Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2016-2018
ABSTRAK:
bahwa Tujuan Pembangunan Development Goals Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable (SDGs) merupakan komitmen global dan nasional, yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan dan pangan; perbaikan kualitas pertumbuhan ekonomi dan pelayanan dasar; kesenjangan antar daerah, kelompok pendapatan, dan gender, akses terhadap keadilan; perbaikan kualitas lingkungan hidup; serta pembangunan yang inklusif dan
cara pelaksanaan, melalui proses perencanaan dan pelaksanaan yang partisipatif;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 25 Tahun 2004, UU No 23 Tahun 2014, Perpres No 2 Tahun 2015, Perpres No 59 Tahun 2017, Perda No 59 Tahun 2017, Permendagri No 86 Tahun 2017, Perda No 5 Tahun 2013, Perda No 3 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; RAD-TPB; pelaksanaan; pemantauan, evaluasi dan pelaporan; penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
Pergub ini terdiri dari 11 hlm peraturan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 48 Tahun 2018
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Rumah Aman Bagi Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 65012
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rumah Aman Bag! Perempuan Dan Anak Korban Tindak Kekerasan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan
dan Anak dari Tindak Kekerasan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rumah Aman Bagi Perempuan dan Anak
Korban Tindak Kekerasan.
UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 1 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 stdd UU No. 17 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 11 Tahun 2012; UU No. 13 Tahun 2006 stdd UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 stdd UU No 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; PP No. 11 Tahun 2012; PP No. 39 Tahun 2012; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 1 Tahun 2010; Permen Pemberdayaan Perempuan dan Anak No. 10 Tahun 2012; Perda No. 8 Tahun 2007; Perda No. 8 Tahun 2011; Perda No. 4 Tahun 2013; Perda No. 5 Tahun 2016; Pergub No. 108 Tahun 2014; Pergub No. 168 Tahun 2014; Pergub No. 169 Tahun 2016; Pergub No. 353 Tahun 2016; Pergub No. 397 Tahun 2016; Pergub No. 20 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai dasar hukum dan pedoman pelaksanaan pelayanan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan. Pergub mengatur mengenai syarat dan kriteria penerima manfat, dan pengelolaan Rumah Aman.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2018.
11 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ORGNISASI DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah
ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan
Kebudayaan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2016 Nomor 57), namun sehubungan dengan ditetapkannya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang
Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah maka Peraturan
Gubernur dimaksud perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, menetapkan Peraturan Gubernur tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2016 dicabut.
19 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 48 Tahun 2018
analisis jabatan dan analisis beban kerja pada sekretariat daerah.
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan Gubernur ini dibentuk untuk ditetapkannya Perda No.11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.18 Tahun 2016; PP No.12 Tahun 2017; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.33 Tahun 2011; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No.35 Tahun 2012; Peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi No.18 Tahun 2017; Peraturan kepala badan kepegawain negara No.12 Tahun 2011; Pergub No.47 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ruang lingkup, analisis jabatan, analisis beban kerja, kegunaan, kewenangan, monitoring, evaluasi dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2018.
Peraturan Gubernur ini terdiri atas 18 Halaman dengan lampiran.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Utara Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NOMOR 92 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH
ABSTRAK:
bahwa Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah dibentuk dengan Peraturan Gubernur yang baru sehingga Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah perlu diganti;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang urusan, susunan organisasi, tugas, fungsi, tata kerja, keuangan, kepegawaian, perlengkapan kantor, aset, dan pengangkatan dalam jabatan pada UPT Badan Pendapatan Wilayah I, UPT Badan Pendapatan Wilayah II, UPT Badan Pendapatan Wilayah III, UPT Badan Pendapatan Wilayah IV, UPT Badan Pendapatan Wilayah V, UPT Badan Pendapatan Wilayah VI, UPT Badan Pendapatan Wilayah VII, UPT Badan Pendapatan Wilayah VIII, UPT Badan Pendapatan Wilayah IX, UPT Badan Pendapatan Wilayah X, dan UPT Badan Pendapatan Wilayah XI.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2018.
Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 29 Tahun 2017
11 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jambi Nomor 48 Tahun 2018
PENGGUNAAN - PENGELOLAAN - SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH - DARING (e-PLANNING) - PROVINSI JAMBI
2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 48, BD.2018/NO.48
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH SECARA DARING (e-PLANNING) PROVINSI JAMBI
ABSTRAK:
Bahwa mempedomani Pasal 274 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengatur Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
Bahwa berdasarkan Inpres No. 3 Tahun 2003 telah ditetapkan kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-Government;
Bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu mengembangkan sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) secara daring (e-planning), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jambi.
UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda No. 16 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2018; Perda No. 8 Tahun 2016.
Pergub ini mengatur mengenai Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Secara Daring (E-Planning) Provinsi Jambi, yang meliputi: Pengelolaan Sistem E-Planning; Tahapan dan Proses; Penanggung Jawab dan Pemegang Sektor; Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2018.
Pada saat Pergub ini berlaku, Pergub tentang perencanaan pembangunan daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Pergub ini, dengan ketentuan harus
menyesuaikan dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Pergub ini diundangkan.
9 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2018
Administrasi dan Tata Usaha NegaraKepegawaian, Aparatur NegaraTindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
Status Peraturan
Mengubah
PERGUB Prov. DIY No. 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY No. 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah diatur dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018;
Bahwa terjadi perubahan struktur unit pengelola laporan harta kekayaan penyelenggara Negara sehingga Peraturan Gubernur perlu diubah
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, dan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2018.
Mengubah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
Jumlah Halaman: 4 HLM;
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
ABSTRAK:
dalam rangka mewujudkan penyelenggaraankearsipan yang mampu mendukung program reformasi birokrasi, diperlukan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam rangka membangun tata kelola pemerintahanyang bersih, efektif, demokratis, terpercaya, akuntabel dan transparan, perlu membentuk suatu gerakan sadar tertib arsip di Provinsi Kalimantan Timur. Menindaklanjuti Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, diperlukan kebijakan kearsipan di Provinsi Kalimantan Timur yang mengatur mengenai Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan
Peraturan Gubemur tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahu 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.38 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional No.7 Tahun 2017; Pergub Kaltim No.28 Tahun 2014
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Diatur tentang tujuan, strategi, sasaran, tertib kebijakan, tertib organisasi kearsipan, tertib SDM, tertib prasaran dan sarana, tertib pengelolaan arsip, Pembuatan Daftar Arsip Dinamis, Pelaporan dan Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga, Pelaksanaan Penyusutan Arsip Sesuai Prosedur, Menjadi Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, Tertib Pendanaan, tahapandan pelaksanaan, Gugus tugas GNSTA,, Pendanaan dan Sanksi Administratif
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
13 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Peraturan Gubernur Nomor 21Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan kembali;
b. bahwa penyesuaian dan penataan dimaksud agar terwujudnyatertib administrasi dalam pengelolaan keuangan daerah khususnya dalam Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial;
UU No. 64 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 204; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007;
Dalam Pergub ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial. Perubahan pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 26, Penambahan Pasal 26A, Pasal 37, dan Pasal 48.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial
9 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
