Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Oktober 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 63 Tahun 2020
PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 63
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENETAPAN TAMBAHAN PERSYARATAN DOKUMEN PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Manimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pemilihan penyedia jasa konstruksi yang lebih profesional dan efektif , maka dipadang perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Dokumen Pemilihan Jasa Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
Mengingat: 9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7); 11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang acuan dalam Penyusunan Dokumen Pemilihan Jasa konstruksi di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, dan pejabat pembuat komitmen dalam menyusun Kerangka Acuan Kerja, Tambahan Persyaratan Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari persyaratan dan ketentuan kualifikasi bagi peserta tender/penyedia.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 63 Tahun 2020
pedoman - pelaporan - harta - kekayaan - penyelenggara - negara - dan - pelaporan - harta - kekayaan - aparatur - sipil - negara
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, BD 2020/64
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
Bahwa sebagai langkah pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang diperlukan komitmen Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung untuk melaporkan harta kekayaannya, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016, Penyelenggara Negara wajib menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara diperlukan kebijakan daerah dalam pelaksanaanya yang disusun dalam bentuk pedoman pelaporan harta kekayaan yang ditetapkan dengan peraturan Wali Kota, sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; Permen PAN RB No. 52 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permen PAN RB No. 10 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016; Perwal Kota Bandung No. 015 Tahun 2014; Perwal Kota Bandung No. 1379 Tahun 2016; Perwal Kota Bandung No. 631 Tahun 2018 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Perwal No. 855 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Wajib Lapor, Tata Cara Penyampaian, dan Pengumuman LHKPN, Wajib Lapor dan Tata Cara Penyampaian LHKASN, Pengelola LHKPN dan LHKASN, Pengawasan, Kepatuhan Penyampaian LHKPN dan LHKASN, Tata Cara Penerapan Sanksi, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2020.
16 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 63 Tahun 2023
PERWALI Kota Depok No. 55 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Depok No. 47 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
PERWALI Kota Depok No. 43 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERWALI Kota Depok No. 35 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 103 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2023.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 63 Tahun 2008
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Pelaksana Teknis Pasar Tugu, Pasar Cisalak, Pasar Agung Dan Pasar Kemiri Muka Pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dan Pasar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 63 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah maka perlu menyusun pedoman teknis tentang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Pedoman Teknis Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dengan sistematika:
KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PEMANFAATAN; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2023.
114 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2015
PERWALI Kota Yogyakarta No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perwal No. 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Secara Terbuka di Pemerintah Kota Yogyakarta
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Struktur Organisasi - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN KOTA MATARAM
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 63, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KELURAHAN KOTA MATARAM
ABSTRAK:
a. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram, maka kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya perlu diatur dengan Peraturan Walikota;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kelurahan Kota Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 5 Tahun 2014;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 18 Tahun 2016;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Ketentuan Umum; Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan; Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi; Tata Kerja; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2016.
-
-
10
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
