Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaPerumahan, Permukiman
Status Peraturan
Mencabut
PERWALI Kota Pekalongan No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegjatan Bantuan Stimulan Pugar
Rumah Tidak Layak Huni
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pemenuhan hak
dasar masyarakat salah satunya adalah rumah yang
layak huni, rnaka perlu pemberian bantuan stimulan
untuk perbaikan rumah tidak layak huni; bahwa dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum
pelaksanaan kegiatan bantuanstimulan Pugar Rumah
Tidak Layak Huni, dipandang perlu adanya petunjuk
pelaksanaan sebagai acuan dalam menjalankan dan
mcnsukseskan kegiatan dimaksud; bahwa Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan
Bantuan Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota
Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pcrubahan atas
Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2017 ten tang
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan
Stimulan Pugar Rumah Tidak Layak Huni dipandang
sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum
dan kebutuhan masyarakat schingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Pugar
Rumah Tidak Layak Huni;
Pasal 18 ayat {6) Undang - Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 I Tahun 2008; Peraturan Daerah Kata Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 ; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2017;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, tujuan, sasaran dan prinsip, kriteria dan syarat penerima pugar RTLH, pengelola kegiatan, tugas dan wewenang, penetapan penerima bantuan stimulan, mekanisme pelaksanaan pugar RTLH, dana kegiatan, mekanisme pencairan dana, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2017 dicabut.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja
Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Daerah Di
Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
130 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 82h Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya UPT Puskesmas di Kota
Pekalongan sebagai UPT Puskesmas yang
menerapkan Badan Layanan Umum Daerah, maka
untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan
Layanan Umum Daerah, diperlukan Pengelola Badan
Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas Di Kota
Pekalongan sebagai pelaksana; bahwa dengan adanya Pengelola Badan Layanan
Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota Pekalongan,
diperlukan pedoman penugasan Pengelola Badan
Layanan Umum Daerah UPT Puskesmas di Kota
Pekalongan sebagai peraturan pelaksana tugas
pengelola; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
mcnetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman
Penugasan Pengelola Badan Layanan Umum Daerah
UPT Puskesmas di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, penugasan pengelola BLUD UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, tugas pejabat pengelola UPT Puskesmas di Kota Pekalongan, masa jabatan, penilaian kinerja pejabat pengelola UPT puskesmas di Kota Pekalongan, pemberhentian, tunjangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 14A Tahun 2014 dicabut.
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 81D Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Analisis Beban Kerja Pegawai Negeri Sipil
pada Rumah Sakit Umum Daerah Bendan, Badan Penanggulangan
Bencana Daerah dan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan · ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu
dirumuskan uraian jabatan sebagai dasar
penyusunan dan penetapan kebutuhan,
pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan
karier, pola karier, promosi dan mutasi pegawai; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Analisis Beban Kerja
Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sa.kit Umum
Daerah Bendan, Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Dan Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik
Kota Pekalongan;
Pasal. 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Repubiik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
26 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 49A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian kebutuhan dengan
pendekatan berbasis prestasi kerja dalarn
penyusunan anggaran dan mendasarkan pada
standar belanja untuk menilai kewajaran atas beban
kerja dan biaya yang digunakan dalam melaksanakan
suatu kegiatan yang diajukan oleh perangkat daerah
atau unit kerja, maka perlu mengubah nilai bobot
kinerja organisasi dengan memperhatikan asas
efektif, efisien dan ekonomis; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 37 Tahun 2018 tentang Analisis Standar
Belanja Pemerintah Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 37 Tahun 2018 diubah.
36 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 14 A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 14 A, BD.2019/NO.14A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 1 E Tahun 2017 Tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN) serta Kepatuhan penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomro 1E Tahun 2017 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988.
Peraturan Walikota ini mengubah Pasal 3 angka 1 dan Pasal 4 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2019.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 82G Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembagian Jasa Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka rneningkatkan mutu
pelayanan kesehatan dan kinerja pada Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat di
Kota Pekalongan, dapat diberikan Jasa Pelayanan
berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan
profesionalisme yang diperlukan kepada Pejabat
Pengelola, dan pegawai Unit Pelaksana Teknis
Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Pekalongan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pembagian Jasa
Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan
Masyarakat di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 ;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang asas, filosofi dan tujuan jasa pelayanan, pemberian jasa pelayanan, sumber jasa pelayanan, kebijakan anggaran, distribusi pendapatan jasa pelayanan, tim jasa pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2015 dicabut.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 36 A Tahun 2019
Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN - penyelenggaraan
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36 A, BD.2019/No. 36A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
karyawan Tempat Pelelangan Ikan di Kota Tegal, perlu
menyesuaikan batas maksimal usia karyawan dan besaran
penghasilan karyawan Tempat Pelelangan Ikan dengan
Upah Minimum Kota Tegal; bahwa penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan di Kota
Tegal telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota tegal
Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Tempat Pelelangan Ikan dan Peraturan Walikota
Tegal Nomor 31 Tahun 2010 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota tegal Nomor 3 Tahun
2010 Ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf be, perlu mengubah Peraturan
W alikota Tegal Nomor 31 Tahun 2010 ten tang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota tegal Nomor 3 Tahun
2010 Ten tang Penyelenggaraan dan Retribusi Tempat
Pelelangan Ikan;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Walikota Tegal Nomor 38 Tahun 2012; Peraturan Walikota Tegal Nomor 18 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan Pasal 6 ayat (6) dan ayat (7), Pasal 10 ayat (3) dan ayat (8), penghapusan ayat (4), penyisipan Pasal 10A.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2019.
8 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 34.B Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Aparatur Sipil Negara, Pemerintah Daerah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara; bahwa kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Aparatur Sipil Negara disusun berdasarkan Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peta Jabatan Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peta Jabatan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2019.
38 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 44.A Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar Di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan bagi lanjut usia terlantar di Kota Tegal agar memperoleh kehidupan yang layak, maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian permakanan di Kota Tegal; bahwa agar kegiatan pemberian permakanan yang telah di anggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal dapat dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, dan akuntabel serta tepat sasaran, maka dalam pelaksanaan kegiatannya memerlukan partisipasi dari masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tegal tentang Pedoman Pemberian Permakanan Bagi Lanjut Usia Terlantar di Kota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014;
Di Dalam Peraturan Walikota Ini Diatur Tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud , Tujuan Dan Sasaran
Bab III Penetapan Penerima Dan Mekanisme Perubahan Penerima Permakanan Lansia Terlantar
Bab IV Pelaksanaan Pemberian Permakanan
Bab V Tugas Dan Tanggung Jawab
Bab VI Monitoring Dan Ev Aluasi
Bab VII Sumber Dana
Bab VIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2019.
10 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
