Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 25 Tahun 2009; PP Nomor 96 Tahun
2012; PermenPAN RB Nomor 13 Tahun 2009; PermenPAN RB Nomor 36 Tahun 2012; PermenPAN Nomor 23
Tahun 2017; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun
2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun
2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala yang memuat Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Penyelenggaraan Pelayanan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknik Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar Pedoman Pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dapat dilakukan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa untuk pengaturan mekanisme dan tata cara yang menjadi pedoman pelaksanaan penambahan persyaratan kualifikasi penyedia dalam pengadaan jasa konstruksi dan persyaratan teknis penawaran sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Penyedia Jasa Konstruksi.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2001; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 tahun 2020; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Pejabat Pemberi Persetujuan Penambahan Persyaratan
3. Pembentukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan
4. Mekanisme Dan Tata Cara Penambahan Persyaratan
5. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2021.
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala melalui Talent Pool dan Rencana Suksesi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pembinaan karir dan
peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito
Kuala serta memberikan kesempatan yang sama dalam
menduduki Jabatan Administrator dan Jabatan
Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala, maka guna mendapatkan pejabat yang
memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan
yang dibutuhkan jabatan serta memiliki
integritas, perlu melalui mekanisme pengisian yang tepat
melalui rencana suksesi hasil talent pool; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pengisian Jabatan Administrator dan
Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
ReformasiBirokrasi Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Melalui Talent Pool dan Rencana Sukses dengan sistematika; Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Sasaran dan Pelaksanaan; Promosi, Mutasi, Penetapan dan Pengambilan Sumpah Janji Jabatan/Pelantikan; Pembiayaan; Ketentua Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penertiban Pedagang Di Lingkungan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Sesuai Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pasar Pasal 23, yaitu ketentuan lebih
lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan
Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pengelolaan pasar perlu dilengkapi dengan penertiban
pedagang pasar dan sanksi bagi pedagang yang melanggar, sehingga perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penertiban pedagang di lingkungan pasar
dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 38 Tahun 2004 ; UU Nomor 20 tahun 2008; UU Nomor 7 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perpres Nomor 112 Tahun 2007; Permendag Nomor 70 Tahun 2013; Permendag Nomor 48/MDAG/PER/8/2013; PerdaProv Kalsel Nomor 12
Tahun 2013; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2012; Perbup Barito Kuala Nomor 55 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penertiban Pedagang Di Lingkungan Pasar Dalam Wilayah Kabupaten Barito Kuala yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengaturan; Monitoring dan Penindakan; Penerapan Sanksi; Sosialisasi; Pendanaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2021.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 70 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan kinerja kepala sekolah sebagai upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan satuan pendidikan, perlu dilaksanakan penilaian kinerja Kepala Sekolah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penilaian Kinerja Kepala Sekolah Di Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Pelaksanaan Penilaian Kinerja;
4. Pelaporan;
5. Ketentuan Lain-Lain; dan
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 47 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Ekonomi Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan Bagian Ekonomi dan Umber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Ekonomo Dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah kabupaten Barito Kuala, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Operasional Prosedur Bagian Eknomi dan Sumber Daya Alam
Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Kuala
3. Ruang Lingkup
4. Pelaksanaan SOP OPD
5. Pengawasan Pelaksanaan
6. Pengkajian Ulang Dan Penyempurnaan SOP
7. Tata Kerja Sarana Dan Prasarana
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk mengisi formasi yang lowong serta dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten melalui sistem pengadaan yang baik; bahwa untuk mewujudkan objektifitas dalam pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur mekanisme pengadaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tahapan Pengadaan PNS; Pembiayaan; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan di Mall Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman dan nyaman di Mal Pelayanan Publik, maka perlu diatur mekanisme penyelenggaraan pelayanan di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barito Kuala; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nomor 23 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan di Mal Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dengan sistematika; Ketentuan Umum; Tujuan dan Prinsip; Penyelenggaraan Pelayanan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
bahwa tarif restribusi jasa usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah dibidang pembenihan ikan berupa benih ikan maka perlu ditetapkan kembali tarif baru untuk retribusi produksi usaha daerah yang tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Daerah dengan memperhatikan indeks harga dan dengan melihat perkembangan perekonomian masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 77 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk maksud melaksanakan ketentuan pada Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dianggap perlu untuk membentuk Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata KerjaUnit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala, yang berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Kedudukan dan Kewenangan;
3. Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi;
4. Tata Kerja;
5. Pembiayaan;
6. Eselonering, Perangkat dan Pemberhentian;
7. Pembinaan dan Pengawasan;
8. Ketentuan dan Peralihan; dan
9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
25 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
