Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 88 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 4 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda Nomor 4 Tahun 2016.pdf

Ketertiban - Umum - Dan - Ketentraman - Masyarakat

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD.2016/NO.4

Peraturan Daerah (Perda) tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli yang nyaman, aman, tertib, bersih, sehat, serta tetap melestarikan budaya lokal untuk mempertahankan estetika kota sebaga Kota Samaeri, maka diperlukan adanya pengaturan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang mnampu mengatur dan melindungi warga masyarakat dan prasarana umum beserta kelengkapannya; b. bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Gunungsitoli yang dalam pelaksanaannya harus dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan budaya serta tata nilai kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 , Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengun Undang Undang Nomor 19 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 , Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 , Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 47 'Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang-Undang Nornor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor O5/PRT/M/ 2008 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 ,Peraturan Menteri Dalamn Negeri Nomor 40 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 ,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Gunungaitoli Nomor 2 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TERTIB JALAN, TROTOAR DAN ANGKUTAN JALAIN, TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM, TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI, TERTIB LINGKUNGAN, TERTIB USAHA TERTENTU, TERTIB SOSIAL DAN BUDAYA, TEMPAT HIBURAN DAN KERAMAIAN, TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM, SANKSI ADMINISTRATIF, KETENTUAN PENYIDIKAN , KETENTUAN PIDANA, KETENTOAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
27 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Jalan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Download file:

Perda Nomor 3 Tahun 2016_ok.pdf

JALAN

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2016/NO.42

Peraturan Daerah (Perda) tentang Jalan

ABSTRAK:

a.bahwa jalan mempunyai fungsi yang sangat penting bagi arus lalu lintas angkutan jalan sehingga perlu dijaga kelestariannya dan kelangasungan dan fungsinya dengan mengamankan dan menertibkan ruang milik Jalan, ruang manfaat jalan, dan ruang pengawasan jalan pada daerah sekitarnya; b. bahwa berdaaarkan peraturan perundangundangan, pemerintah daerah berwenang atas penyelengaraan jalan kota yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengwasan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ,Indonesia Nomor 5234), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/ PRT/M/2010, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/ PRT/M/2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2013.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, SISTEM JARINGAN JALAN, FUNGSI JALAN, STATUS JALAN, DAN KELAS JALAN (Sistem Jaringan Jalan, Fungsi Jalan, Status Jalan, Kelas Jalan, Perubahan Fungsi Jalan, Perubahan Status Jalan), BAGIAN BAGIAN JALAN (Ruang Manfaat Jalan (Badan Jalan, Saluran Tepi Jalan, Ambang Pengaman Jalan), Ruang Milik Jalan, Ruang Pengawasan Jalan), PEMANFAATAN BAGIAN BAGIAN JALAN (Bangunan Utilitas, Penanaman Pohon, Penebangan Pohon, Prasarana Modal Transportasi Lain), PENABALAN DAN PENAMAN JALAN, IZIN REKOMENDASI DANDISPENSASI (Izin, Rekomendasi, Dispensasi), PENYELENGGARAAN JALAN, PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
20 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sistem Kesehatan Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perda Nomor 2 Tahun 2016.pdf

Sistem - Kesehatan - Daerah

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2016/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Sistem Kesehatan Daerah

ABSTRAK:

a. Bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia daerah sebagai modal tama yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah masyarakat dan pihak lainya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang bersifat pelayanan dasar, b. Bahwa dalam penyelenggaran pembangunan kesehatan yang aman, bermutu ,berdayaguna, adil, terbuka dan berkelanjutan kepada masyarakat,perlu dibentuk suatu sistem kesehatan daerah sebagai bagian dari sistem penyelnggaraan pembangunan daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang Undang Nomor 4 Tahun 1984, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 , Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 , Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700), Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008, Undang-Undang 36 Nomor Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor Pembentukan 12 Tahun 2011 Peraturan , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 , Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11/MENKES/ PER/III/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/ Per/VIII/2010 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1464/MENKES/ PER/X/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/ Per/X/2010 , Peraturan Menteri Kesehatan nomor 889/MENKES/ PER/V/2011 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148/Menkes/ Per/VI/2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 007 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012,Peraturan Menteri Kesehatan nomor 17 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2014,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2015 ,Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 328/Menkes/ SK/IX/2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/ Menkes/363/ 2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.02.02/ Menkes/252/2014 , Keputusan Menteri Kesehatan Menkes/150/2015 , Keputusan Menteri Kesehatan Menkes/320/2015 , Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2008 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 ,Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI (Maksud, Tujuan, Fungsi), AZAS DAN RUANG LINGKUP (Azas,Ruang Lingkup), HAK DAN KEWAJIBAN (Hak dan Kewajiban Masyarakat, Kewajiban Pemerintah Daerah) , UPAYA KESEHATAN (Umum, UKM, UKP, Gawat Darurat dan Bencana,Kejadian Luar Biasa (KLB)) , PEMBIAYAAN KESEHATAN, SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN, SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN, KESEHATAN LINGKUNGAN, PERIZINAN, PEBINAAN DAN PENGAWASAN (Perizinan, Pembinaan dan Pengawasan) , DEWAN KESEHATAN KOTA, PELAKSANAAN SKD, SANKSI ADMINISTRASI, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2016.
39 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 1 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perda Nomor 1 Tahun 2016 (1).pdf

Anggaran - Pendapatan - Dan - Belanja - Daerah - Kota - GunungSitoli - Tahun - Anggaran - 2016

2016

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2016/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 351 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang Undangan untuk memperoleh Persetujuan bersama , b. Bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2016 telah melalui penyelarasan kembali antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/84/KPTS/TMEDAN 20016 tENTANG Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Rancangan Peraturan Walikota Gunungsitoli tentang Penjumlahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 15 _ Bebas dari Korupsi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ,Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 , Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintahi Nomor 24 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 ,Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 7I Tahun 2010 ,Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 ,Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
Peraturan ini berisi tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota GunungSitoli Tahun Anggaran 2016

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2016.
11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Lambang Daerah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERDA KOTA GUNUNGSITOLI NO.3 TAHUN 2015.pdf

Lambang - Daerah

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2015/No.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Lambang Daerah

ABSTRAK:

a.bahwa Kota Gunungsitoli perlu mempunyai identitas daerah yang dituangkan dalam bentuk Lambang Daerah yang mencerminkan karakteristik dan ciri khas daerah serta memiliki makna dan filosofis yang menunjukkan nilai-nilai luhur masyarakat Kota Gunungsitoli; b. bahwa lambang daerah merupakan identitas sebagai sarana pemersatu dan wujud eksistensi suatu daerah yang menjadi panji kebesaran, simbol kultur masyarakat dan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah, untuk itu dalam penyelenggaraan otonomi daerah Pemerintah Kota Gunungsitoli dapat membentuk lambang daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1958 ,Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958,Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 ,Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011.
Peraturan ini beris tentang KETENTUAN UMUM, JENIS, KEDUDUKAN DAN FUNGSI, LAMBANG DAERAH( Logo, Bendera Daerah, Bendera Jabatan Kepala Daerah, Himne Daerah), PENGGUNAAN DAN PENEMPATAN LAMBANG DAERAH (Penggunaan dan Penempatan Logo Daerah, Penggunaan dan Penempatan Bendera Daerah, Penggunaan dan Penempatan Bendera Jabatan Kepala Daerah), PENGGUNAAN LOGO DAERAH OLEH MASYARAKAT, LARANGAN PENGGUNAAN LAMBANG DAERAH, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2015.
18 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pengelolaan Sampah

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

PERDA KOTA GUNUNGSITOLI NO.2 TAHUN 2015_ok.pdf

Pengelolaan - Sampah

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2015/No.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengelolaan Sampah

ABSTRAK:

a.bahwa berdasarkan Pembagian Urusan Pemerintahan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah merupakan wewenang dan tanggungjawab dari masing-masing Pemerintah Daerah Kabnpaten/Kota; b. bahwa perkembangan kehidupan masyarakat, mengakibatkan semakin beragam dan meningkatnya volume sampah yang dihasilkan sehari-hari, memerlukan pengelolaan persampahan secara terpadu dengan melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara profesional, efektif dan efesien demi terwujudnya lingkungan hidup yang bersih, tertib dan sehat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah perlu diatur dengan Peraturan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undan g-Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Un dang Nomor 23 Tahun 2014 , Undang- Undang Nomor 4 7 Tahun 2008 , U ndang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 , Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 , Umum Nomor Tahun 2013 , Peratu ran .Menteri 03/PRT/ M/2013 13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 , Peratu ran Pemerin tah N o m or 81 Tahun 2012 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20 10 sebagaiinana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pe raturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 , Pera turan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19/PRT/ M/2012 , Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 19 / PRT / M / 2012 , Peraturan Menteri 0 3 / PRT / M / 2013 Pekerjaan Umum Nomor Tahun 2013
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SAMPAH, PENGELOLAAN SAMPAH, TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KOTA, JASA PELAYANAN SAMPAH, LEMBAGA PENGELOLA SAMPAH, HAK DAN KEWAJIBAN (Hak, Kewajiban), PERAN SERTAMASYARAKAT, INSENTIF DAN DISINSENTIF, PEMBIAYAAN, KERJASAMA DAN KEMITRAAN, LARANGAN DAN SANKSI, PENGAWASAN, PENYIDIKAN, PENYELESAIAN SENGKETA, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2015.
26 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 1 Tahun 2015

Izin Usaha Jasa Konstruksi

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perda_Gunungsitoli_Nomor 1 Tahun 2015.pdf

Izin - Usaha - Jasa - Konstruksi

2015

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2015/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, maka Izin Usaha Jasa Konstruksi perlu diatur dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 , Undang -Undang Nomor 18 Tahun 1999 , Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2002 , Undang -Undang Nomor 38 Tahun 2004 , Undang -Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang -Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2009 , Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2011 , Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2011 , Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 , Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 04/PRT/M/ 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2012 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2014 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, JENIS, BENTUK DAN BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI, IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (Prinsip Umum Pemberian IUJK,Permohonan Pelayanan IUJK,Persyaratan, Masa Berlaku IUJK), HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN (Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK, Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan), SANKSI ADMINISTRATIF, MEKANISME PEMBERLAKUAN KEMBALI IUJK, SISTEM INFORMASI, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
40 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 4 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Usaha

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda 4_2013_Retribusi Jasa Usaha_ok.pdf

RETRIBUSI JASA USAHA

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2013/NO.22

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha

ABSTRAK:

Jenis retribusi jasa usaha diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Daerah sehingga perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 47 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 69 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang jenis dan golongan retribusi jasa usaha; retribusi pemakaian kekayaan daerah; retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan; retribusi tempat pelelangan; retribusi terminal; retribusi tempt khusus parkir; retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa; retribusi rumah potong hewan; retribusi pelayanan kepelabuhan; retribusi tempat rekreasi dan olahraga; retribusi penjualan produksi usaha daerah; prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi; peninjauan tarif retribusi; tata cara pemungutan retribusi; pengembalian kelebihan pembayaran; kedaluarsa penagihan; pemeriksaan; penyidikan; dan ketentuan pidana

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
Pada saat Perda ini berlaku, retribusi yang masih terutang berdasarkan Perda tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sepanjang tidak diatur dalam Perda yang bersangkutan masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang
28 Hlm, Penjelasan: 5 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 3 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Retribusi Jasa Umum

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

PERDA KOTA GUNUNGSITOLI NO. 3 TAHUN 2013.pdf

Retribusi - Jasa - Umum

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD. 2013/ No. 3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Retribusi Jasa Umum

ABSTRAK:

a. bahwa jenis retribusi jasa umum diatur dalam Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) UndangUndang Nomor 28 Tahun 2009, retribusi sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 .
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, JENIS DAN GOLONGAN RETRIBUSI JASA UMUM, RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN (Nama, Objek, Subjek, dan Wajib Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PELAYANAN PASAR (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), RETRIBUSI PENGENDALLAN MENARA TELEKOMUNIKASI (Nama, Objek, dan Subjek Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besamya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi), WILAYAH PEMUNGUTAN, PEMUNGUTAN RETRIBUSI (Tata Cara Pemungutan Retribusi, Pemanfaatan, Keberatan), PENGEMBALLAN KELEBIHAN PEMBAYARAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI, KEDALUWARSA PENAGIHAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN, PEMERIKSAAN, INSENTIF PEMUNGUTAN, PENYIDIKAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2013.
35 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gunungsitoli No. 2 Tahun 2013

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu

Download file:

Perda_Gunungsitoli_Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Bantuan - Keuangan - Kepada - Partai - Politik

2013

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD.2013/NO.2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

ABSTRAK:

a. Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Partai Politik di daerah berhak memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara; b. bahwa penetapan besaran bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan melalui formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu bagi Partai Politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya; c. bahwa bantuan keuangan kepada Partai Politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan Partai Politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional Sekretariat Partai Politik.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 , Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012.
Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN, PENGANGGARAN DALAM APBD, PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN, VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK, PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN, PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN, SANKSI, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 HLM

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT