang-UndangNomor7 Ort Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran ...
... Negara Republik Indonesia Nomor 1092); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2000 Tentang ...
... Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet telah dibatalkan, dengan alasan Undang-UndangNomor 8 ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan · Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. ...
... Indonesia Nomor 4438); 7. ...
... Peraturan Daerah Nomor 17. Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja . ...
... Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. ...
... Pasal2 Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2000 Nomor 18) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ...
... Pasal1 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR7TAHUN 2000 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET BUPATI SIMALUNGUN MEMUTUSKAN: dan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...
... Anggaran 2021; b. bahwa dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun2021 terdapat standar harga satuan yang harus ditambahkan dalam lampiran Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomro 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); BUPATI TEGAL, DENGAN RAHMAT ...
... TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 54 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2021TENTANGNOMOR : 7TAHUN2021 PROVINS ...
... 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara ...
... dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. ...
... Peraturan Pemerintah Nomor7Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, ...
... Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54) diubah sebagai berikut : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ...
... Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun2021 (Berita Daerah Kabupaten ...
... Peraturan Bupati Tegal Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun2021 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2020 Nomor 54); ...
PERBUP Kab. Tegal No. 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa standar harga satuan pemerintah Kab Tegal TA 2021 telah ditetapkan dengan Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standar harga Satuan Pemerintah Kab Tegal TA 2021; bahwa dalam pelaksanaan APBD Tahun 2021 terdapat standar harga satuan yang harus ditambahkan dalam lampiran Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Pemkab Tegal TA 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Tegal No 54 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Kab Tegal TA 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU no 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Perprs No 33 Tahun 2020; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perbup Tegal No 54 Tahun 2020; Perbup Tegal No 78 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada satuan biaya honorarium pada halaman 1 nomor 1.1, halaman 2 nomor 1.4 Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah, halaman 2 nomor 1.4 Pengelola keuangan Satuan Perangkat Daerah, halam 3 Nomor 1.6, halaman 4 Nomor 1.11, halaman 5 nomor 1.14, halaman 6 nomor 1.16, halaman 12 nomor 1.20, Satuan Biaya Perjalanan Dinas halaman 13 nomor 2.1.1, halaman 13 nomor 2.12, halaman 15 nomor 2.3, halaman 16 nomor 2.3, Satuan Biaya Makanan dan Minuman halaman 22 nomor 2, halaman 22 nomor 2.3, halaman 22 nomor 2.4, Satuan Biaya Pemeliharaan halaman 24 nomor 5.3, Satuan Harga Belanja Bahan Pakai Habis halaman 33 nomor 6.1, halaman 36 nomor 4, halaman 40 nomor 6.9, Satuan Harga Bahan/Material halaman 65, halaman 67, halaman 84, halaman 85 jasa kantor 8.1 ditambahkan nomor 74, Satndar Harga Belanja Cetak dan Penggandaan halaman 103, Standar Harga Sewa halaman 111, Standar Harga Pakaian Dinas dan Atributnya halaman 112, Standar Harga Pakaian Khusus dan Hari-Hari tertentu halaman 113, Standar Harga Belanja Modal halaman 143, halaman 150, halaman 151, halaman 156.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2021.
... UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 47 TAHUN 1954 TENTANG PENETAPAN BAGIAN VIIIA (KEMENTRIAN PERHUBUNGAN) DARI ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN-TAHUN DINAS 1952 DAN 1953 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ...
... , Mengingat : Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia; Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; MEMUTUSKAN: Pasal 1 Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari anggaran Republik ...
... Indonesia untuk tahun-tahun dinas 1952 dan 1953 ditetapkan seperti berikut: BAGIAN VIIIA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN BAB I (Pengeluaran) 8A.1 Kementerian dan pengeluaran umum..................... 217 ...
... .3 BANK TABUNGAN POS. 8A.3.1 Bank Tabungan Pos. 8A.3.1. 1 Pembayaran kembali oleh Bank Tabungan Pos dari uang yang dikeluarkan untuk keperluan Bank tadi dan perhitunganperhitungan dari hutangnya tentang ...
... 8A.5.1 Penerimaan Umum. 8A.5.1. 1 Penerimaan Umum. 2 Penerimaan lain-lain. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8A.5.2 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang ...
... Lalu-lintas. 8A.5.2. 1 Penerimaan berhubung dengan pelaksanaan Undang-undang Lalu-lintas. 2 Penerimaan lain-lain. 3 Penerimaan berhadapan dengan pengeluaran mengenai keperluan pegawai. 8A.5.3 Penerimaan ...
... Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. ...
Permenhub No. 11 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional Untuk Keselamatan Jiwa Dan Laut Beserta Amandemennya Pasal 13 huruf huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permenhub No. 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian, dan Sertifikasi Keselamatan Kapal Pasal 16, Pasal 20, dan Pasal 22 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Permenhub No. 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat Kapal dan Pemuatan Pasal 37, Pasal 44 ayat (3), dan Pasal 68 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
... Undang-UndangNomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 3. ...
... Undang-UndangNomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 4. ...
... Undang-UndangNomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419 ...
... Undang-UndangNomor7Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ...
... Undang-UndangNomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7 /2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57 /M-DAG/PER/8/2012 ...
... Pasal 1 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN EKSPOR TUMBUBAN ALAM DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG DAN TERMASUK DALAM DAFTAR CITES. MEMUTUSKAN: 15. ...
... Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13/M-DAG/PER/3/2012 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor; Peraturan Menteri Perdagangan R.I. Nomor 50/M-DAG/PER/9/2013 Menetapkan ...
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 50/M-DAG/PER/9/2013, JDIH.KEMENDAG.GO.ID : 6 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Ketentuan Ekspor Tumbuhan Alam dan Satwa Liar yang Tidak di Lindungi Undang-Undang dan Termasuk Dalam Daftar Cites
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2013.
... Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undangNomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan ...
... Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. ...
... Undang-undangNomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 - 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ...
... Pasal 14 … Pasal 14 Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-undangtentang Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001 berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...
... Pasal 16 Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang ...
... Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, ...
... Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 12. ...
... dalam Undang-undangNomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undangNomor7Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. 13. ...
... Dana Alokasi Khusus adalah semua pengeluaran Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undangNomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan ...
Undang-undang (UU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
ABSTRAK:
CATATAN:
Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2001.
Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Perbendaharaan Indonesia
(Indische Comptabiliteitswet, Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2860) yang bertentangan dengan bentuk, susunan, dan isi
Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
