Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2006

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2006

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

06 Januari 2006

Tanggal Pengundangan

06 Januari 2006

Tanggal Berlaku

06 Januari 2006

Sumber

BD.2006 / NO.6

Subjek

PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

Halaman ini telah diakses 498 kali

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Sultra No.06 Tahun 2006.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

kebutuhan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 6, BD.2006 / NO.6

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

ABSTRAK:

a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional; b. bahwa atas dasar hal tersebut diatas, dan menyediakan pupuk dengan harga yang wajar sampai di tingkat petani. dipandang perlu menetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006 dengan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara
1. Undang-Undang No. 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 Perpu Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah T'ingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaan Negara Tahun 1964 No. 94,Tambahan Lembaran Negara No. 2687); 2 3 4 5 6 7 8 9 . . Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan- K etentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Flewan (lembaran Negara Tahun 1967 No. 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824); Undang-Undang No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budi daya Tanaman ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan . . Konsumen ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3478). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaan Negaa Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara . Nomor 4411). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nornor 125, Tambahan Lembaran Negaa Nomor 4437). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaan . . Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaan Negara Nomor 4571). Peaturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952) Peratuan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman fLembaan Negaa Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079); 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 09/Kpts/TP.260/l/ 2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik; 11. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70.MPP/Kep/2/2003 tentang Keputusan Menteri Perindusbian dan Perdagangan Nomor 3 06,lMPPlKepl4l 2003.dan KeDutusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 3 S6IMPP I Kepl5lz0O4tentang Pergadaan dan Penyaluran Pupuk BersubsHi untuk Sektor Perbnian; Keputusan menteri Pertanian Nomor 237 lKofl/Ol.zlql 2003 tentang pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik; fcputusan Menteri Pertanian Nomor 3zglKWlOf.2IOl 4l 2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk Anorganik. Kepuhisan Menteri Perird6bhn dan Perdagangan Nomor 634lMPPlKepl9l2OO2, tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan abu Jasa yang Eeredar di Pasar 15. Peraturan Menterl Pertanian Nomor sos/Kpts/SR. 130/ 1212005 tentang lcbutuhan dan HargE Eceran Tertinggi (HFD Pupuk Bersubsudi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2006
Peraturan Gubernur (Pergub) Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (Het) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2006.
6 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2006

Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2006

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT