PERWALI Kota Bekasi No. 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) Di Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
PERWALI Kota Bekasi No. 46 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
PERWALI Kota Bekasi No. 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 34, BD 2021/No.34 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 43 Tahun 2013
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hasil pencarian pada file:
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Cilacap No. 62 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2013
Mencabut
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktura1 Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Dan Pengawas Pemerintahan Berdasarkan Beban Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
hwa berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 ayat (2) disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan prestasi kerja; bahwa dalam rangka meningkatkän kinerja dan kesejahteraan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pengawas pemerintahan, maka perlu diberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf, a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pengawas Pemerintahan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomór 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural dan Pengawas Pemerintahan Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2013.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktura1 Berdasarkan Beban Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap dicabut.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 22 Tahun 2023
PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAHRUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUKADANA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 22, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sukadana
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Sukadana.
Dasar Hukum ini adalah UU NO 12 Tahun 1999; UU NO 17 Tahun 2003; UU NO 1 Tahun 2004; UU NO 23 Tahun 2014; UU NO 17 Tahun 2023; PP NO 71 Tahun 2010; PP NO 12 Tahun 2019; PERPRES NO 16 Tahun 2018; PEMENDAGRI NO 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021.
Peraturan PERBUP ini menetapkan mengenai peraturan bupati tentang pengadaan barang/jasa pada badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah sukadana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2023.
Lampiran File: 8 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 telah ditetapkan Pengadaan dan Penyaluran Beras Sebagai Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diganti; bahwa dalam rangka ketersediaan cadangan pangan di Provinsi Sumatera Utara, perlu melakukan penguasaan dan pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Provinsi yang pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2022; dan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PELAKSANA PENGELOLAAN CPPP, PENETAPAN CADANGAN PANGAN, TAHAPAN PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN (Umum, Bagian Kedua (Pengadaan, Pengelolaan, Penyaluran), MEKANISME PENYALURAN CPPP, PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
13 HLM
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 2024
PETUNJUK - TEKNIS - PELAKSANAAN - PERJALANAN - DINAS - DALAM - NEGERI - DAN - LUAR - NEGERI
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 1, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 1
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri
ABSTRAK:
a.bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2021 dan sebagaimana terah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023 telah ditetapkan pedomaa perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara; b. bahwa Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, sehingga perlu diganti;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022; dan Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2023.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI, PERJALANAN DINAS JABATAN (Uang Harian, Biaya Transpor, Biaya Penginapan, Uang Representasi, Sewa Kendaraan), TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS, PDLN, TATA CARA ADMINISTRASI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI, LARANGAN PERJALANAN DINAS, PENGENDALIAN INTERNAL, dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2021,
b. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022
c. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2022, dan
d. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2023,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
28 HLM
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Mandailing Natal Nomor 12 Tahun 2023
PENDELEGASIAN - KEWENANGAN - PENYELENGGARAN - PERIZINAN - BERUSAHA BERBASIS – RISIKO – PERIZINAN - BERUSAHA – UNTUK - MENUNJANG - KEGIATAN USAHA - PERIZINAN - NONBERUSAHA - DAN - NONPERIZINAN – KEPADA - KEPALA - DINAS – PENANAMAN - MODAL - DAN - PELAYANAN - TERPADU - SATU - PINTU - KABUPATEN - MANDAILING - NATAL
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2023 NOMOR 12
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
b. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Dacrah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Peningkat Daerah Kabupaten Mandailing Natal yang mengubah nomenklatur pada perangkat daerch yang membidangi urusan perizinan yang sebelumnya bemama Dines Penanaman Model Pelayanan Terpadu Satu Pintu berubah menjadi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu schinggs dipandang perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 53 Tehun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Di Bidang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risko, Perizinan Berusaha Unrak Menunjang Kegintan Usaha, Perizinan Nonberusaha Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanuman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandaling;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang 12 Nomor Tahun 1998, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan pemerintah Pengganti Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Mandailing Natal Nomor 5 Tahun 2022 dan Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 106 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM (Maksud Tujuan dan Ruang Lingkup), PENDELEGASIAN KEWENANGAN, PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Berusaha untuk menunjuang Kegiatan Usaha, Perizinan Nonberusaha, Nonperizinan, Tim Teknis,Rekomendasi Teknis, Retribusi, Pelayanan Secara Elektronik), PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDAMPIAN DAN BANTUAN HUKUM dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2023.
Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mandailing Natal Nomor 47 Tahun 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
19 HLM
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Langkat Nomor 5 Tahun 2023
PERLINDUNGAN - DAN - PENGAWASAN - ORANG – DENGAN - GANGGUAN – JIWA
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 5, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Dan Pengawasan Orang Dengan Gangguan Jiwa
ABSTRAK:
a. bahwa setiap warga negara dan masyarakat Indonesia, termasuk para orang dengan gangguan jiwa mempunyai kedudukan hukum dan memilil hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 147 ayat. (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Keschatan, upaya penyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan tanggung jawab pencrintah, pemerintah daerah. dan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang - Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009, Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2014, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1986, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2010, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 tahun 2017, Peraturan menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 dan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016.
Adapun isi Peraturan ini tentang KETENTUAN UMUM, RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak Orang Dengan Gangguan Jiwa, Kewajiban Pemerintah Daerah, Kewajiban Keluarga/Wali/Pengampu ODGJ, KRITERIA DAN FASE (Kriteria, Fase), PELAYANANTERPADU, PENJANGKAUAN DAN/ ATAU PENERTIBAN, PENATALAKSANAAN KONDISI KEJIWAAN PADA ODGJ, UPYA REHABILITASI SOSIAL, PERAN SERTA MASYARAKAT,KOORDINASI DAN KERJA SAMA, PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI, PENDANAAN, LARANGAN DAN SANKSI, KETENTUAN PIDANA DAN KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
21 HLM
Peraturan Daerah (Perda) Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD Tahun 2023 No.6
Peraturan Daerah (Perda) tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah Dan Cagar Budaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
