PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 108 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 101 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah bagi setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022

Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Barito Kuala Nomor 109 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 85 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Pemungutan Pajak Daerah melalui Pajak Daerah Melalui sistem Aplikasi Pajak Daerah secara Online dan Terintegritas

Perpajakan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PERBUP Kab. Barito Kuala No. 41 Tahun 2021 tentang Pemungutan Pajak Daerah Melalui Sistem Aplikasi Pajak Daerah Secara Online dan Terintegrasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2022
Pedoman Pengelolaan Arsip Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala

Standar/Pedoman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 78 Tahun 2022
Satu Data Kabupaten Barito Kuala

Satu Data Indonesia

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 111 Tahun 2022
Peta Batas Wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan