PERWALI Kota Bekasi No. 55 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pimpinan Atau Pemuka Umat Beragama Sebagai Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sebagai bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan kepada Pimpinan dan Petugas pemelihara rumah ibadah dipandang perlu diberikan insentif, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota.
UU No. 9 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permen Agama No. 9 Tahun 2006 dan Mendagri No.8 Tahun 2006; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Kota Bekasi No. 06 Tahun 2016; Perda Kota Bekasi No. 07 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2022
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Insentif Kepada Pengelola Rumah Ibadah Di Kota Bekasi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Persyaratan; Pertanggungjawaban; Sumber Dana; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 55 Tahun 2016 dicabut.
6 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD Kota probolinggo Tahun 2024 Nomor 4; https://jdih.probolinggokota.go.id/
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun
2025-2026
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 272 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD);
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum kesatu Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah
Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Berakhir pada tahun 2024, seluruh Perangkat Daerah
perlu segera menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota tahun 2025-2026;
c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Wali Kota Probolinggo
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 sebagai pengganti dokumen
perencanaan pembangunan jangka menengah untuk tahun
2025-2026, maka perlu segera disusun Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun 2025-2026 yang
ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, huruf
b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun
2025-2026;
dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan ini mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Probolinggo Tahun
2025-2026. sistematika penyusunan renstra pd terdiri dari:
a. bab i pendahuluan;
b. bab ii gambaran pelayanan pd;
c. bab iii permasalahan dan isu strategis perangkat daerah;
d. bab iv tujuan dan sasaran;
e. bab v strategi dan arah kebijakan;
f. bab vi rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
g. bab vii kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. bab viii penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 2024.
jumlah 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan peran Pemerintah Kota Denpasar dalam pelaksanaan kewajiban
penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia, diperlukan
perbaikan terhadap kualitas layanan publik yang berlandaskan pada prinsip hak asasi manusia dengan
berorientasi pada kebutuhan, kepastian, dan kepuasan penerima layanan publik;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia juga dapat dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023
Ketentuan Umum,Pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia,Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
-
-
27 Halaman dan Lampiran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penanaman
Modal, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara
Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2015;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kriteria dan Dasar Penilaian Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan, Bentuk Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insentif dan/atau Kemudahan, Tata Cara, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif, Pelaporan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Tim Verifikasi dan Penilaian dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2024.
28 hlm
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih dan efektif dalam mendukung terselenggaranya system pemerintahan berbasis elektronik dan aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, perlu menerapkan pedoman penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi dalam upaya memberikan kemudahan, ketertiban, kepastian dan efektifitas atas penyelenggaraan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, Pemerintah Daerah dalam pengelolaan arsip dinamis harus menerapkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020; Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021 ; dan Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2023.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Ambon.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2024.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, Berita Daerah Kota Mojokerto Tahun 2024 Nomor 4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyesuaian pengaturan mengenal mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 dengan tetap berdasarkan pada prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024;
Dasar hukum Perwali Kota Mojokerto Nomor 4 Tahun 2024 adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : PM. 78 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 10 Tahun 2020; Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 39 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Mojokerto Nomor 65 Tahun 2023;
mengatur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024 yang memuat perubahan pada huruf A Analisis Standar Belanja, huruf C Standar Biaya Umum, dan huruf C Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2024.
mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2023 tentang Analisa Standar Belanja Pemerintah Kota Mojokerto Tahun 2024
32
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palu Nomor 4 Tahun 2024
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD.2024/NO.4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien, perlu dilakukan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 14 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Perangkat Daerah;
Dasar hukum Peraturan Wali Kota ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 4 tahun 1994; UU Nomor 23 Tahun 2014; Perda Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: Penjabaran kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2024.
Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku:
a. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 6);
b. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 7);
c. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita
Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 22);
d. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 9);
e. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 10);
f. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 11);
g. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 12);
h. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
(Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 13);
i. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 14);
j. Peaturan Wall Kota Palu Nomor 15 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 15);
k. Peraturan Wall Kota Palu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan olahraga (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017
Nomor 17);
l. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor
19);
m. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 20);
n. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah
Kota Palu Tahun 2017 Nomor 21);
o. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 22 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2017 Nomor 22);
p. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 23 Tahun 2017 entang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 23);
q. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 24);
r. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Berita Daerah Kota
Palu Tahun 2017 Nomor 25);
s. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Keija. Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017
Nomor 26);
t. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Palu Tahun
2017 Nomor 27);
u. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 28);
v. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 29);
w. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 30);
x. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 31);
y. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2017 Nomor 32);
z. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Palu Nomor 33 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 9),
aa. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 34);
bb. Peraturan Wali Kota Pa1u Nomor 19 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Daerah Kota Palu
Tahun 2019 Nomor 19);
cc. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 20 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2019
Nomor 20);
dd. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor
10),
ee. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 48 Tahun 2021 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 48),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
217 Halaman; Lampiran 34 Halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2024
PERWALI Kota Pekalongan No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor
27a Tahun 2018 tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota
Pekalongan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan meningkatkan kinerja Pejabat
Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Bendan Kota Pekalongan dapat diberikan Jasa
Pelayanan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan
tuntutan profesionalisme yang diperlukan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembagian
Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah
Rumah Sakit Umum Daerah Bendan Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas dan Filosogi Jasa Pelayanan, Indikator Jasa Pelayanan, Pemberian Jasa Pelayanan, Sumber Jasa Pelayanan, Distribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Bersumber dari Klaim BPJS Kesehatan, Distribusi Pendapatan Jasa Pelayanan Berdasar Tarif Rumah Sakit, Pusat Pendapatan (Revenue Center), Pusat Biaya (Cost Center), Kinerja, Tim Jasa pelayanan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2024.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 27A Tahun 2018 dicabut.
11 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2024
PERWALI Kota Mataram No. 08 Tahun 2019 tentang TATA CARA PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PERHITUNGAN PAJAK PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR TANAH
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk Perhitungan Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Tanah
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sesuai ketentuan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah, maka perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah untuk Perhitungan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Tanah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2024;
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 20 Tahun 2015;
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 63 Tahun 2017.
Ruang lingkup dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:
a. faktor-faktor dalam menghitung besaran NPA;
b. komponen penentuan NPA;
1. komponen sumber daya alam f(S); dan
2. komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah f(P); dan
c. tata cara penghitungan NPA.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2024.
13 Halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Cirebon Nomor 4 Tahun 2024
TATA - CARA - PEMUNGUTAN - RETRIBUSI - JASA - UMUM - DAN - RETRIBUSI - JASA - USAHA - ATAS - PELAYANAN - PARKIR
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 4, BD Kota Cirebon Tahun 2024 No 4
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan retribusi Jasa Usaha atas Pelayanan Parkir
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Parkir.
UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 16 Tahun 2018; PP No. 30 Tahun 2021; PP No. 35 Tahun 2023; Permendagri No. 4 Tahun 2023; Kepmendagri No. 100.2.1.3-6572 Tahun 2023; Perda Kota Cirebon No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2020; Perda Kota Cirebon No. 11 Tahun 2019; Perda Kota Cirebon No. 5 Tahun 2021; Perda Kota Cirebon No. 2 Tahun 2022; Perda Kota Cirebon No. 3 Tahun 2023; Perda Kota Cirebon No. 1 Tahun 2024; Perwali Kota Cirebon No. 28 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Kota Cirebon No. 95 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum dan Retribusi Jasa Usaha Atas Pelayanan Parkir, yang meliputi: Ketentuan Umum; Jenis Pelayanan; Pendaftaran dan Pendataan; Penetapan Besaran Retribusi; Pembayaran dan Penyetoran; Pelaporan; Tata Cara Penilaian Objek; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2024.
33 hlm (lampiran 20 hlm)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
