Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

Menemukan 15.076 peraturan dalam 0,081 detik

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2006

Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Transportasi Darat/Laut/Udara

Download file:

Pergub Sultra No.08 Tahun 2006.pdf

susunan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 8, BD.2006 / NO.8

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) untuk Tahun Pajak 2006 dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea BalikNama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 04 Tahun 2004 sudah berakhir masa berlakunya pada tanggal 31 Desember 2005, sehingga perlu ditinjau dan ditetapkan kembali; bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas dipandang perlu menetapkan Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN- KB) untuk tahun Pajak 2006 dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara;
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerdh Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan nrenqubah UndarE-UMang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pem-bentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Negara Tahun 1964 Nomor Z -Tengah Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); Undang-Undang Nomor 14Tahun 1992 tentang lalu Lintas dan nngku;tan :alan Undang-Undang Penyel&ian dan (Lembaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49); Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor'10, Tambahan Undang-Undang Sengketa Pajak Lembaran Negara Nomor 3584); Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daemh dan Ritribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3585) sebagaimana telih diubatr dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negira Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan iembaran Negara Nomor 4048); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang eajak 6engan 5urat Paksa Penagihan (Lembaran Negara Tahun 1997 tlomor 42] Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-UndarE Nomor 19 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran fanu-n ZOOO Negara Nomor 3987); Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004Tentang oaeralilLembann Pemerintahan NegaG Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Nomor 4437); Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuan-gan antara Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran NegarJTahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor,l438); Perafuran Pemerinbh Nomor 44Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negam Nomor 3952); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138); 11. lcprtusan Menteri Dalam Negeri Nornor l7oTahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor l73Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemerikaan di bidang Pajak Daerah; 13. Kepuh$an Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-Lain; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor2gTahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daemh, Pelakanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: 15. Peraturan Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (Lembaran Daerah Provimi SulawesiTenggara Tahun 2001 Nomor 8); 16, Peratucn Daerah Provinsi SulawesiTenggara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2001 Nomor 10);
Susunan Nomor Kohir Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Nomor Register Surat Kuasa Untuk Menyetor (SKUM) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Untuk Tahun Pajak 2006 Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

Abstrak

PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 8_ocr.pdf

pemberian bagi hasil penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 8, BD.2006/NO.8

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Bea Ballk Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006;
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 2006

Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Pergub Sultra No.07 Tahun 2006.pdf

penangguhan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 7, BD.2006 / NO.7

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006

ABSTRAK:

a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara No. 403 Tahun 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara berlaku secara efektif mulai tanggal 1 Januari 2006; b. bahwa Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 yang diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo telah dibahas oleh Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara dan menghasilkan Kesepakatan dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesi (DPD APINDO), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM); c. bahwa berdasarkan pasal 90 ayat (2) Undang-undang Nomor: 13 Tahun 2003 bagi Pengusaha yang tidak mampu membayar Upah Minimum dapat dilakukan penangguhan; d. bahwa Kondisi Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo yang belum memungkinkan untuk melaksanakan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tenggara maka dapat dipertimbangkan untuk diberikan penangguhan; e. bahwa sehubungan dengan pertimbangan butir a, b, c, dan d tersebut di atas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Persetujuan Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2006 untuk Perusahaan PT. Bakri Prima Moramo.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1954 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 2687); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 No. 125 Tambahan Lembaran Negara No. 4437); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi kegiatan instansi vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Keputusan Presiden No. 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan; 7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 01/Men/1999 tentang Upah Minimum; 8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep. 226/Men/2000 tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. 01/Men/1999 tentang Upah Minimum.
1. Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 403 Tahun 2006 tanggal 10 November 2005 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Sulawesi Tenggara. 2. Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Ketetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2005 diajukan oleh PT. Bakri Prima Moramo No. 22/BPM/DOI/2005 tanggal 20 Desember 2005. 3. Kesepakatan Bersama Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPD APINDO), Federasi Serikat Buruh Demokrasi Seluruh Indonesia (FSBDSI), Federasi Serikat Pekerja Maritim (FESPEM) dengan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 560/26 tanggal 12 Januari 2006.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
2 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 7_ocr.pdf

pemberian bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 7, BD.2006/NO.7

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah kepada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006.
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2005
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pemberian Bagi Hasil Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Provinsi Jawa Tengah Kepada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

