Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Ayat dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, dan untuk mewujudkan ketahanan pangan di kota Gorontalo, perlu adanya pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah Kota Gorontalo yang merupakan bagian sub sistem Cadangan Pangan Nasional.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.18 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2015; PP No.17 Tahun 2015; Peraturan Presiden No.83 Tahun 2006; Permentan No.65/Permentan/OT.140/12/2010; Permenkeu No.121 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran Cadangan Pangan termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Sasaran, Pelaksana, Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan, Pengawasan, Mentoring, dan Evaluasi, serta Pelaporan dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2019.
Terdiri dari 11 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2019
PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD.2019/NO.5
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah bahwa Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Angaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepad Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk meperoleh persetujuan bersama dan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis serta prioritas, maka Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah Kota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.109 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.24 Tahun 2004 sebagaiamana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 2007; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP NMo.8 Tahun 2006; PP no.1 Tahun 2008; PP No.30 Tahun 2011; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.33 Tahun 2016; Permendagri No.62 Tahun 2017
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2019.
Terdiri dari 19 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 13 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI TENAGA PENUNJANG KEGIATAN DAERAH, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DAN PEKERJA INFORMAL DI KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Pekerja Informal di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perlindungan bagi setiap orang untuk berhak mendapat jaminan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia termasuk negara tenaga kerja yang sejahtera, adil dan makmur dan untuk meningkatkan peranan tenaga kerja dalam kegiatan pembangunan diberbagai sektor, kemungkinan mengalami kecelakaan dan kematian akibat pekerjaannya sehingga perlu melakukan perlindungan bagi tenaga kerja pada sektor formal dan informal di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No.9 Tahun 1959; UU No.3 Tahun 1992; UU No.38 Tahun 2000; UU No.40 Tahun 2004; UU No.24 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan PP No.83 Tahun 2013; PP No.85 Tahun 2013; PP No.44 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Program Jaminan Sosial Ketenaga Kerjaan Bagi Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dan Pekerja Informal Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Sasaran Penerima Program, Persyaratan Penerima Program, Mekanisme Pendaptan, Pendaftaran, dan Pendistribusian Kartu, Besaran Iuran dan Jenis Kesepakatan, Tata Cara Pemabyaran Iuran, Manfaat JKK dan JKM,Penyuluhan/Sosialisasi, serta Monitoring dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2019.
Terdiri dari 13 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kode Etik Personil Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018 serta untuk melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang bersih, berwibawa, profesional dan bertanggung jawab serta memiliki integritas tinggi serta menjunjung prinsip-prinsip pelaksanaan tugas pemerintahan yang baik.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Perda No. 5 Tahun 2016; Perwali Gorontalo No. 27 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Gorontalo No. 23 Tahun 2018; Perwali Gorontalo No. 24 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang kode etik personil bagian pengadaan sekretariat daerah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang nilai dasar, maksud dan tujuan, ruang lingkup, prinsip, kewajiban dan larangan, majelis pertimbangan kode etik, prosedur penegakan kode etik, serta sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 3 Tahun 2019
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERWALI Kota Gorontalo No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota nomor 3 tahun 2019 tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
insentif khusus pengelola keuangan daerah di lingkungan pemerintah kota gorontalo
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 3, BD.2019/No.3
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Insentif Khusus Pengelola Keuangan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan kinerja, motivasi dan produktivitas kerja aparatur Badan Keuangan dalam menjalankan tugas dengan beban kerja yang cukup tinggi.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang insentif khusus pengelola keuangan daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, ketentuan penerima, perhitungan insentif beban kerja, kewajiban dan tanggungjawab penerima TPK, besaran dan pembayaran insentif khusus, serta ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 33 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah dan untuk mengembangkan Sistem Informasi Perencanaan Terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah secara online (Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah) yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2004; UU No.17 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.8 Tahun 2008; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.98 Tahun 2018; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2012; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penggunaan Dan pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud, Tujuan, Kedudukan, dan Ruang Lingkup, Pengelolaan Sistem, Tahapan dan Mekanisme Pengusulan Kegiatan, Serta Pengendalian dan Evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam hal tata usaha keuangan maupun pengadaan barang/jasa perlu peran pwjabat penatausahaan pembantu pada Perangkat Daerah dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan dan untuk melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui pejabat penatausahaan pembantu dan kelompok kerja Unit Layanan Pengadaan terlaksana dengan baik perlu dilakukan perubahan Biaya Standar.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004: UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.19 Tahun 2016; Perda Kota Gorontalo No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 16 halaman dengan lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019
PERWALI Kota Gorontalo No. 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Gorontalo Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 perlu membentuk Peraturan Walikota Gorontalo tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.38 Tahun 2000; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.20 Tahun 2004; PP No.3 Tahun 2007; PP No.6 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.86 Tahun 2017; Permendagri No.31 Tahun 2019; Perda Kota Gorontalo No.40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No.3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.4 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No.9 Tahun 2008; Perda Kota Gorontalo No.11 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Gorontalo Tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2019.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 41 Tahun 2019
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PERSONIL BAGIAN PENGADAAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA GORONTALO
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, diamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah dari pemohon layanan tertentu dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berusaha Terintegrsi Secara Elektronik diamanatkan bahwa segala biaya perizinan berusaha yang salah satunya Pajak Daerah wajib dibayar oleh Pelaku Usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.25 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nno.9 Tahun 2015; PP No.55 Tahun 2016; Permendagri No.112 Tahun 2016; Perda No.17 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Layanan Publik Tertentu Yang Dilakukan Konfirmasi Satatus Wajib Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah Atas Pelayanan Publik Tertentu, serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 37 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, guna menumbuhkan karakter anti korupsi dan Optimalisasi Sumber Daya Manusia terkait pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kota Gorontalo pada Satuan Pendidikan, Tenaga Pendidik, peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai, perlu memnbentuk Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Kota Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Walikota Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No. Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.30 Tahun 2002; UU No.20 Tahun 2003; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No.17 Tahun 2013; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.19 Tahun 2005; PP No.48 Tahun 2010; PP No.17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan No.66 Tahun 2010; PP No.11 Tahun 2017; Peraturan Presiden No.87 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara No.10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Di Kota Gorontalo termasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Implementasi Pendidikan Anti Korupsi, Kerja Sama, Monitoring, Evaluasi Pelaporan dan Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan, Pearn Pemerintah, Pembiayaan, serta Sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2019.
Terdiri dari 15 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
