PERBUP Kab. Kutai Barat No. 43 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor
Pada Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika
Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 05 Tahun 2008 dan rangka mengoptimalkan fungsi pengujian
kendaraan bermotor sesuai dengan tuntutan kebutuhan
dan dinamika masyarakat, maka perlu dibentuk suatu
unit pelaksana teknis yang mengelola pengujian
kendaraan bermotor.
Dasar Hukum: UU No.8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.43 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004 ; UU No.10 tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12
Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2005; UU No.22 Tahun 2009; PP No.44 Tahun 1993; PP No.100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No.13 Tahun 2002; PP No.9 Tahun 2003; PP No.55 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda Kab. Kutai Barat No.22 Tahun 2005; Perda Kab. Kutai Barat No.03
Tahun 2008; Perda Kab. Kutai Barat No.05
Tahun 2008.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Kelompok Jabatan Fungsional, Eselonering, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Februari 2010.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uang Persediaan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2010 Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu memberikan uang
persediaan sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali
(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung; bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, ketentuan batas jumlah Surat Permintaan
Pembayaran Uang Persediaan (SPP UP) ditetapkan dalam Peraturan
Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Uang Persediaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Banyumas Tahun Anggaran 2010;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009.
Peraturan bupati ini mengatur tentang uang persediaan pada satuan kerja perangkat daerah tahun anggaran 2010 kabupaten banyumas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2010
Perbup Kab. Semarang No. 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Dana Hibah Kepada Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Penggunaan Dana Hibah kepada Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan pemberian dana bantuan pembangunan kelurahan yang
dikelola Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat terarah, terkendali dan dapat
dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administrasi perlu ditetapkan
Pedoman Penggunaan Bantuan Dana Hibah Kepada Kelurahan Untuk Lembaga
Kernasyarakatan Kelurahan Di Kabupaten Semarang
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958;Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004;Undang - Undang Nomor 10 tahun 2004;Undang - Undang Nomor 15 tahun 2004;Undang~Undang Nomor 25 tahun 2004;Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang -: Undang Nomor 33 tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 16 T ahun 1976;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992;Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor . 59
Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2009;Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman penggunaan Bantuan Dana Hibah kepada Kelurahan untuk Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Semarang
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2010.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Februari 2010.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2010
PEMBERIAN - PENGHARGAAN - TINGKAT - KEBERHASILAN - KeCAMATAN - DAN - KELURAHAN - dESA - DALAM - PEMUNGUTAN - DAN - PENGELOLAAN - ADMINISTRASI - PAJAK - BUMI - DAN - BANGUNAN
2010
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2,
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan Dan Kelurahan Desa Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Adminitrasi Pajak Bumi Dan Bangunan
ABSTRAK:
Bahwa untuk mengukur tingkat keberhasilan Kecamatan dan Kelurahan Desa dalam melaksanakan pemungutan dan pengelolaan administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). maka dipandang perlu adanya kriteria penilaian berdasarkan pertimbangan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2006;UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 2000; PP No. 38 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 1 Tahun 2007; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Bekasi No. 7 Tahun 2008; Perbup Bekasi No. 14A Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan Tingkat Keberhasilan Kecamatan Dan Kelurahan Desa Dalam Pemungutan Dan Pengelolaan Adminitrasi Pajak Bumi Dan Bangunan, yang meliputi: Ketentuan Umum; Kriteria Penilaian; Pengelompokan Kecamatan dan Kelurahan/Desa; Penetapan Penerima Penghargaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal .
UU No. 12 Tahun 1965 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2006
5 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD Tahun 2010/No.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabuten Wonosbo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas pembangunan pedesaan diperlukan kebijakan peningkatan kemampuan keuangan desa; bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa harus mampu mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah, sehingga perlu penyelerasan dan sinkronisasi antara perencanaan pembangunan desa dengan perencanaan kabupaten secara komprehensif; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan hruuf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undangi-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undangi-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pengalokasian Keuangan ADD
Bab III Penggunaan Keuangan ADD
Bab IV Pengelolaan ADD
Bab V Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan ADD
Bab VI Sanksi
Bab VII Penghargaan
Bab VIII Kerugian Keuangan ADD
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2010.
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2009 dicabut.
33 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 1 Tahun 2010
a. bahwa Berdasarkan Undang - Undang N om or 28 Tahun 2009 Tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2), Menentukan Bahwa
Pajak Hotel adalah Salah Satu Jenis Pajak yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Kabupaten / kota;
b. bahwa dalam Rangka Mewujudkan dan Meningkatkan Pandapatan Asli
Daerah Sejalan Dengan Semangat Otonomi Daerah Maka Perlu Menetapkan
Pajak Hotel Di Kabupaten Kolaka Utara;
c. bahwa sambil menunggu Proses Evaluasi Raperda tentang Pajak Hotel maka
untuk mengantisipasi kekosongan hukum Perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Kolaka Utara Tentang Pajak Hotel;
1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang - undang Nomor: 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3686);
4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten
Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan
Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nom or 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah
Diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - U ndang N om or 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undarlg - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
12. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman
Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
13. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria
Wajib Pajak Menj/elenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan;
14. Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara
Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK,
BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK,
BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN,
BAB V MASA PAJAK , SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH,
BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI,
BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN,
BAB VIII KADALUWARSA,
BAB IX KETENTUAN PIDANA
BAB X PENYIDIKAN,
BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN,
BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN,
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Klaten tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah kabupaten Klaten Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Januari 2010.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya Sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Pasal 77 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Kabupaten Kubu Raya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.8 Tahun 1974; UU No.14 Tahun 1992; UU No.17 Tahun 2003; UU no.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU no.35 Tahun 2007; PP no.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Perda No.2 Tahun 2008; Perda No.14 Tahun 2009; Perda No.70 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketetuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi; Susunan Organisasi; Wilayah Kerja; Tata Kerja dan Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Januari 2010.
Perbup ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman penjelasan
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
