Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

Menemukan 248.199 peraturan dalam 0,993 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 4 Tahun 2013

Analisis Dampak Lalu Lintas

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Hasil pencarian pada file:

Download file:

KOTA_TARAKAN_4_2013.pdf t... Lalu Lintas.pdf.pdf

Analisis Dampak Lalu Lintas

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2013/No.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Analisis Dampak Lalu Lintas

ABSTRAK:

bahwa pelaksanaan suatu kegiatan dan/atau usaha pada umumnya dapat menimbulkan dampak terganggunya kelancaran lalu lintas, dan karenanya dampak lalu lintas merupakan tanggung jawab dari pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan; bahwa dalam rangka mewujudkan lalu lintas yang aman, teratur, tertib dan lancar, selaras dengan perkembangan kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang semakin meningkat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat diperlukan pengaturan analisis dampak lalu lintas berdasarkan kewenangan yang ada dibidang lalu lintas; bahwa setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas; perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.
Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas.
Tujuan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Kewajiban Penyusunan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Ruang Lingkup, Kriteria Kegiatan yang wajib Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Prosedur Penyusunan dan Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), Sanksi dan Penegakan Hukum, Koordinasi dan Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tarakan No. 5 Tahun 2013

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Hasil pencarian pada file:

Download file:

KOTA_TARAKAN_5_2013.pdf

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD.2013/NO.5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan

ABSTRAK:

melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
Definisi dan Ruang Lingkup, Jenis-Jenis Lembaga Kemasyarakatan, Tata Cara Pembentukan, Fungsi dan Tugas, Hak dan Kewajiban, Hubungan dengan Pemerintah Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2007

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bogor No. 10 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perhubungan

Download file:

PERDA 5 TAHUN 2007.pdf

penyelenggaraan - lalu - lintas - dan - angkutan - jalan

2007

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LD 2007/5

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

ABSTRAK:

Bahwa mengingat sektor lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran yang penting dan strategis dalam meningkatkan pergerakan ekonomi daerah serta dampak langsungnya kepada peningkat kesejahteraan masyarakat maka perlu membentuk Perda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 14 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 10 thun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 42 Tahun 1993; PP No. 43 Tahun 1993; PP No. 41 Tahun 1993; PP No. 25 Tahun 2000; Perda Kab Boor No. 9 Tahun 1986; Perda Kab BogorNo. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2004; Perda Kab Bogor No. 8 Tahun 2006.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Asas Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prasarana, Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas, Pembinaan Dan Pengawasan Kendaraan, Parkir Kendaraan Bermotor, Penyelenggaraan Angkutan, Terminal Penumpang , Terminal Barang, Fasilitas Penyimpanan (POOL) Kendaraan Bermotor, Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Perizinan, Jangka Waktu Pelayanan/Izin Penyelnggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Retribusi, Hak Dan Kewajiban Pemegang Izin, Penyidikan Mengemudi Dan Minmingan Keselamatan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Pengendalian Dan Pengawasan, Penyidikan, Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2007.
103 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Abstrak

Pendidikan

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2023 tentang Pendidikan Anak Usia Dini

Download file:

perda no 6 tahun 2011.pdf

penyelenggaraan - pendidikan

2011

Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2011/06

Peraturan Daerah (Perda) tentang PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

ABSTRAK:

Bahwa penyelenggaraan pendidikan diarahkan kepada perwujudan masyarakat yang beriman dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah dalam bidang pendidikan perlu adanya pengaturan penyelenggaraan pendidikan yang dilaksanakan norma-norma maka perlu membentuk perda tentang penyelenggaraan pendidikan.
Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2005; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diuah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebgaaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 55 Tahun 2007; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 74 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 53 Tahun 2010; Permen Pendidikan Naional No. 22 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2006; Permen Pendidikan Nasional No. 12 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 13 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nsional No. 16 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 19 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2007; Permen Pendidikan Nasional No. 24 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 25 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 26 Tahun 2008; Permen Pendidikan Nasional No. 27Tahun 2008; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 16 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 39 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No 58 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No.63 Tahun 2009; Permen Pendidikan Nasional No. 10 Tahun 2010; Permen Agama No. 16 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 27 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 28 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Biokrasi No. 14 Tahun 2010; Perda Prov Jabar No. 5 Tahun 2006; Perda Prov Jabar No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2008; Perda Kab Bogor No. 11 Tahun 2010.
Peraturan daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Tujuan Da Sasaran, Pengelolaan Pendidikan, Wajib Belajar, Jalur Jenjang Dan Jenis Pendidikan, Peserta Didik Atau Warga Belajar, Pendidikan Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Saraa Dan Prasarana, Pembiayaan, Peran Serta Masyarakat, Pendirian Penggabungan Perbuhan Nama Dan Pencabutan Izin Satuan Pendidikan, Bahasa Pengantar, Pengawasan Dan Penjaminana Mutu Pendidikan, Kerja Sama Satuan Pendidikan, Penilaian Evaluasi Akreditasi Dan Sertifikasi, Penghargaan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2011.
111 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 71 Tahun 2021

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Diubah dengan

Perbup Kab. Cianjur No. 93 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 71 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur

Download file:

Perbup 71 2021.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan Kecamatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perda Kab. Bogor No. 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kecamatan

Download file:

3 Tahun 2003.pdf

pembentukan - kecamatan

2003

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD Kab. Bogor Tahun 2003 No. 127

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan Kecamatan

ABSTRAK:

Bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pemerintah berdaarkan ketentuan Pasal 12 ayat (4) PP No. 8 Tahun 2003 maka perlu membentuk Perda tentang Pembentukan Kecamatan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No . 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 20003; Perda kab Bogor No. 7 Tahun 2001.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Tentang Pembentukan Kecamatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2004.
3 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Nias Selatan Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Download file:

Perda PDRD No 5 Tahun 2023.pdf

PAJAK - DAERAH - DAN - RETRIBUSI - DAERAH

2023

Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 5

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956, . Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, .Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PAJAK DAERAH (Umum, PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen, Masa Pajak dan Tahun Pajak), RETRIBUSI DAERAH (Umum, Retribusi Jasa Umum (Pelayanan Kesehatan, Pelayanan Kebersihan, Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Pelayanan Pasar), Retribusi Jasa Usaha (Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya, Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan, Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan, Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa, Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak, Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga, Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah, Pemanfaatan Aset Daerah, Retribusi Perizinan Tertentu, Retribusi Perizinan Tertentu, Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Peninjauan Tarif Retribusi), TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI (Pemungutan Pajak, Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penghitungan, Pembayaran, dan Pelaporan Opsen Pajak MBLB, Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang Telah Ditentukan, Pemanfaatan Penerimaan Retribusi( Kewajiban Pengisian dan Penyampaian SPTPD, Penelitian dan Verifikasi SPTPD), Pemeriksaan Pajak dan Retribusi, Ketetapan Pajak, Penagihan Pajak dan Retribusi ( Surat Tagihan Pajak, Penagihan Pajak, Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi, Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi, Keberatan dan Banding (Keberatan Pajak, Keberatan Retribusi, Banding, Gugatan Pajak) Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi dan/atau Sanksinya (Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha, Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan, Kemudahan Perpajakan Daerah,Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Opsen Pajak MBLB, Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Data( Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak, Penghimpunan Data dan/atau Informasi Elektronik dalam Pemungutan Pajak) INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI, KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah yang terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah, yaitu: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 03 Tahun 2012; 2. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 04 Tahun 2012; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2012; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 06 Tahun 2012; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 tahun 2014; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 01 Tahun 2022; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 02 Tahun 2022; dan 8. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2022; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
107 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

Abstrak

Reformasi Birokrasi

Hasil pencarian pada file:

Download file:

1709541762489_PERGUB_NOMOR_6_TAHUN_2024.pdf

PENYESUAIAN - SISTEM - KERJA - UNTUK - PENYEDERHANAAN - BIROKRASI

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 6

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Sistem Kerja Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023; dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM; MEKANISME KERJA (Umum, Kedudukan, Penugasan, Tim Kerja, Pelaksanaan Tugas dan Pertanggungjawaban, Pengelolaan kinerja, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi); PROSES BISNIS; KOMPENSASI; dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Februari 2024.
13 HLM

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan

Hasil pencarian pada file:

Download file:

1709286681190_PERGUB_NOMOR_5_TAHUN_2024.pdf

PENGELOLAAN - TOBA - CALDERA - UNESCo - GLOBAL - GEOPARK

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 5, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 5

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi. Kreatif Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengembangan Geopark sebagai Destinasi Pariwisata, menyatakan bahwa Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Geopark sebagai destinasi pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka pengembangan Toba Caldera UNESCO Global Geopark secara berkelanjutan diperlukan pengaturan tata kelola pengembangan Toba Calcera UNESCO Globat Geopark yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Daerah; bahwa dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pengelola Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi sumatera Utara masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan dalam pengelolaan Toba Caldera UNESCO Global Geopark Provinsi Sumatera Utara sehingga perlu diganti.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022; Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023; dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA, PENGELOLAAN TCUGGp SEBAGAI DESTINASI PARIWISATA, BP-TCUGGp (Pembentukan, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan, Susunan Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pengarah, Badan Pelaksana (Struktur, Tugas dan Fungsi,Pengangkatan dan Pemberhentian), Dewan Pakar dan Sekretariat), KOORDINASI DAN KERJASAMA, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, PENDANAAN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2024.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
29 HLM

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Hasil pencarian pada file:

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kota Cirebon No. 6 Tahun 2023 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
PERDA Kota Cirebon No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kota Cirebon No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kota Cirebon No. 2 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DERAH KOTA CIREBON NOMOR 9 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI
PERDA Kota Cirebon No. 3 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK DAERAH
PERDA Kota Cirebon No. 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kota Cirebon No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kota Cirebon No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pajak Daerah
PERDA Kota Cirebon No. 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
PERDA Kota Cirebon No. 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha
PERDA Kota Cirebon No. 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
PERDA Kota Cirebon No. 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah
PERDA Kota Cirebon No. 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Download file:

2024pd3222001.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Keywords: Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.