Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

Menemukan 52.659 peraturan dalam 0,17 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018

BANGUNAN GEDUNG

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Bandung No. 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung

Download :
Perda 14 Tahun 2018 BG_01_02_2019_07_01_37.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 14 Tahun 2016

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERDA Kota Semarang No. 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang
PERDA Kota Semarang No. 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

Download :
Perda 14 Th 2016 Perangkat Daerah.pdf

Abstrak

perangkat daerah - pembentukan dan susunan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2016/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
Dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut: a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A; b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A; c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A; d. Dinas Daerah; e. Badan Daerah; f. Kecamatan; Walikota dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Staf Ahli.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
a. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; b. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; c. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali: 1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan; dan 2. Perangkat Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Umum Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai organisasi dan tata hubungan kerja Rumah Sakit Umum Daerah diundangkan; d. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 24), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan e. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palembang Nomor 14 Tahun 2015

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kota Palembang No. 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Download :
PERDA-14-2015.pdf

Abstrak

RETRIBUSI - PERPANJANGAN IZIN - MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA - ASING

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2015/NO.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 16 ayat (2) peraturan pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi pengendalian lalu lintas dan Retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing serta ketentuan pasal 150 huruf c pasal 156 (1) undang - undang nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah,perlu menetapkan peraturan Daerah tentang retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenagakerja asing
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : pasal 18 ayat (6) UUD 1945;UU No 28 Tahun 1959;UU No 13 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali ,terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 28 Tahun 2009;PP No 97 Tahun 2012;peraturan menteri tenaga kerja RI No 16 Tahun 2015
Materi pokok peraturan ini antara lain : Ketentuan Retribusi , Kadaluarsa Penagihan , Insentif Pemungutan ,Pemanfaatan , Ketentuan Penyidikan , Saksi Administratif , Ketentuan Pidana , Ketentuan Peralihan ,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
12 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2005

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2005

APBD

Download :
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2005 tentang RUBAHAN-APBD2005.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kota Surakarta No. 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010

Mencabut sebagian :

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022

Download :
Perda Srkrt 14_2023.pdf

Abstrak

pajak daerah dan retribusi daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2023/NOMOR.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah dan pencapaian pembangunan Kota Surakarta; bahwa pengaturan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Surakarta sudah tidak sesuai dengan aspek kebutuhan daerah dan perkembangan saat ini sehingga perlu disesuaikan; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pajak, Retribusi, Tata Cara Pemungutan Pajak dan Retribusi, Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan atau Penundaan atas Pokok Pajak/Retribusi, Kerahasiaan Data Wajib Pajak, Insentif Pemungutan, Penganggaran Pajak dan Retribusi serta Sistem Pajak dan/atau Retribusi Berbasis Elektronik, Sinergitas Pengelolaan Pajak dan Retribusi, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 11 Tahun 2018 dan beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2022 dicabut.
341 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2011

Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
perda_14-2011_apbd_2012.pdf

Abstrak

ANGGARAN PENDAPATNA DAN BELANJA DAERAH KABUPAEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012

2011

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2011/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatna dan Belanja Daerah Kabupaen Barru Tahun Anggaran 2012

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 181 Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); 25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 30.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 31.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 32.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 19); 33.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 7); 34.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 35.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 9);
PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN ANGGARAN 2012. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Bupati adalah Bupati Barru. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. 8. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 11. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 12. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. 13. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah. 14. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. 15. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga .daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 16. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. 17. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah. 18. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. 19. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. BAB II RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2012 dengan rincian sebagai berikut : a. Pendapatan Daerah Rp. 509.469.483.511,00 b. Belanja Daerah Rp. 494.742.485.282,00 Surplus Rp. 11.726.998.229,00 c. Pembiayaan Daerah : 1. Penerimaan Rp. 21.489.085.800,00 2. Pengeluaran Rp. 33.216.084.029,00 Jumlah Pembiayaan Netto (Rp. 11.726.998.229,00) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun berkenaan 0,00 BAB III PENDAPATAN DAERAH Pasal 3 (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 23.238.687.482,00 b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 424.320.642.229,00 c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 61.910.153.800,00 (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan : a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 4.715.000.000,00 b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 12.437.687.482,00 c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp. 4.586.000.000,00 d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 1.500.000.000,00 (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sejumlah Rp. 23.383.874.229,00 b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 358.904.488.000,00 c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 42.032.280.000,00 (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi sejumlah Rp. 13.462.000.000,00 b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 33.448.153.800,00 c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 15.000.000.000,00 BAB IV BELANJA DAERAH Pasal 4 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 330.619.492.770,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 167.122.992.512,00 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 299.460.859.770,00 b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 4.000.000.000,00 c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 2.787.933.000,00 d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 1.300.700.000,00 e. Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 22.770.000.000,00 f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 300.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja: a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 22.559.343.350,00 b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 64.252.298.758,00 c. Belanja Modal sejumlah Rp. 80.311.350.404,00 BAB V PEMBIAYAAN DAERAH Pasal 5 (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari: a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 21.489.085.800,00 b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. 33.216.084.029,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp. 21.239.085.800,00 b. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 250.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 105.000.000,00 c. Pembayaran Pokok Utang kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 10.871.998.229,00 d. Pembayaran Konstruksi dalam Pengerjaan Rp. 21.239.085.800,00 BAB VI URAIAN Pasal 6 Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Lampiran II : Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; c. Lampiran III : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; d. Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; e. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; f. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; g. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah; h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; i. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; j. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; k. Lampiran XI : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; l. Lampiran XII : Daftar dana cadangan daerah; dan m.Lampiran XIII : Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. BAB VII PENUTUP Pasal 7 Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2022

Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah

Download :
Perda No 14 Tahun 2022.pdf

Abstrak

pembangunan daerah

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2022/14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penganggaran Terpadu

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dengan prinsip demokratis, transparan, dan akuntabel perlu disusun perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan efisien melalui Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penganggaran Terpadu; b. bahwa dalam perencanaan dan pembangunan daerah perlu disusun perencanaan pembangunan yang meliputi pengelolaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan serta perlu disinergikan dengan tahapan penganggaran dan memperhatikan hasil pengendalian serta evaluasi; c. bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-SKPD, RKPD, Renja- SKPD, dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
Dasar Hukum:1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ; 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendekatan, Kewenangan, Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Data Dan Informasi Pembangunan Daerah, Pagu Indikatif Dan Kuota, Penyusunan RKPD Dalam Hal Daerah Belum Memiliki RPJMD, Kaidah Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, KLHS, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah Dan Rencana Perangkat Daerah, Informasi Pemerintah Daerah, Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Peraturan Yang Dicabut: Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
Halaman: 82 hlm, Penjelasan: 13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 14 Tahun 2013

Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download :
perda_14-2013_pendirian_bank_pembiayaan_rakyat_syariah.pdf

Abstrak

PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2013/No.4, TLD No.26

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

ABSTRAK:

a. bahwa usaha mikro kecil dan menengah dan sektor riil lainnya mempunyai peranan yang strategis dalam memacu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, namun jenis usaha tersebut sering dihadapkan pada kendala keterbatasan modal; b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah lembaga keuangan yang dapat menjangkau sektor rill dalam memberikan kemudahan permodalan bagi golongan lemah/pengusaha kecil; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memiliki Badan Usaha Milik Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1357); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3505); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Barru. 6. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 7. Perseroan Terbatas adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. 8. Bank Pembiayaan Rakyat Syariahyang selanjutnya disingkat BPRS adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BAB II PENDIRIAN, NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini Pemerintah Daerah dapat membentuk Bank Pembiayaan RakyatSyariah. (2) BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Perseroan Terbatas melalui Akta Notaris. Pasal 3 BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 4 (1) BPRS berkedudukan di Ibukota Kabupaten Barru sebagai Kantor Pusat. (2) BPRSdalam menjalankan aktivitasnya dapat membuka Kantor Cabang dan/atau Kantor Kas. (3) Selain Kantor Cabang dan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BPRS dapat melakukan Kegiatan Kas diluar Kantor. BAB III AZAS, SIFAT DAN TUJUAN Pasal 5 BPRS dalam menjalankan aktivitasnya berazaskan prinsip–prinsip syariah ataupun muamalah Islam. Pasal 6 BPRSmerupakanlembaga perbankan yang bersifat: a. memberi jasa; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum; dan c. memupuk pendapatan. BPRS didirikan dengan tujuan: Pasal 7 a. turut serta melaksanakan pembangunan daerah; b. mendorong pertumbuhan perekonomian daerah pada khususnya dan nasional pada umumnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan c. memupukPendapatan Asli Daerah. BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 8 (1) Kegiatan usaha BPRS, meliputi: a. BPRS wajib melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan berdasarkan prinsip kehati-hatian; b. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Tabungan berdasarkan prinsip wadi’ah atau mudharabah dan/atau bentuk lain yang menggunakan prinsip wadi’ah atau mudharabah; c. menyalurkan dana dalam bentuk transaksi jual beli berdasarkan prinsip mudharabah, istishna dan/atau salam, transaksi sewa menyewa dengan prinsip ijarah, pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip mudharabah dan/atau musyarakah, serta pembiayaan berdasarkan prinsip qardh; d. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan Ketantuan Peraturan Perundang-undangan Perbankan dengan Prinsip Syariah; e. produk dan jasa baru wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; dan f. Asset Tetap dan Inventaris setinggi-tingginya 50% dari modal disetor; (2) BPRS dilarang merubah kegiatan usahanya menjadi Bank Perkereditan Rakyat Konvensional; (3) BPRS dilarang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. BAB V MODAL DAN SAHAM Pasal 9 (1) Modal dasar BPRS ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah). (2) Modal dasar BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruhnya merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Pasal 10 (1) Terhadap modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan perubahan. (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pasal 11 (1) Pihak-pihak yang dapat menjadi pemegang saham BPRS adalah sebagai berikut : a. Pemerintah Daerah; dan b. Pihak Ketiga. (2) Pemegang saham BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pemerintah Daerah paling sedikit 60% (Enam Puluh Persen) dan untuk Pihak Ketiga paling banyak 40% (Empat Puluh Persen). BAB VI DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 12 (1) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan Peraturan yang berlaku. (2) Tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Badan Pengawas dilaksanakan berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. (3) Dewan Pengawas BPRS diberi Penghasilan dan Penghargaan sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perusahaan. (4) Pemberhentian Dewan Pengawas dilaksanakan menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 13 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas, meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS yang sehat; d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); e. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; f. memiliki pengalaman di bidang perbankan; g. tidak masuk dalam daftar kredit macet; h. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; i. tidak pernah melakukan kegiatan atau tindakan yang tercela; j. tidak pernah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pengkhianatan Negara; k. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan l. sehat jasmani dan rohani. (2) Antara sesama anggota Dewan Pengawas dan/atau antara anggota Dewan Pengawas dengan Direksi tidak boleh mempunyai hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri. (3) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di dalam daerah. Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tanggung Jawab Pasal 14 Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. menetapkan kebijakanumum; b. melaksanakan pengawasan; c. melakukan pengendalian; dan d. melakukan pembinaan. Pasal 15 (1) Dewan Pengawas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan ke dalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi diluar BPRS. (3) Pengawasan dilakukan secara: a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan b. sewaktu-waktu apabila dipandang perlu. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam pelaksanaan tugas. (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan dan menjaga kelangsungan BPRS. Pasal 16 Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Dewan Pengawas mempunyai fungsi: a. penyusunan tata cara pengawasan dan pengawas BPRS; b. pelaksanaan dan pengawasan atas pengurus BPRS; c. penetapan kebijakan anggaran dan keuangan BPRS; dan d. pembinaandan pengembangan BPRS. Pasal 17 Dewan Pengawas mempunyai Wewenang: a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran BPRS kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan; b. meneliti neraca dan laporan laba rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati; c. memberikan pertimbangan dan sarankepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan BPRS; d. meminta keterangan Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengawasan dan pengelolaan BPRS; e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati; dan f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu. Pasal 18 (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Pasal 19 (1) Ketua Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. memimpin semua kegiatan anggota Dewan Pengawas; b. menyusun program kerja pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati; c. memimpin rapat Dewan Pengawas; dan d. membinadan meningkatkan tugas para anggota Dewan Pengawas. (2) Anggota Dewan Pengawas mempunyai tugas: a. membantu Ketua Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya menurut bidang yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengawas; dan b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua Dewan Pengawas. Pasal 20 (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas, dapat dibentuk Sekretariat atas biaya BPRS dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan, yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang. (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh berasal dari pegawai BPRS. Bagian Ketiga Penghasilan dan Penghargaan Pasal 21 (1) Badan Pengawas BPRS, dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium. (2) Selain honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua dan Anggota Dewan Pengawas diberikan jasa produksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Pasal 22 (1) Dewan Pengawas diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak. (2) Dewan Pengawas yang telah menjalankan tugas paling lama 1 (satu) tahun yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan Peraturan Perundang- Undangan. Pasal 23 Mekanisme pemberian honorarium dan uang jasa Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 24 (1) Anggota Dewan Pengawas, berhenti karena: a. masa jabatan berakhir;atau b. meninggal dunia. (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. permintaan sendiri; b. alih tugas/jabatan/reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan BPRS; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau f. tidak mematuhi syarat sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 25 Anggota Dewan Pengawas yang melakukan tindak pidana diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 26 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Pasal 27 (1) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan pemberhentian atau rehabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati belum melaksanakan rapat, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum. (3) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Badan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat. (4) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 28 (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati paling lama 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Bupati tentang pemberhentiannya. (2) Paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan. (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil Keputusan maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. BAB VII DIREKSI Bagian Kesatu Pengangkatan Pasal 29 (1) Anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah satu diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama. (2) Anggota Direksi diangkat oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 4 (Empat) tahun dan dapat diangkat kembali. Pasal 30 (1) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi, meliputi: a. memiliki akhlak dan moral yang baik; b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional BPRS Kabupaten Barruyang sehat; d. tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus (DTL); e. memiliki pengetahuan dibidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi; f. memiliki pengalaman dan keahlian dibidang perbankan dan atau bidang keuangan; g. memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPRS yang sehat; h. tidak termasuk dalam daftar kredit macet; i. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan; j. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggungjawab, kejujuran dan kepemimpinan; k. memiliki latar belakang pendidikan paling rendah setingkat D-3 atau Sarjana Muda atau transkrip nilai telah menyelesaikan 110 SKS dalam pendidikan S-1; l. memiliki pengalaman kerja dibidang perbankan paling sedikit 2 (dua) tahun; m. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan n. menyediakan waktu yang penuh untuk melaksanakan tugasnya. (2) Antara sesama anggota direksi dan/atau anggota direksi dengan Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung termasuk ipar dan suami/istri. (3) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung atau tidak langsung pada BPRS atau badan hukum /perorangan yang diberi kredit oleh BPRS. Pasal 31 Proses pengangkatan anggota direksi dilaksanakan sesuai ketentuan Bank Indonesia. Pasal 32 (1) Anggota direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diangkat sebagai anggota direksi. Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Pasal 33 (1) Direksi mempunyai tugas : a. menyusun perencanaan; b. melakukan koordinasi; dan c. melakukan pengawasan seluruh kegiatan operasional BPRS. (2) Direksi dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan BPRS. Pasal 34 Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 Ayat (1), mempunyai fungsi: a. pelaksanaan manajemen BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan BPRS berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas; c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan anggaran BPRS kepada Bupati melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijakan dibidang organisasi, perencanaan, Pembiayaan, keuangan, kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan; d. penyusunan dan penyampaian laporan perhitungan hasil usaha dan kegiatan BPRS setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan e. penyusunan dan penyampaian laporan tahunan yang terdiri atas neraca dan laporan laba rugi kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan. Direksi mempunyai wewenang: a. mengurus kekayaan BPRS; Pasal 35 b. mengangkat dan memberhentikan pegawai BPRS berdasarkan peraturan kepegawaian BPRS; c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja BPRSdengan persetujuan Dewan Pengawas; d. mewakili BPRS didalam dan diluar pengadilan; e. menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mewakili BPRS, apabila dipandang perlu; f. membuka kantor cabang dan/atau kantor kas berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapat atau melepas hak atas asset milik BPRS berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas dan Direksi serta pegawai BPRS. Pasal 36 (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas. (2) Pertanggungjawaban Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh anggota direksi. Pasal 37 Ketentuan mengenai pembagian tugas antar anggota direksi ditetapkan dengan peraturan Bupati. Bagian Ketiga Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 38 (1) Penghasilan direksi meliputi: a. gaji pokok; b. tunjangan suami/istri dan anak; c. tunjangan kemahalan; dan d. tunjanganjabatan. (2) Besaran penghasilan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Anggota direksi mendapat fasilitas: Pasal 39 a. perawatan/tunjangan kesehatan yang layak termasuk suami/istri dan anak dengan memperhatikan kemampuan BPRS yang ditetapkan oleh direksi; b. rumah dinas lengkap dengan perabotan standar atau penggantian sewa rumah sesuai dengan kemampuan BPRS; c. kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan BPRS; d. dana penunjang operasional bagi Direktur Utama, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e. dana representasi yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efisien dan efektif untuk pengembangan BPRS sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 40 (1) Pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebih 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. (2) Dalam hal total asset BPRS dibawah Rp. 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah), maka pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, didasarkan atas ketentuan bahwa jumlah honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya kerja lainnya tidak melebihi 40% (empat puluh perseratus) dari total pendapatan 50% (lima puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran sebelumnya. Pasal 41 Anggota direksi selain mendapat penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39, juga memperoleh jasa produksi sesuai dengan kemampuan BPRS. Pasal 42 (1) Anggota Direksi mempunyai hak cuti, yang meliputi: a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja; b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan; c. cuti kawin; d. cuti sakit; dan e. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji. (2) Dalam hal permohonan cuti besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dikabulkan, kepada yang bersangkutan diberikan penggantian dalam bentuk uang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Anggota direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap diberikan penghasilan penuh. Pasal 43 (1) Anggota Direksi diberikan uang jasa pengabdian dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, dengan besaran yang ditetapkan kemudian dengan Peraturan Bupati. (2) Anggota Direksi yang telah menjalankan tugasnya selama 1 (satu) tahun yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, diberikan uang jasa pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 44 (1) Anggota Direksi berhenti karena: a. masa jabatan berakhir;atau b. meninggal dunia. (2) Anggota direksi dapat diberhentikan oleh Bupati, karena: a. permintaan sendiri; b. reorganisasi; c. melakukan tindakan yang merugikan BPRS; d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau Negara; e. tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar; dan/atau f. tidak memenuhi syarat sebagai anggota Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 45 Anggota Direksi yang melakukan tindak pidana diberhentikan dengan tidak hormat. Pasal 46 (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasan-alasannya. Pasal 47 (1) Paling lama 30 (tiga Puluh) hari sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi. (2) Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, Dewan Pengawas belum melakukan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas. (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 48 (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, paling lama 15 (lima belas) hari sejak yang bersangkutan menerima Keputusan Bupati mengenai pemberhentiannya dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati. (2) Paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya permohonan keberatan, Bupati harus mengambil Keputusan. (3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati tidak mengambil Keputusan, maka Keputusan Bupati mengenai pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya. Bagian Kelima Penunjukan Pejabat Sementara Pasal 49 (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan direksi dan pengangkatan anggota Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, maka Bupati dapat menunjuk/mengangkat Pejabat Sementara dari anggota Direksi lama atau seorang pejabat struktural BPRS. (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku paling lama 6 (enam) bulan. (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan pelantikan dan sumpah jabatan. (5) Pejabat sementara diberikan penghasilan sesuai kemampuan BPRS setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas. BAB VIII PEGAWAI Pasal 50 Untuk diangkat menjadi pegawai BPRS, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. Warga Negara Indonesia; b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum; c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan; d. dinyatakan sehat oleh dokter yang ditunjuk oleh Direksi; e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan f. lulus ujian seleksi. Pasal 51 (1) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lambat 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik (2) Unsur yang dinilai dalam masa