Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.253 peraturan dalam 0,986 detik

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Protokoler

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 174/U/2002 tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Nasional dan Peristiwa Penting di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional

Download file:

Permendiknas Nomor 35 Tahun 2007.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Luar Negeri

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 18 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum di Luar Negeri dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 17 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bawaslu No. 19 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 1 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 4 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bawaslu No. 20 Tahun 2014 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 2 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengawasan Partisipatif

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023.pdf

pengawasan partisipatif

2023

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 2, BN 2023 (72) : 15 Halaman, jdih.bawaslu.go.id

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Partisipatif

ABSTRAK:

Untuk mewujudkan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang efektif, diperlukan partisipasi masyarakat melalui pengawasan partisipatif.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang pengawasan partisipatif dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan Partisipatif diselenggarakan sebagai: 1) pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan 2) penciptaan: a) kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan b) model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan. Pasal 2 (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan menyelenggarakan Pengawasan Partisipatif sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pengawasan Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sebagai: a. pendidikan politik, kepemiluan, dan kelembagaan pengawas Pemilu bagi masyarakat; dan b. penciptaan: 1. kader dan tokoh penggerak pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan; dan 2. model dan metode pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan yang efektif dan sistematis yang disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan/atau Pemilihan

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2023.
Lampiran file: 15 hlm.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Download file:

Perbawaslu 5 Tahun 2022.pdf

pengawasan - pemilihan umum

2022

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 5, BN 2023 (1071) : 16 Halaman, jdih.bawaslu.go.id

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

ABSTRAK:

Ketentuan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum Peraturan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 68 Tahun 2018; dan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Badan ini mengatur tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakannya. Pengawasan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS serta Panwaslu LN yang dilakukan dengan berbasis ramah lingkungan. Pelaksanaan Pengawasan dengan berbasis ramah lingkungan dilakukan dengan memperhatikan pelindungan fungsi lingkungan hidup dan prinsip pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawas Pemilu melaporkan hasil Pengawasan penyelenggaraan Pemilu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya.

CATATAN:

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 18 hlm.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Diubah dengan

Peraturan Bawaslu Nomor 33 Tahun 2018

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014 di Luar Negeri
Peraturan Bawaslu No. 17 Tahun 2014 tentang Pengawasan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 28 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pengadaan Barang/Jasa Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bawaslu No. 15 Tahun 2014 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 30 Tahun 2018.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 5 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum

Mencabut

Peraturan Bawaslu No. 7 Tahun 2014 tentang Pengawasan Penetapan hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Pewakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

Download file:

Peraturan Bawaslu nomor 3 Tahun 2019.pdf

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan Bawaslu No. 13 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Download file:

Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT