Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 31 Tahun 2010

Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB) Kota Depok

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (SATLAK-PB) Kota Depok
T.E.U.
Indonesia, Kota Depok
Nomor
31
Bentuk
Peraturan Walikota (PERWALI)
Bentuk Singkat
PERWALI
Tahun
2010
Tempat Penetapan
Depok
Tanggal Penetapan
18 Oktober 2010
Tanggal Pengundangan
18 Oktober 2010
Tanggal Berlaku
18 Oktober 2010
Sumber
BD 2010/31
Subjek
STRUKTUR ORGANISASI
Status
Tidak Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Depok
Bidang
Halaman ini telah diakses 385 kali

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :
  1. PERWALI Kota Depok No. 63 Tahun 2018 tentang PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 31 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA (SATLAK-PB) KOTA DEPOK
Diubah dengan :
  1. PERWALI Kota Depok No. 34 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satlak-PB) Kota Depok

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan