Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara No. 1 Tahun 2010

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK, BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK, BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, BAB V MASA PAJAK , SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI, BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, BAB VIII KADALUWARSA, BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X PENYIDIKAN, BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN, BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pajak Hotel

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2010

Tempat Penetapan

Lasusua

Tanggal Penetapan

01 Juli 2010

Tanggal Pengundangan

01 Juli 2010

Tanggal Berlaku

01 Juli 2010

Sumber

BD.2010 / NO.1

Subjek

APBD - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara

Bidang

Halaman ini telah diakses 529 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolut No.01 Tahun 2010.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BD.2010 / NO.1
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pajak Hotel
ABSTRAK:	a. bahwa Berdasarkan Undang - Undang N om or 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 2 Ayat (2), Menentukan Bahwa Pajak Hotel adalah Salah Satu Jenis Pajak yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten / kota; b. bahwa dalam Rangka Mewujudkan dan Meningkatkan Pandapatan Asli Daerah Sejalan Dengan Semangat Otonomi Daerah Maka Perlu Menetapkan Pajak Hotel Di Kabupaten Kolaka Utara; c. bahwa sambil menunggu Proses Evaluasi Raperda tentang Pajak Hotel maka untuk mengantisipasi kekosongan hukum Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka Utara Tentang Pajak Hotel; 1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 2. Undang - undang Nomor: 9 Tahun 1990, tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427); 3. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 1997, tentang Penagihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003, tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang - Undang Nom or 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana Telah Diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - U ndang N om or 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undarlg - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997, tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 13. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997, tentang Kriteria Wajib Pajak Menj/elenggarakan Pembukuan dan Tata Cara Pembukuan; 14. Keputusan Mentri dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM, BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK, BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK, BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN, BAB V MASA PAJAK , SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, BAB VI PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI, BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN, BAB VIII KADALUWARSA, BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X PENYIDIKAN, BAB XI BIAYA PEMUNGUTAN, BAB XII KETENTUAN LAIN - LAIN, BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2010. 9 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara No. 1 Tahun 2010

Pajak Hotel

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT