Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023

Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

T.E.U.

Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bentuk Singkat

Peraturan Bawaslu

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

25 Oktober 2023

Tanggal Pengundangan

26 Oktober 2023

Tanggal Berlaku

26 Oktober 2023

Sumber

BN 2023 (844): 42 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PARTAI POLITIK DAN PEMILU

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Pengawas Pemilihan Umum

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 5011 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum

Pengawasan - Kampanye - Pemilihan Umum
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 11, BN 2023 (844): 42 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
ABSTRAK:	Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023, ketentuan mengenai pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu.
CATATAN:	Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521