Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2010/NO.21
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pernilihan
umum Kepala Daerah Tahun 2012, diperlukan biaya yang cukup
besar yang tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun
anggaran;
bahwa berdasarkan pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa
Pemerintah Daerah dapat memberituk Dana Cadangan guna
membiayai kebutuhan tertentu yang yang dananya tidak dapat
disediakan dalam satu tahun anggaran;
bahwa berdasaritan pasal 63 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dinyalakan bahwa Pembentukan
Dana Cadangan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a. b, dan c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum
Kepala Daerah Tahun 2012.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; eraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008; dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala 49 Tahun 2009.
Peraturan Daerah ini Memuat tentang Pencadangan Dana Untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2012, dengan sistematika;
KETENTUAN UMUM; PENCADANGAN DANA; dan KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2010.
4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Hiburan (Bilyard, Salon Kecantikan, Hiburan Umum, Warnet Dan Game Center) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center) Kabupaten
Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 .
Peraturan ini memuat tentang SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP Izin Bidang Hiburan BiIyard, Salon Kecantikan,
Hiburan Umum, Warnet dan Game Center; Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2019/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Belas Pemberian Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang pemberian Gaji,
Pensiun, atau Tunjangan keTiga belas kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima
Pensiun, dan Penerima Tunjangan, dan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri
Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima
Pensiun atau Tunjangan.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji
dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, dan
Pejabat Negara Kabupaten dan Anggota DPRD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala yang telah dianggarkan
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2019, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 11 Tahun
2018.
Peraturan ini mengatur tentang Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji dan Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, dan
Pejabat Negara Kabupaten dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, yang berisi: Ketentuan Umum; Pemberian Tunjangan Hari Raya; Pembayaran Tunjangan Hari Raya; Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Gaji Ketiga Belas; Pengendalian Internal; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 21 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka adanya- keperluan belanja yang
, 'meridesak, belanja yang menjadiprioritas daerah ataupun
prioritas ' nasional, ".'adanya .beberapa: perubahan yang
perlu disesuaikan terhadap Peraturan Bupati Barito
Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran
" Anggaran "Pendapatan dan Belanja Daerah Tabun
Anggaran 2023;
hahwa berdasarkan ': pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam :huruf 'a 01 atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Barite Kuala tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan' Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tabun
2022 tentang . Penjabaran 'Angga,ran Pendapatan dan
Belanja Daerab Tahun Anggaran.2023.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pemberrtukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 352) sebagai Undang-Undang [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional danj'atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid19) dan Zatau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional darr/atau
Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pernerintah Pusat dengan Permerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6757);
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan ·Uang NegarajDaerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerab (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Repuhlik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang
Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2006-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun
2011 Nomor 16);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016
Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2022
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah(Lembaran
Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 7
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022
Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 10);
Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 89
Tahun 2022 ten tang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2022 Nomor 89);
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022
ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 121).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun
2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 121 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diubah
11
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 21 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi fungsi Organisasi OPerangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu penataan kembali
Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Sistematika; Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengujian Tera/Tera Ulang alat ukur, takar , timbang dan perlengkapannya di tempat pakai
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tera/tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) di tempat pakai sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017 tentang Retrebusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Biaya Pengujian Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 53 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Baerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 34 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kabupaten Barito Kuala Nomor 36 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pedoman Pnegujian Tera/Tera Ualng Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup Pengujiam Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang, Timbang dan Perlengkapannya di Tempat Pakai;
Struktur dan Besarnya Biaya Pengujian;
Wilayah Pengujian;
Tata Cara Pembayaran;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2019.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguat Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan dan mempercepat perwujudan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang maju, mandiri, berdaya saing dan sejahtera, maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan tekriologi (Iptek);
Bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018; Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Kebijakan Penguatan SIDa Kabupaten Barito Kuala;
Penataan Unsur SIDa Kabupaten Barito Kuala;
Pengembangan SIDa Kabupaten Barito Kuala;
Tim Koordinasi Penguatan SIDa Kabupaten Barito Kuala;
Pembinaan;
Pembiayaan;
Pelaporan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2020
Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Susunan organisasi, tugas dan fungsi beberapa dinas tidak sesuai lagi dengan perkembangan, sehingga perlu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1974; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 16 Tahun 1994; PP Nomor 100 Tahun 2000; PP Nomor 9 Tahun 2003; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perbup Barito Kuala Nomor 46 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala diubah yaitu Unsur-Unsur Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, terdiri
dari: Dinas; Sekretariat; Bidang Perumahan; Bidang Kawasan Permukiman; Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas, dan Pertanahan; Kelompok Jabatan Fungsional. Mengubah seksi pada Bidang Perumahan, Bidang Kawasan Permukiman; Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum (PSU) dan
Pertanahan; tugas dan uraian tugas pada Seksi Perumahan Umum, Komersil dan Khusus; Seksi Perumahan Swadaya; Seksi Kawasan Permukiman Perkotaan; Seksi Kawasan Permukiman Perdesaan; Bidang Prasarana, Sarana, Utilitas Umum dan Pertanahan; Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum; dan Seksi Pertanahan dan Sertifikasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 7 Tahun
2017 tentang Uraian Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Barito Kuala
11 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barito Kuala No. 22 Tahun 2008
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa untuk efektifitas dan optimalisasi fungsi Organisasi Perangkat daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan urusan yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota perlu penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Dengan Sistematika Ketentuan Umum; Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi; Organisasi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2008.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 22 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Log Pond) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan
efektivitas pelaksanaan Bidang Perizinan Umum,
dipandang perlu menetapkan Standar Operasional
Prosedur Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond)
Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 ; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 53 tahun 2017 .
Peraturan ini memuat tentang SOP Izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond) Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika: Ketentuan Umum; SOP izin Bidang Perhubungan (Trayek dan Logpond); Tata Kerja; Sarana dan Prasarana; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2018.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
