Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Muna Tahun 2025 Nomor 14
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) huruf h, ayat (5),
dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun
2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Muna Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Muna Nomor 2), yang dikecualikan
dari objek Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
salah satunya adalah masyarakat berpenghasilan rendah sesusai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan kriteria yang ditetapkan oleh
Bupati dengan menyelaraskan dengan kebijakan pemberian
kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum dan perumahan rakyat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang
Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Untuk
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia
Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Muna Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Muna Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR,
BAB III KRITERIA MBR,
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2025.
Keputusan Bupati Muna
Nomor 483 Tahun 2024 tentang Pemberian Pembebasan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan Untuk Masyarakat Berpenghasilan
Rendah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
5
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2025
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Grobogan No. 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Grobogan No. 57 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Grobogan No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Grobogan No. 69 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kab Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
PERBUP Kab. Grobogan No. 38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan
dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, maka
perlu diatur lebih lanjut hak keuangan dan administratif bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan penilaian yang dilakukan appraisal/
penilai terhadap tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Grobogan, terdapat perubahan besaran kedua tunjangan
dimaksud; bahwa Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
38 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan
keadaan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti; ahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kemampuan Keuangan Daerah, Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses, Dana Operasional, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, Pakaian Dinas dan Atribut, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Transportasi, Kebutuhan Minimal Rumah Tangga, Kompensasi Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD, Kompensasi Tenaga Ahli Fraksi, Pelaksanaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2017, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 3 Tahun 2018, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2020, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2021, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2022 dicabut.
11 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2025
Perbup Kab. Kendal No. 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun
sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah
dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara,
merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; bahwa untuk mendukung kelancaran kegiatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang perlu melakukan
pergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenis belanja dan
antar rincian objek belanja dalam objek belanja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah, maka penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu dilakukan
perubahan dan penyesuaian; bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan
menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan adanya
perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun
2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025 dipandang sudah tidak sesuai
dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 44
Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2024; Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I dan Lampiran II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 44 Tahun 2024 diubah.
368 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44
ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99 dan
Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35
Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu diberikan insentif fiskal
berupa pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB); bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri
Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024,
dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024, perlu
menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
dalam mendukung percepatan pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah.
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah
keduakalinya dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana telah diubah beberapakali
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun
2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021, Peraturan Bupati Gresik Nomor 76 Tahun 2023, Peraturan Bupati Gresik Nomor 78 Tahun 2023.
Materi pokok: Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (6) huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 63 ayat (3), Pasal 99, dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum, dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor : 3015/KPTS/M/2024, dan Nomor : 600.10-4849 Tahun 2024 dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah. Dalam Peraturan Bupati Gresik tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah ini mengatur tentang pembebasan BPHTB bagi MBR dan kriteria yang menentukan MBR. Peraturan ini bertujuan untuk mendukung program pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten Gresik. Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan, baik untuk individu yang belum menikah maupun yang sudah menikah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2025.
Jumlah halaman : 11 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2025 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Ploso Tahun 2025-2045
ABSTRAK:
sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, penetapan Rencana Detail Tata Ruang dengan peraturan kepala daerah kabupaten/kota sesuai wilayah administrasinya
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 26 Tahun 2007, UU No 23 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2023, PP No 21 Tahun 2021, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermenATR No 11 Tahun 2021, PermenATR No 5 Tahun 2022, Perda Prov. Jatim No 10 Tahun 2023, Perda Kab. Jombang No 10 Tahun 2021
rencana detail tata ruang wilayah perencanaan Ploso tahun 2025-2045 yang memuat delineasi, tujuan penataan, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, peraturan zonasi, dan kelembagaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2025.
241
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Analisis Standar Belanja Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2025;
UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 113 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Mentei Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2022;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
analisis standar belanja TA 2025 dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya. Diatur tentang maksud dan tujuan; ruang lingkup; muatan; jenis; pengendalian dan pengawasan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2025.
11 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terahir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun
2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024.
Peraturan ini mengatur mengenai Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2025 dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya.
Hal-hal yang diatur dalam peraturan ini antara lain ketentuan umum, penganggaran, pengalokasian, penggunaan, penyaluran dan pencairan, pelaporan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2025.
17 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan mengenai
penetapan penerima program perlindungan jaminan
sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, perlu
mengubah Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2024
tentang Penyelenggaraan Program Perlindungan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten
Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan
Program Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (6) Pasal 10.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2025.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2024 diubah.
5 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
bahwa tambahan penghasilan pegawai diberikan
dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan untuk mewujudkan perbaikan penghasilan pegawai sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan untuk mengoptimalkan peran aparatur sipil
negara sebagai unsur pererat persatuan dan kesatuan
bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi, disiplin, kinerja,
dan kesejahteraan Pegawai di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Jepara telah diundangkan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah; bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi
pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai di Kabupaten Jepara maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Bupati Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2024;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, perubahan Pasal 5, perubahan Pasal 7, perubahan Pasal 14, perubahan Pasal 15, perubahan Pasal 16, perubahan Pasal 21, penghapusan Pasal 29 ayat (2), perubahan Pasal 29 ayat (3), perubahan Pasal 35 ayat (1), penyusipan ayat (1a) Pasal 35, perubahan Pasal 39 ayat (1), penyisipan Pasal 43A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2025.
Peraturan Bupati Jepara Nomor 3 Tahun 2024 diubah.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2025
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Kab Bogor Tahun 2025 No 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4)
huruf h, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah dan mendukung pelaksanaan program
pembangunan tiga juta rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, telah ditetapkan Peraturan Bupati
Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
bahwa dalam rangka percepatan proses pelayanan bea
perolehan hak atas tanah bagi masyarakat berpenghasilan
rendah perlu dilakukan penyederhanaan persyaratan dan
pelayanan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor
Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2023; eraturan Bupati Bogor Nomor 67 Tahun 2023 ; Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024
“Dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dengan menetapkan
batasan istilah yang digunakan dalam
pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2025.
Peraturan Bupati Bogor Nomor 57 Tahun 2024
7 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
