Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Menemukan 261.434 peraturan dalam 0,77 detik

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1992
• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu
Usaha Perasuransian
Abstrak
Asuransi
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1992.pdf
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1986
• Berlaku mulai 38 tahun yang lalu
Peradilan Umum
Abstrak
Hukum Acara dan Peradilan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum
  2. UU No. 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
Mencabut
  1. UU No. 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Download file:
UU Nomor 2 Tahun 1986.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1990
• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Abstrak
Kehutanan dan Perkebunan
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1990.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
  2. UU No. 41 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkalis di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bengkalis dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 37 Tahun 2024 tentang Kabupaten Batanghari di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tanah Datar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 51 Tahun 2024 tentang Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Solok dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 50 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sijunjung di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Sijunjung dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pesisir Selatan dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  5. UU No. 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Pasaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  6. UU No. 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Padang Pariaman dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  7. UU No. 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Agam dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  8. UU No. 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Lima Puluh Kota dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  9. UU No. 43 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kampar di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Kampar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  10. UU No. 42 Tahun 2024 tentang Kabupaten Indragiri Hulu di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Indragiri Hulu dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  11. UU No. 39 Tahun 2024 tentang Kabupaten Merangin di Provinsi Jambi
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Merangin dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  12. UU No. 33 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bintan di Provinsi Kepulauan Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Bintan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
  2. UU No. 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
  3. UU No. 61 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 75), Sebagai Undang-Undang
  4. UU No. 58 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 21 Tahun 1957 Tentang Pengubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah" (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 77) Sebagai Undang-Undang
  5. UUDrt No. 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 52 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Tanah Datar dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 52 Tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 53 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bukittinggi dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 53 Tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) Nomor 51 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Kabupaten Solok di Provinsi Sumatera Barat
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Solok dalam UU Nomor 12 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 51 Tahun 2024.pdf
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Solok dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Sawahlunto dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  3. UU No. 54 Tahun 2024 tentang Kota Padang Panjang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang Panjang dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  4. UU No. 44 Tahun 2024 tentang Kota Pekanbaru di Provinsi Riau
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Pekanbaru dalam UU Nomor 8 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 8 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1956
• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Besar Dalam Lingkungan Daerah Propisi Sumatera Tengah
Abstrak
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi
Dicabut sebagian dengan
  1. UU No. 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Padang dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  2. UU No. 53 Tahun 2024 tentang Kota Bukittinggi di Provinsi Sumatera Barat
    Ketentuan yang mengatur mengenai Kota Bukittinggi dalam UU Nomor 9 Tahun 1956, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Download file:
UU Nomor 9 Tahun 1956.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 2006
• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu
Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana
Abstrak
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
Hasil pencarian pada file:
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 2006.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan