Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 155 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

Lalu Lintas, Jalan

Abstrak

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

ABSTRAK:

a. bahwa seeuar dengan f'era.turan Pemennt.ah RL Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta sebagai salah eatu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat m a k a diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bennotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
BABI KETEIITUA!f UIIUM BAli iI IIAKSUD DAii TUJUA!f RABID RUANO LIJIIGKUP BAB IV PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJI BABV PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN BABVI PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN BABVII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BABVIIl RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT BABIX PARKIR PENGUNJUNG BABX PEIIBIAYAAN BAB XI PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN BABXII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
NOMOR 17 TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 53 Tahun 2017

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barru

Struktur Organisasi

Abstrak

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BARRU

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD.2017/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan untuk lebih mendukung pelaksanaan sebagian tugas, fungsi, dan wewenang Dinas Perhubungan Kabupaten Barru didalam memberi pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk membentuk unit Pelaksana Teknis Dinas yang secara khusus mengelola urusan di bidang pengujian kendaraan bermotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Barru;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 ); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.2002
Pasal 14 BABV KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pasal 16

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
NOMOR 53 TAHON 2017
3

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru No. 8 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
PERDA-8-2014-PERUBAHAN-PERDA-NOMOR-7-2010-LEGISLASI-DAERAH.pdf

Abstrak

perubahan-peraturan

2014

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2014/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah

ABSTRAK:

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan ketentuan dalamPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah tidak sesuai lagi dengan dinamika perkembangan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerahtentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2010 tentang Legislasi Daerah
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG LEGISLASI DAERAH.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2014.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG LEGISLASI DAERAH
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2013

Perubahan Status Desa Mattappawalie menjadi Kelurahan

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2016

Pembibitan Ternak Sapi Bali

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
perda_no_2_2016_pembibitan_ternak_sapi_bali.pdf

Abstrak

pertanian dan peternakan

2016

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2, TLD No.33

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembibitan Ternak Sapi Bali

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 4437/Kpts/SR.120/7/2 013 tentang Penetapan Kabupaten Barru Sebagai Wilayah Sumber Bibit Sapi Bali, maka dipandang perlu untuk membentuk suatu pedoman dalam rangka mendukung keberhasilan Kabupaten Barru sebagai wilayah sumber Bibit Sapi Bali; b. bahwa dalam rangka pemenuhan ketersediaan bibit yang berkualitas sesuai potensi genetiknya serta memenuhi standar kesehatan hewan, perlu dilakukan program Pembibitan Sapi Bali secara berkelanjutan untuk pendapatan dan kesejahteraan masyarakat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3102); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarnisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
Bibit Sapi Bali harus memenuhi : a. persyaratan umum; dan b. persyaratan khusus.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Januari 2016.
63 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2013.