Perbup Kab. Cianjur No. 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran, Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Penggunaan dan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan arsip dan
untuk mencegah penyalahgunaan arsip serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4), Pasal 33 ayat (5),
Pasal 37, Pasal 38 ayat (5), Pasal 43, Pasal 50, Pasal 62, Pasal
65 ayat (4), Pasal 68, dan Pasal 72 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan Di Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 26 Tahun 2011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengembangan Sumber Daya Manusia
Bab III Pengelolaan Arsip Dinamis
Bab IV Pengelolaan Arsip Statis
Bab V Layanan Kearsipan
Bab VI Pengendalian dan Pengawasan Kearsipan
Bab VII Pendanaan
Bab VIII Sanksi Administratif
Bab IX Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
215 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 10 Tahun 2021
... 0 TAHUN2021TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR7TAHUN2021TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA ...
... Bupati Pasaman Nomor7Tahun2021Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), 4. ...
... Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348) Undang-UndangNomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan ...
... Indonesia Nomor 4438), 7. ...
... beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor ...
... MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASAMAN NOMOR7TAHUN2021 PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, ...
... Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor7Tahun2021tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain ...
... Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun2021Nomor7) diubah sebagai berikut : 1. (4) Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasal 9 Perjalanan ...
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 10
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman, perlu ditetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor Tahun 2021 Tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara Dan Pihak Lain Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman,
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 28 Tahun 1999
UU No. 17 Tahun 2003
UU No. 38 Tahun 2003
UU No. 1 Tahun 2004
UU No. 15 Tahun 2004
UU No. 33 Tahun 2004
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 56 Tahun 2005
PP No. 12 Tahun 2019
Perpres No. 33 Tahun 2020
Permendagri No. 77 Tahun 2020
Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2021.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pasaman Nomor 7 Tahun 2021
5
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 12 Tahun 2015
... Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor7Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2013 nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sarolangun Nomor ...
... Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan ...
... beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 ...
... bahwa struktur dan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sudah tidak sesuai lagi dengan indeks ...
... Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor7Tahun 2013 tentang Menimbang BUPATI SAROLANGUN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR /f). ...
... TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR7 TAHON 2013 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU BUPATI SAROLANGUN PROVINS! JAMBI ...
... Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun NomorNomor7tahun 2013 tentang Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten ...
... Sarolangun Tahun 2013 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor7) diubah sebagai berikut: Pasall PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NO MOR 7TAHUN 2013 TENTANG ...
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan pelaksanaan pungutan retribusi daerah dengan prinsip yang baik dan tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi perlu dilakukan penunjauan kembali tarif retribusi dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Bahwa struktur dan tarif retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Perijinan Tertentu sudah tidak sesuai dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sarolangun sehingga perlu dilakukan penyesuaian
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 54 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2009; 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perda No. 7 Tahun 2013.
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu, yang mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Ketentuan yang diubah dalam Perda tersebut adalah ketentuan Pasal 6, Pasal 11 ayat (4), dan Pasal 13.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 49 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Hasil pencarian pada file:
... Undang-UndangNomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273); 3. ...
... kahar (force majeure) yang sedang terjadi di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun2021tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara; b ...
... . bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun2021tentang Tambahan Penghasilan Pegawai ...
... Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. ...
... Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ; 6. ...
... diubah terakhir dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. ...
... Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun2021tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Tahun2021Nomor 9) diubah sebagai berikut: 1. ...
... PEGAWAI PENGHASILAN TAMBAHAN TENT ANG Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 9 TAHUN2021 MEMUTUSKAN : 14. ...
... Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun2021tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara (Berita Daerah Tahun2021Nomor 9); ...
Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, BD 2021/ No. 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
a. bahwa setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara dan untuk memperjelas keadaan kahar (force majeure) yang sedang terjadi di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 4 Tahun 1984; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP no. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2018; Permendagri No. 35 Tahun 2012; PermenPAN RB No. 41 Tahun 2018; Pemnendagri No. 77 Tahun 2020; Kepmendagri No. 900-4700 Tahun 2020; Perda Kab Jepara No. 14 Tahun 2016; Perbup Jepara No. 9 Tahun 2021;
Dalam peraturan ini daitur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Kabupaten Jepara yaitu Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 17 dan 18 dan KetentuanPasal 25 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2021 diubah.
4 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Tahun 2021-2025
Dasar hukum Perda ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Daerah di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4968);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana
Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1173);
11. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Daerah Tahun 2011 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
(Lembaran Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 7);
Perda ini terdiri dari 13 Bab dan 39 Pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Fungsi dan Tujuan, penyelenggaraan kepariwisataan, Pembangungan Kepariwisataan Daerah, Hak dan Kewajiban, usaha kepariwisataan, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelembagaan Kepariwisataan Daerah, indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah, Pengawasan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2021.
19 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Barat Nomor 10 Tahun 2021
APBDPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Hasil pencarian pada file:
... menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun2021tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; Mengingat ...
... Undang-UndangNomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 7. ...
... telah diubah dengan Undang-UndangNomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah ...
... beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); ...
... ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Lembaran ...
... telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor7Tahun2021tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun2021tentang Penjabaran Anggaran ...
... Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun2021Nomor7); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR ...
... Tahun2021Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor7Tahun2021tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 ...
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
b. bahwa sehubungan terbitnya Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 188.4/141/SULBAR/IV/2021 memerintahkan kepala Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk memberikan dan menyerahkan dokumen, arsip dan anggaran kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman terkait urusan teknis pertanahan, bertambahnya pendapatan yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah dan pendapatan hibah dari pemerintah lainnya, pergeseran belanja DAK Fisik dan Non Fisik serta adanya pergeseran anggaran operasi pada rekening belanja gaji dan tunjangan PNS yang telah disetujui sekertaris daerah selaku ketua TAPD, maka Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran antar objek belanja dan/atau antar rincian objek belanja dilakukan melalui Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No. 28 Tahun 1999;UU No. 17 Tahun 2003;UU No. 1 Tahun 2004;UU No. 15 Tahun 2004;UU No. 25 Tahun 2004;UU No. 26 Tahun 2004;UU No. 33 Tahun 2004;UU No. 28 Tahun 2009;UU No. 12 Tahun 2011;UU No. 23 Tahun 2014;PP No. 23 Tahun 2005;PP No. 56 Tahun 2005;PP No. 57 Tahun 2005;PP No. 71 Tahun 2010;PP No. 12 Tahun 2017;PP No. 18 Tahun 2017;PP No. 56 Tahun 2018;PP No. 12 Tahun 2019;Permendagri No. 90 Tahun 2019;Permendagri No. 64 Tahun 2020;Perda No. 6 Tahun 2016;Perda No. 1 Tahun 2021;Pergub No. 32 Tahun 2020;Pergub No. 1 Tahun 2021;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 21 April 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2017
... Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan ...
... Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor7, Tambahan Lembaran Daerah ...
... Kabupaten Sintang Nomor7); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN ...
... masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan ...
... Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor7Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang, dan sehubungan dengan Instruksi Menteri Dalam ...
... 2016- 2021; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian ...
... taga' wen8' - 00016J ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten ...
... Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 2021% Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik 1donesia Tahun 1945; UndangUndang ...
... kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. ...
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2016-2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016 - 2021
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kabupaten Sintang Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.26 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.8 Tahun 2008, Pp No.15 Tahun 2010, Perpres No.31 Tahun 2015, Permendagri No.54 Tahun 2010, Perda Provinsi Kalimantan Barat No.10 tahun 2014, Perda kabupaten Sintang No.6 Tahun 2010, Perda Sintang No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan lampiiran Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 ;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kudus Nomor 7 Tahun 2021
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah ...
... Undang-UndangNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 1. ...
... b, perlu menetapkan Peraturan Bupati; b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun2021tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang ...
... beberapa ka1i terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun2021tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah ...
... Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun2021Nomor 6); 9. ...
... Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861); 7. ...
... ~~ SAM'ANI INTAKORIS BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 202.t NOMOR r. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS, Diundangkan di Kudus pada tanggal ~ ~Arel ;ie J. I HARTOPO Plt. ...
... (3) huruf a dikenakan sanksi administrasi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai atau sebutan lain sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang pemberian tambahan penghasilan kepada ...
... Ketentuan Pasal 15 Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 66) diubah sehingga ...
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Sistem Kehadiran Pegawai Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kudus
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan memberika pedoman bagi pegawai dalam pelaksanaan ketentuan waktu kerja, telah ditetapkan Peraturan bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Kudus Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Honorer Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus, terdapat perubahan penghitungan honorarium bagu pegawai honorer daerah sehingga perlu mengubah Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten kudus;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 53 Tahun 2010, PP Nomor 11 Tahun 2017, Permendagri Nomor 12 Tahun 2008, Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010, Peraturan kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu tentang keterlambatan masuk kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 66 Tahun 2020 tentang Sistem Kehadiran Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus
3 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Nomor 7 Tahun 2021
... TAHUN ;l..p)..1 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN2021-2026 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang ...
... Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ...
... Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun2021-2026. ...
... Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 23 ...
... Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10); 6. ...
... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan ...
... KETENTUAN PERALIHAN Pasal 6 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021 (Lembaran ...
... ._~ A Jv~k,~ ~CAI PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS dto EDI SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN2021NOMOR ... ...
... NOREG Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan (7-89/2021) 7 ...
PERDA Kab. Musi Rawas No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 23 Tahun 2014; PP No 8 Tahun 2008; PERPRES No 18 Tahun 2020; PERMENDAGRI No 86 Tahun 2017.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sarnpai dengan Tahun 2026. Diatur mengengai ketentuan umum, materi muatan dan fungsi RPJMD, sistematika RPJMD, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2021.
Mencabut Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
