Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang tenteram, tertib, dan aman, perlu adanya pengaturan terhadap kebiasaan dan tingkah laku dengan berlandaskan pada aturan dan budaya yang berkembang dimasyarakat.
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 16 Tahun 2018
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemda
3. penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
4. Penegakan Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Pembinaan dan Pengawasan
6. Peran Serta masyarakat
7. Pembiayaan
8. Ketentuan Penyidikan
9. Ketentuan Pidana
10. Ketentuan Lain-Lain
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2020.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2), PP No. 109 Tahun 2000 dan besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan klasifikasi PAD
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 20 Tahun 2019, PP No. 109 Tahun 2000, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 33 Tahun 2019, Perda Kab. Agam No. 8 Tahun 2019, Perbup Aham No. 62 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Biaya Penunjang Operasional
3. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Sabtu Bermutu Bagi Guru, Kepala Sekolah, dan Peserta Didik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Kab. Agam, pemda perlu mengupayakan peningkatan kualitas guru, kepala sekolah, dan peserta didik, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan diluar kegiatan belajar mengajar (kegiatan inti sekolah), sehingga meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 20 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 19 Tahun 2005
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. ketentuan Umum
2. Paradigma, Tujuan, dan Manfaat
3. Pelaksanaan Sabtu Bermutu
4. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan
5. Pembiayaan
6. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
14 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 2
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan BMN/D, perlu menetapkan perda tentang BMD
UUD 1945, UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 27 tahun 2014, Permendagri No. 19 Tahun 2016
Sistematika Perda ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pejabat Pengelola BMD
3. Perencanaan Kebutuhan BMD
4. Pengadaan
5. Penggunaan
6. Pemanfaatan
7. Pengamanan dan pemeliharaan
8. Penilaian
9. Pemindahtanganan
10. Pemusnahan
11. Penghapusan
12. Penatausahaan
13. Pengelolaan BMD pada SKPD yang Menggunakan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD
14. BMD berupa Rumah Negara
15. Pengendalian dan Pengawasan
16. Ganti Rugi dan sanksi
17. ketentuan lain-Lain
18. Ketentuan Peralihan
19. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2020.
246 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi daerah Pengarusutamaan Gender kabupaten Agam Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Permendagri No. 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 tahun 2011, pemda diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2006, PP No. 8 Tahun 2008, PP No. 12 Tahun 2019, Perpres No. 2 Tahun 2015, Permendagri No. 15 Tahun 2008, PermenPPPA No. 4 Tahun 2014,Perda kab. Agam No. 6 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kedudukan
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika
5. Pemantauan dan Evaluasi
6. Review dan Pengawasan
7. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
29 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 5
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas nagari Nan Tujuah Kecamatan Palupuh
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Nan Tujuah Kec. Palupuh
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 12 Tahun 2007,
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Batas Nagari Nan Tujuah
3. Ketentuan Peralihan
4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2020
PERBUP Kab. Agam No. 33 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Agam Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014, maka perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari Tahun 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 20 Tahun 2018, Perda Kab. Agam No. 8 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penghitungan dan Penetapan ADN Setiap Nagari
3. Tata Cara Penyaluran ADN
4. Penggunaan
5. Pelaporan
6. Monitoring dan Evaluasi
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2020.
12 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 7
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa tahun 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Tahun 2020
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 78 Tahun 2019, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PMK No. 205/PMK.07/2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Penghitungan Pembagian dan Penetapan Dana Desa
3. Penyaluran Dana Desa
4. Prioritas Penggunaan Dana Desa
5. Pelaporan Dana Desa
6. Pemantauan dan Evaluasi
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
19 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3), Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, perlu menetapkan Perbup tentang Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Nagari Tabek Panjang Kecamatan Baso
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Agam No. 12 Tahun 2007,
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum 2. Batas Nagari Tabek Panjang 3. Ketentuan Peralihan 4. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
23 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2020 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa pedoman pengelolaan belanja tidak terduga telah ditetapkan dengan Perbup. Agam No. 47 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga. Beberapa ketentuan dalam Perbup. Agam No. 47 Tahun 2018 perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 24 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 39 Tahun 2007, PP No. 21 Tahun 2008, PP No. 22 Tahun 2008, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Perda kab. Agam No. 2 tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Peruntukkan Belanja Tidak Terduga
3. Penganggaran
4. Pernyataan keadaan Darurat dan Bencana Sosial
5. Prosedur Pencairan Dana dan Penatausahaan
6. Pertanggungjawaban dan Pelaporan
7. Pengawasan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Januari 2020.
22 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