percobaan, meliputi: a. loyalitas; b. kecakapan; c. kesehatan; d. kerjasama; e. kerajinan; dan f. kejujuran. (3) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon. Pasal 52 (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Direksi. (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperkenankan menduduki jabatan. Pasal 53 (1) Mantan pegawai BPRS yang mempunyai keahlian yang sangat diperlukan dapat diangkat menjadi pegawai bulanan untuk paling lama 5 (lima) tahun. (2) Pengangkatan pegawai bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direksi setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas. Pasal 54 Ketentuan lebih lanjut mengenai rekruitmen, kepangkatan, hak dan penghasilan, bantuan dan penghargaan, kewajiban danlarangan, serta pemberhentian pegawai BPRS ditetapkan dengan Peraturan Bupati. BAB IX PERENCANAAN DAN PELAPORAN Bagian Kesatu Rencana Jangka Panjang Pasal 55 (1) Direksi wajib menyusun rencana strategis jangka panjang BPRS yang dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun; (2) Rancangan rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. nilai dan harapan pemangku kepentingan; b. visi dan misi; c. analisis kondisi internal dan eksternal; d. sasaran dan inisiatif strategi; e. program 5 (lima) tahunan; dan f. proyeksi keuangan. (3) Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Pasal 56 (1) Direksi BPRS wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku berakhir. (2) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat: a. rencana rincian program kerja dan anggaran tahunan; dan b. hal-hal lain yang memerlukan Keputusan Bupati. (3) Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan. Pasal 57 (1) Apabila sampai dengan permulaan tahun, Bupati tidak memberikan pengesahan, maka rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS dinyatakan berlaku. (2) Perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat pengesahan Bupati. (3) Rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS yang telah mendapat pengesahan Bupati disampaikan kepada Bank Indonesia Cabang Makassar. (4) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi kewenangan Direksi. Bagian Ketiga Laporan Tahunan Pasal 58 (1) Direksi menyampaikan laporantahunan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Bupati untuk mendapat pengesahan, paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. (2) Direksi wajib membuat laporan tahunan mengenai perkembangan usaha BPRS yang telah disahkan untuk disampaikan kepada Bupati serta ditembuskan kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Pimpinan Bank Indonesia Cabang Makassar. (3) Direksi wajib mengumumkan laporan publikasi yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi yang telah disahkan pada papan pengumuman BPRS. BAB X TAHUN BUKU DAN PENGGUNAAN LABA Pasal 59 Tahun buku BPRS Barru disamakan dengan tahun takwin. Pasal 60 (1) Laba bersih BPRS setelah dikurangi pajak yang telah disahkan oleh Bupati, penggunaannya ditetapkan sebagai berikut: a. bagian laba untuk daerah sebesar 50% (lima puluh persen); b. cadangan umum sebesar 15% (lima belas persen); c. cadangan tujuan sebesar 15% (lima belas persen); d. dana kesejahteraan sebesar 10% (sepuluh persen); dan e. jasa produksi sebesar 10% (sepuluh persen) (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dianggarkan dalam penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dianggarkan untuk tunjangan hari tua Direksi dan Pegawai, perumahan, kepentingan sosial dan lain pengganggaran yang sejenis. BAB XI KERJASAMA Pasal 61 BPRS dapat melakukan kerjasama dengan lembaga perbankan/keuangan dan lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen dan profesionalisme perbankan serta usaha-usaha lainnya dalam rangka pengembangan BPRS. BAB XII PEMBINAAN Pasal 62 (1) Pembinaan dan pengawas umum dilakukan oleh Bupati. (2) Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat dibantu oleh pejabat yang ditunjuk. (3) Pembinaan teknis dan pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia. BAB XIII TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI Pasal 63 (1) Anggota Direksi dan/atau pegawai BPRS, karena perbuatan melawan hukum atau karena kelalaiannya dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BPRS wajib mengganti kerugian tersebut. (2) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB XIV PEMBUBARAN Pasal 64 (1) Pembubaran BPRS ditetapkan dengan Peraturan Daerah. (2) Dalam rangka kelancaran pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terlebih dahulu dibentuk Panitia Pembubaran yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2013.
28

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2015

Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Desa Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

PERDA Kab. Karanganyar No. 25 Tahun 2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa

Download :
PERDA-NOMOR-14-TAHUN-2015.pdf

Abstrak

organisasi-tata-kerja-pemerintah-badan-permusyawaratan-desa

2015

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2015/No.14

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

a. bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan; b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Desa, serta pengaturan mengenai hubungan kerja antar lembaga desa, perlu disusun pedoman pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur Pembentukan Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2015.
Mencabut a. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa; b. Peraturan Perundang-undangan lain yang ketentuannya telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.
21 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2012

Penyelenggaraan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

PERDA Kota Bandung No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pasal 1 angka 9, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 11 sampai dengan Pasal 19, Pasal 21 sampai dengan Pasal 29, Pasal 30 sampai dengan Pasal 32

Download :
Perda_no.14_thn_2012_ RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH_rtf.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Jenis: Peraturan Daerah (PERDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2005.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2012.