PERDA Kota Tasikmalaya No. 2 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III dan Fasilitas Lainnya pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 11, BD Tahun 2023 No.11
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2022.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 46 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama
ABSTRAK:
bahwa Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok
Usaha Bersama merupakan wahana bagi keluarga pra
sejahtera dalam meningkatkan produktifitas usaha untuk
perbaikan taraf hidup mereka, sehingga perlu didukung
dengan bantuan stimulan; bahwa untuk mempermudah pemberian dan pelaksanaan
bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama, perlu
mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan
pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur
dalam Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan
Sosial kepada Kelompok Usaha Bersama;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Sumber dan Bentuk, Kriteria dan Penetapan Penerima, Tata Cara Penyaluran, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 64 Tahun 2018 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 42 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pakaian Adat Khas Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa pakaian khas merupakan identitas dan jati diri
suatu daerah yang perlu dipertahankan dan
dikembangkan keberadaanya sebagai wujud kekayaan
budaya bangsa: bahwa Kabupaten Kebumen memiliki berbagai
kebudayaan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat
berupa pakaian adat khas Kabupaten Kebumen yang
harus dilestarikan, dilindungi, dibina dan dikembangkan; bahwa penggunaan pakaian adat merupakan ciri khas
kebudayaan masyarakat Kabupaten Kebumen, sehingga
perlu diatur dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pakaian Adat
Khas Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pakaian Adat, Pembinaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2024.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 35 Tahun 2017 dicabut.
22 hlm
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2024
Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren
ABSTRAK:
bahwa pesantren merupakan lembaga pendidikan
keagamaan yang menjalankan fungsi pendidikan,
dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dalam
mewujudkan sumber daya manusia yang berakhlak
mulia, cinta tanah air dan berkemajuan berlandaskan
nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk memenuhi fungsi pendidikan, fungsi
dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat,
Pesantren di Kabupaten Purbalingga membutuhkan
bantuan fasilitasi dari Pemerintah Daerah; bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan
kepastian hukum dalam pelaksanaan fasilitasi
pengembangan pesantren di Kabupaten Purbalingga,
maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren
dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi
Pengembangan Pesantren;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Kerja Sama, Monitoring dan Evaluasi, Partisipasi Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2024.
12 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Kompensasi Risiko Kerja bagi Petugas Pelaksana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kenyamanan dalam
pelaksanaan tugas dan untuk memacu produktifitas kerja
sesuai dengan tanggung jawabnya, perlu memberikan
Kompensasi Risiko Kerja kepada Petugas Pelaksana
Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup; bahwa Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020
tentang Pemberian Kompensasi Karena Risiko Kerja bagi
Petugas Pelaksana Kebersihan, Pengangkutan Sampah dan
Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Semarang sudah tidak sesuai dengan
perkembangan keadaan dan regulasi yang ada saat ini
sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Kompensasi Risiko Kerja bagi
Petugas Pelaksana Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemberian Kompensasi, Penilaian Kompensasi, Petugas Pelaksana Kebersihan yang Tidak Berhak Memperoleh Kompensasi Risiko Kerja, Penganggaran dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 99 Tahun 2020 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 64 Tahun 2023
PERBUP Kab. Boyolali No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan dalam Negeri Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, Dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali
PERBUP Kab. Boyolali No. 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Peijalanan Dinas, Standar Satuan Biaya
Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya
Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020
tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar
Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya
Penginapan Dalarn Negeri Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif,
transparan, dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur
ketentuan perjalanan dinas dalam negeri bagi bupati, wakil
bupati, pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat
daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Boyolali;
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dalam negeri bagi
pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Boyolali, perlu adanya pengaturan terkait
mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan
dinas;
bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden
Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan dan satuan
biaya perjalanan dinas dalam negeri;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan dan Satuan
Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang meliputi prinsip Perjalanan Dinas Jabatan, klasifikasi Perjalanan Dinas Jabatan, Surat Perintah, komponen Perjalanan Dinas Jabatan, satuan biaya paket kegiatan rapat di luar kantor, pengendalian, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas, pelaksanaan dan prosedur pembayaran biaya Perjalanan Dinas
Jabatan, perjalanan Dinas Nihil dan satuan biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalam Negeri Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalarn Negeri Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalarn Negeri Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalarn Negeri Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 131 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas, Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas, dan Standar Satuan Biaya Penginapan Dalarn Negeri Kabupaten Boyolali dicabut.
71 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 63 Tahun 2023
PERBUP Kab. Boyolali No. 103 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial, Urusan Penanggulangan Bencana, Dan Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
PERBUP Kab. Boyolali No. 102 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PERBUP Kab. Boyolali No. 101 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Penanaman Modal
PERBUP Kab. Boyolali No. 42 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan
dan Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan
Perpustakaan Kearsipan dan Kepegawaian Pemerintah
Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Boyolali
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jadwal Retensi Arsip
ABSTRAK:
bahwa pengelolaan arsip bertujuan untuk menjamin
keselamatan arsip sebagai pertanggungjawaban bagi
kehidupan berrnasyarakat, berbangsa, dan bernegara
sehingga pada akhirnya dapat diakses secara terbuka oleh
masyarakat luas dalam rangka pemenuhan hak untuk
memperoleh inforrnasi dalam berbagai kebutuhan dan
kepentingan;
bahwa pengelolaan arsip dalam pelaksanaan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan
melalui beberapa mekanisme antara lain adalah
penyusutan dan penyelamatan arsip berdasarkan jadwal
retensi arsip yang telah disusun oleh pencipta arsip;
bahwa pengaturan mengenai jadwal retensi arsip yang
sudah diterbitkan oleh pemerintah daerah perlu
diintegrasikan dan disesuaikan dengan peraturan
perundang-undangan terkait sistem kearsipan berbasis
elektronik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Jadwal Retensi Arsjp yang meliputi jenis Arsip, Retensi Arsip, dan keterangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2023.
Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2008 tentang Jadwal Retensi Arsip Pemerintah Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Keuangan dan Jadwal Retensi Arsip Su bstantif Urusan Perpustakaan, Kearsipan, dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Boyolali, Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2021 tentang Jadwal
Retensi Arsip Substantif Sektor Perekonomian Urusan Komunikasi dan Informatika dan Urusan Penanaman Modal, Peraturan Bupati Nomor 102 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Kependudukan dan Keluarga Berencana dan Urusan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2021 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial, Urusan Penanggulangan Bencana, dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dicabut.
158 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Boyolali Nomor 17 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/ 2022 tentang
Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan
Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137 /PMK.06/2022;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pedoman Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara yang meliputi pengurusan Piutang Daerah, tata cara Penghapusan Piutang Daerah, penagihan dan pencatatan Penghapusan Piutang Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2023.
34 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