Pergub Sultra No.06 Tahun 2006.pdf

kebutuhan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2006 / NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani. dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah T'ingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaan Negara Tahun 1964 No. 94,Tambahan Lembaran Negara No. 2687); 2 3 4 5 6 7 8 9 . . Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- K etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Flewan (lembaran Negara Tahun 1967 No. 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan . . Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3478). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaan Negaa Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4411). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaan . . Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4571). Peaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman fLembaan Negaa Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/ 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70.MPP/Kep/2/2003 tentang Keputusan Menteri Perindusbian dan Perdagangan Nomor 3 06,lMPPlKepl4l 2003.dan KeDutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 S6IMPP I Kepl5lz0O4tentang Pergadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsHi untuk Sektor Perbnian; Keputusan menteri Pertanian Nomor 237 lKofl/Ol.zlql 2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; fcputusan Menteri Pertanian Nomor 3zglKWlOf.2IOl 4l 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik. Kepuhisan Menteri Perird6bhn dan Perdagangan Nomor 634lMPPlKepl9l2OO2, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan abu Jasa yang Eeredar di Pasar 15. Peraturan Menterl Pertanian Nomor sos/Kpts/SR. 130/ 1212005 tentang lcbutuhan dan HargE Eceran Tertinggi (HFD Pupuk Bersubsudi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
6 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Lingkungan Hidup

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 6_ocr.pdf

PEdoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintah

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 6, BD.2006/NO.6

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa karena perkembangan keadaan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsl Jawa Tengah perlu diadakan penyempurnaan; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dlmaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1966; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2005; Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 69 Tahun 2003
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu Penulisan "Propinsi" sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 Nomor 49) beserta lampirannya diubah menjadi "Provinsi"

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2006.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2005 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diubah.
4 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2006

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

Abstrak

APBD

Download file:

Pergub 4 tahun 2006.PDF

apbd

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 4, BD. 2006/4

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK:

A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, Perlu Menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000.
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Terdiri Dari: 1. Pendapatan; 2. Belanja; 3. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2006.
5 Halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah

Abstrak

Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 4_ocr.pdf

petunjuk pelaksanaan pemberian pinjaman biaya

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 4, BD.2006/NO.4

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa guna meringankan beban biaya calon Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah yang tidak mampu dan berminat untuk bekerja ke Luar Negeri melalui proses dan prosedur resmi, perlu diberikan Pinjaman Biaya Penempatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangcm sebagaimana tersebut bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah;
Dasar Hukum dari Peraturan Gubernur ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001; Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 104 A Tahun 2002
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Biaya Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Asal Provinsi Jawa Tengah yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Persyaratan, Mekanisme Pengembalian Pinjaman, Sanksi Administrasi, Penyelesaian Perselisihan.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2006.
6 Halaman

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Pergub Sultra No.03 Tahun 2006.pdf

retribusi

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 3, BD.2006 / NO.3

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

ABSTRAK:

a. bahwa dengan diserahkannya beberapa Balai Pelatihan kepada daerah sebagai konsekuensi Otonomi Daerah, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pemanfaatan fasilitasnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas Balai Pelatihan pada UPTD Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, maka pemanfaatan fasilitas, sebagai salah satu jenis retribusi, perlu dipungut retribusi pemakaman kekayaan daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan bahwa pelaksanaan retribusi daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi. Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara, Tengah, dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Peradilan Umum (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 1110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 10. Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 15 Tahun 2001.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI BAB III WILAYAH PEMUNGUTAN BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI BAB VI KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB VII KEWAJIBA MEMBAYAR RETRIBUSI BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN BAB IX KERINGANAN DAN PEMBEBASAN BAB X SANKSI ADMINISTRASI BAB XI TATA CARA PENGGUNAAN PENDAPATAN DAERAH YANG BERSUMBER DARI RETRIBUSI PEMANFAATAN FASILITAS BALAI PELATIHAN BAB XII KETENTUAN PIDANA BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
7 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2006

• Berlaku mulai 18 tahun yang lalu

Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006

Abstrak

Pengesahan dan / atau Pembatalan Persetujuan / Konvensi / Perjanjian Internasional

Download file:

Pergub Jawa Tengah Tahun 2006 No 3_ocr.pdf

pengesahan rancangan peratyran bupati boyolali

2006

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 3, LD.2006/NO.3

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setjap bulan yang disusun daJam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut huruf a dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan dari Gubernur; bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengesahan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006;
Dasar Hukum dari Perturan Gubernur ini adalah: Undang-undang Nomor 10; Undang-undang 17 Tahun 2003; Undang-undang 1 Tahun 2004; Undang-undang 15 Tahun 2004; Undang-undang 32 Tahun 2004; Undang-undang 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002
Di dalam Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Pengesahan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2006.
4 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Jenis: Peraturan Gubernur (Pergub)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT