DANA BANTUAN KEUANGAN - PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD Tahun 2009/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegiatan Pelimpahan sebagian Wewenang Bupati kepada Camat
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah, perlu diberikan bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kendal kepada Camat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka agar pemberian bantuan keuangan pendampingan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat, dalam penggunaannya dapat berjalan sesuai tujuan dan sasaran, perlu menetapkan Perbup Kendal tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Pelaksanaan Kegaitan Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kendal kepada Camat;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 58 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 15 Tahun 2006; Permendagri No 16 Tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2006; Permendagri No 53 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 22 Tahun 2007; Perbup Kendal No 103 tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dana bantuan keuangan kepada kecamatan, formula penentuan besaran dana bantuan keuangan, tata cara penyaluran bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang bupati kendal kepada camat, penggunaan dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang bupati kendal kepada camat, mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan keuangan untuk pelaksanaan kegiatan pelimpahan sebagian wewenang bupati kendal kepada camat, pembinaan dan monitoring,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2009.
17 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 13 Tahun 2009
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk lembaga-lembaga lain di luar unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas dan Lembaga Teknis Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan pembentukan lembaga organisasi dan tata kerja Badan Narkotika di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah sangat diperlukan sementara waktu pembahasannya relatif singkat, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu dengan Peraturan Bupati;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU Drt No. 4 Tahun 1956
3. UU No. 32 Tahun 2004
4. UU No. 5 Tahun 1997
5. UU No. 22 Tahun 1997
6. PP No. 38 Tahun 2007
7. PP No. 41 Tahun 2007
8. Perpres RI No. 83 Tahun 2007
9. Permendagri No. 57 Tahun 2007
Pasal 6
(1) Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari:
a. Ketua.
b. Anggota.
c. Sekretaris, selalu Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, merangkap anggota.
(2) Susunan organisasi Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten, terdiri dari :
a. Kepada Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.
b. Secretariat, terdiri dari :
1) Sub Bagian Umum.
2) Sub Bagian Keuangan.
c. Seksi Penyuluhan.
d. Seksi Operasi.
e. Seksi Informasi dan Pelaporan.
f. Satuan Tugas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2009.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 13 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2009/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk menyamakan gerak pelaksanaan pemberian dana talangan pengadaan pangan di lapangan dalam rangka mengendalikan harga gabah/beras di tingkat petani diperlukan bahan acuan bagi Tim T eknis Kabupaten Rembang untuk menyusun rencana dan melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan di Kabupaten Rembang sehingga diharapkan kegiatan Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel; bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 501/2/2009; Peraturan Supati Rembang Nomor 036 Tahun 2006;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan Kabupaten Rembang Tahun 2009
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 12 Tahun 2009
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
ABSTRAK:
a. bahwa kondisi geografis Bengkulu Selatan termasuk daerah rawan bencana, terutama bencana alam seperti gempa, tanah longsor, banjir, gunung meletus dan tsunami, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, korban jiwa dan dampak psikologis;
b. b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan bencana dimaksud pada huruf a dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga perlu lakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat, maka sangat mendesak untuk segera dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU Drt No. 4 Tahun 1956
3. UU No. 32 Tahun 2004
4. UU No. 24 Tahun 2007
5. PP No. 38 Tahun 2007
6. PP No. 41 Tahun 2007
7. Perpres No. 8 Tahun 2008
8. Permendagri No. 57 Tahun 2007
9. Permendagri No. 46 Tahun 2008
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 3 Tahun 2008
Pasal 2
Dengan Peraturan ini dibentuk organisasi dan tata Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2009.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sekadau No. 43 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2009 tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sebutan Kepala Daerah, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) Kabupaten Sekadau, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau dan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau telah mengakibatkan terjadinya perubahan penyebutan pimpinan perangkat Daerah Kabupaten Sekadau
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 10 Tabun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2008
Ketentuan Umum, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2009.
4 Halaman dan 4 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Tahun 2009/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro Kabupaten Wonosobo, maka perlu mengatur Tugas Pokok dan
Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Setjonegoro;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 558/Menkes/SK/II/1984; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 983/Menkes/SK/XI/1992; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1333/Menkes/SK/XII/1999; Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pedoman Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan
Bab III Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) di Kabupaten Kubu Raya, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Unit Pemukiman Transmigrasi Kabupaten Kubu Raya;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.15 Tahun 1997; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004; UU No.35 Tahun 2007; PP No.2 Tahun 1999; PP No.39 Tahun 2001; PP No.52 Tahun 2001; PP No.38 Tahun 2007; Permenaker No Per.22/Men/X/2007; Perbup No.1 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pembinaan dan Pengembangan UPT; Organisasi Unit Permukiman Transmigrasi; Tata Kerja Unit Permukiman Transmigrasi; Tugas Pembina Unit Permukiman Transmigrasi; Pelaporan; Manajemen UPT; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2009.
13 Halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan No. 12 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal, perlu dilakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan yang bersifat menyeluruh, berkesinambungan dan bermutu; bahwa untuk memberikan perlindungan kesehatan di Kabupaten Balangan, dipandang perlu menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Balangan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008; . Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Balangan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2009.
5 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
