Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Alih Media Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar.
ABSTRAK:
Bahwa untuk penataan arsip secara sistematis dalam pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan efisien serta menjamin keamanan, perlindungan, pemeliharaan dan ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah, diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf (c) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, pelaksanaan alih media arsip paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan diundangkan, sehingga perlu menyusun pedoman pengelolaan alih media arsip;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pengelolaan Alih Media Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan ini memuat tentang Peraturan Bupati Banjar tentang Pedoman Pengelolaan Alih Media Arsip Pemerintah Kabupaten Banjar, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Alih Media Arsip;
Pendanaan;dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2021.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 41 Tahun 2021
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
ABSTRAK:
Bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota Partai dan masyarakat serta kelancaran administrasi Partai Politik perlu adanya bantuan dana yang di berikan secara proporsional kepada Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
Bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepala Partai Politik sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penggangaran dalan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bnatuan keuangan Partai Politik sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertangungjawaban penggunaan Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu did atur mengenai tata cara pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Banjar.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang NOmor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintahan Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Kabupaten Banjar, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Perhitungan Bantuan Keuangan;
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
Pengajuan Bantuan Keuangan;
Verifikasi Kelengakapan Administrasi;
Penyaluran Bantuan Keuangan;
Penggunaan Bantuan Keuangan;
Pelaporan Dan Pertangunggjawaban;
Ketentuan Lain-Lain;
Ketentuan Peralihan;dan
Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Banjar No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi
Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha
ABSTRAK:
bahwa investasi Pemerintah Daerah yang salah satunya berupa investasi langsung bertujuan untuk manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna meningkatkan pendapatan dan omset penjualan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa Pemberian Pinjaman yang digunakan untuk Fasilitas Pendanaan dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat resiko dan kebijakan Portofolio Investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun
2017
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun
2018
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun
2019
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2021
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kewenangan Investasi;
3. Sumber Dana;
4. Perencanaan;
5. Penganggaran;
6. Pelaksanaan;
7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha;
8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah;
9. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan;
10. Ketentuan Lain-Lain;
11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
13 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum: Undang-Undang 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2021.
Peraturan ini memuat tentang Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Penjabaran Pertanggunjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan Arsip dinamis yang efektif dan efisien dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan Arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak, maka perlu adanya klasifikasi atau pembatasan terhadap akses Arsip dinamis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan
Kearsipan untuk mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Daerah perlu membuat sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Dinamis Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis;
3. Akses Arsip Dinamis;
4. Pengelola Arsip;
5. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
300 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria
ABSTRAK:
bahwa angka kejadian Malaria di Kabupaten Banjar sudah berada di bawah 1 per 1000 penduduk dalam 3 (tiga) tahun terakhir yang menjadi syarat untuk memasuki tahap eliminasi; bahwa untuk mencapai tahap eliminasi perlu upaya percepatan yang terstruktur dan berkesinambungan serta memberikan arah, kebijakan dan kepastian hukum kepada pihak yang melaksanakan program dan kegiatan eliminasi Malaria di Kabupaten
Banjar, diperlukan pedoman penyelenggaraan program eliminasi Malaria; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 374/Menkes/Per/III/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/1/ 2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes/SK/VIII/2003; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/Menkes/SK/IV/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Kebijakan Dan Strategi;
3. Kelembagaan;
4. Penemuan, Surveilans Migrasi Dan Tata Laksana Penderita Malaria;
5. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
6. Pencegahan Dan Penanggulangan Resiko;
7. Penanggulangan Penyakit Malaria Berbasis Masyarakat;
8. Pembentukan Tim Koordinasi Eliminasi Malaria;
9. Peran Serta Unit Pelayanan Kesehatan Dan Masyarakat Akademis Dalam
Eliminasi Malaria;
10. Pendanaan;
11. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2021.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan perkotaan Martapura sebagai pusat kebudayaan dan kawasan wisata religius islami yang berketahanan dan berkelanjutan serta tetap memperlihatkan karakteristik kehidupan masyarakat beragama yang maju, mandiri dan agamis; bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dengan melaksanakan pembangunan fisik dan penataan kawasan yang dilaksanakan secara holistik dan komprehensif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; bahwa untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam dan penataan kawasan perkotaan guna mendukung Kabupaten Banjar sebagai pusat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, perlu menetapkan acuan dalam pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan strategis pembangunan kawasan perkotaan Martapura; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penataan Kawasan;
3. Pelaksanaan Penataan Kawasan;
4. Pengendalian Penataan;
5. Pendanaan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rancangan akhir
Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Banjar disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
untuk di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
Bahwa Rencana Perangkat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah ditetapkan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar
Tahun 2022.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Bupati Banjar Nomor 31 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Kedudukan Renja Perangkat Daerah;
dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2021.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penialain Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Banjar melalui peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah, maka perlu didukung dengan penguatan sistem pengendalian intern dan penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banjar; bahwa dalam upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah, maka diperlukan strategi pengendalian internal pada Perangkat Daerah melalui penilaian mandiri kepatuhan dan kinerja intern Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan dan Kinerja Intern Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2020
Peraturan Bupati Tentang Penilaian Mandiri Kepatuhan Dan Kinerja Intern Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Pelaksanaan Penilaian Mandiri Indikator Kepatuhan Dan Kinerja Intern;
3. Periode Penilaian;
4. Penjaminan Kualitas;
5. Pelaporan Hasil Penilaian Mandiri;
6. Pendanaan;
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
21 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkam ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka untuk melaksanakan perubahan kebijakan dan strategi pemerintah serta menyesuiakan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 353 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 yang telah di sesuaikan dengan hasil fasilitasi Gubenur di sampaikan kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah guna memperoleh persetujuan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2021;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum; Undang-Undang Tahun 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Dearah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Perubahan atas peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
Perubahan atas peraturan Bupati Banjar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 38).
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
