Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No.17

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

ABSTRAK:

a. bahwa seeuar dengan f'era.turan Pemennt.ah RL Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta sebagai salah eatu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat m a k a diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bennotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day);
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
BABI KETEIITUA!f UIIUM BAli iI IIAKSUD DAii TUJUA!f RABID RUANO LIJIIGKUP BAB IV PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJI BABV PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN BABVI PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN BABVII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BABVIIl RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT BABIX PARKIR PENGUNJUNG BABX PEIIBIAYAAN BAB XI PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN BABXII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016.
NOMOR 17 TAHUN 2016
10

PELAKSANAAN HARi DAN JAM KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARRU

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2016/No.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingk.ungan Lembaga Pemerintah, dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur pelaksanaan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 · tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah; 7. Peraturan Daerah Kabupten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 01); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 2); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Pada Ka bu paten Barru( Lembaran Daerah Kab.Barru Tahun 2010 WIIIICIIIIUI[IIIIIJllnCDII.UID,.J,.QIC��------------------ Nomor 28 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 65); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten barru tahun 2010 Nomor 53); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barru ( Lembaran Daerah kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten harm Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 2);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III KETENTUAN HARi KERJA DAN JAM KERJA BAB IV DISIPLIN BABV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2016.
NOMOR 16' TAHUN 2016
6

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2016/No.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT

ABSTRAK:

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Dan Insentif RT;
I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 · . tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan.Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan at.as Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik lhdonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGHASILAN TETAP KBPALA DESA DAN PERAJl'GKAT DESA BAB III TUli'JANGAN KEPALA DESA DAN PERAlfGKAT DESA BAB IV TUli'JANGAN BADAN PERJIUSYAWARATAN DESA BABV Dl'SEl!ITIF RUKUII TETANGGA BAB VI PE!fGHASILA!f DAN TU!fJANGAN KEPALA DESA DAN PERAlfGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI lfEGERI SIPll. BAB VII PElfERIMAAlf LAilf YANG BAH BAB VIII KETE1'TUAN PE!fUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2016.
NOMOR: 10 TAHUN 2016
16

TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2016/No.14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan NIlai Sewa Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (6) mengenai Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah maka untuk menjam.in kepastian prosedural penyelenggaraan kelancaran penyelenggaraan reklame dan tertibnya pemungutan/pengelolaan Pajak dalam Peraturan Bupati; Reklame perlu ditetapkan b. bahwasehubungan dengan maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Penyelenggaraan dan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame;
: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah .. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ); 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 6. Undang-uridang Nomor 12 Tahun 2011 teritang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); '"/. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 9. Peraturan Pemerintah Nornor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inscntif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11.Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor l); 12.Peraturan Daerah Kabupatcn Barru Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 2 ) Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tah un 2008 Nornor 26, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 3); i3.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ba.rru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru nomor 6); 14.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 nomor 6); 15.Peraturan Oaerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2011 Nomor 8); 16.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perizinan Non Retribusi (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2012 Nomorl4); 17 .Peraturan Bupati Barru Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Togas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN DAN HASIL PERHJTUNGAN NILAI SEWA REKLAME. BAB J. KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru. 3. Bupati adalah Bupatifsarru. 4. Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal adalah Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal KabupatenBarru. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraa.n dan pengelolaan reklame berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. lzin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan Peraturar; Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah ata.u diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 7. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalarn bentuk izin maupun tanda daftar usaha. 8. Sadan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan narna dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan,firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. 9. Reklame adalah benda, alat, perbuat.an atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah. 10. Reklame Megatron/Videotron/LED adalah reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklarne atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah• ubah,terprograrn dan difungsikan dengan tenaga listrik. 11. Reklame bando jalan adalah reklame yang terbuat dari rangka besi atau sejenisnya dibangun dengan melintang di jalan haik bersinar atau tidak bersinar maupun disinari. 12. Reklame Billboard/Papan adalah reklarne yang terbuat dari rangko. besi, seng, aluminium, fiber glass, kaca, batu, logam, alat penyinar atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, pintu, pohon, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar yang bersifat tetap. 13. Reklame Baliho adalah reklame yang rangkanya dibuat dari papan kayu atau bahan lain yang sejenis dipasang atau dibuat pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidentil. 14. Reklame Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Poster adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dengan itu. 15. Reklame Selebaran/Brosur/Leafleat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau .·· . . . . ... ' dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suat.u benda lain. 16. Reklame Stiker/Melekat adalah reklame berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per lembar. 17. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 18. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat. 19. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara yang terbagi menjadi dua yaitu di luar ruangan yang bersifat permanen dan bersifat tidak permanen. 20. Reklame Film/Slide adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara menggunakan klise (celluloide) berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk memproyeksikan dan/atau dipancarkan. 21. Titik Reklame adalah ternpat dan/ atau lokasi di mana bidang reklamedidirikan atau ditempelkan yang bersifat pennanen. 22. Izin Titik adalah Izin Pendirian Tiang Reklame pada tempat dan/atau lokasi di mana reklame akan didirikan atau ditempelkan yang bersifat permanen. 23. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untukdan atas nama pihak lain. 24. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besamya pajak reklame. 25. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, biaya pemasangan dan biaya pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. 26. Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan rekla.me berdasarkan pertimbangan ekonomi dan/atau nilaijual. 27. Nilai Kontrak adalah nilai sewa yang disepakati yang oleh konsumen/ distributor terhadap pihak ketiga selaku penyelenggara reklame dalam jangka waktu tertentu. s . : . 28. Kelas Jalan Reklame adalah Klasifikasi jalan menurut tingkatan Strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan dalam Peraturan ini. 29. Kawasan/zonasi adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan rekalme. 30. Jala.n Negara adalah jalan arteri dan jaian kolektor dalam system jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota propinsi, danjalan strategis nasional. 31. Jala.n Propinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. 32. Jala.n Kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak tennasuk pada jalan nasional dan propinsi yang menghubungkan ibukota kabupaten dan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, dengan pusat kegiatan local. 33. Jalan Desa / Kelurahan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman dalam desa, sertajalan lingkungan. BAB II TATA CARA PERHITUNGAN NIL.AI SEWA REKLAME � Paaal 2 (1) Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan: a. nilai jual objek pajak reklame; dan b. nilai strategis penyelenggaraan reklame. (2) Nilai Sewa Reklame sebagai dasar perhitungan pajak reklame yang diselenggarakan sendiri oleh orang pribadi atau badan. (3) Komponen Nilai Strategis Penyelenggaraan Reklame ditentukan berdasarkan : a. klasifikasi lokasi/kelas jalan; b. ketinggian objek reklame; c. sudut pandang; dan c. luas reklame. (4) Penetapan dan hasil perhitungan nilai sewa reklame dan klasifikasi nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame yang telah ditetapkan merupakan dasar pengenaan pajak reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Larnpiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini. 6 ..., . . . . BABUI JENIS REKLAME Paaal 3 ( l) Jenis reklame dibedakan menjadi: a. reklame tetap terbatas; dan b. reklame insidentil ; (2) Reklarne tetap terbatas adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun, reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne megatron/videotron/led; b. reklarne bando jalan; dan c. reklame billboard/papan. (3) Reklame insidentil adalah reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan reklame yang berlaku kurang dari 1 (satu) tahun, reklame insidentil sebagairnana dimaksud, terdiri dari : a. reklarne baliho/kain/spanduk/umbul-umbul/poster; b. reklarne stiker/melekat; c. reklame selebaran/brosur/leafleat; d. reklame film/ slide; e. reklame udara; f. reklame suara; g. reklame peragaan; dan h. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan. BAB IV STANDAR REKLAME Paaal4 ( 1) Setiap pemasangan reklame harus memenuhi standar reklarne. (2) Standar reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. standar etik yaitu isinya tidak bertentangan dengan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) da.n menjaga norma kesopanan; b. standar estetis yaitu bentuk dan penampilannya mernperhatikan aspek keindahan; c. standar teknis yaitu reklame yang dipasang memenuhi ketentuanstandar kekuatan konstruksi; d. standar fiskal yaitu reklame yang dipasang telah melunasi seluruh kewajiban perpajakan; 7 nnnr rzrr rrn1n11nna:-mnunu1n11cr1erwawPJJJUUOIUIPlllliiilliliiliQ e. standar administrasi yaitu reklame yang dipasang memenuhi persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan f. standarkeselamatan yaitu reklamc yang dipasang tidak menggangu lalu lintas dan tidak. membahayakan masyarakat disekitarnya. BABV KERJASAMA PENGELOLAAN REKLAME PADA LOKASI ATAU TEMPAT-TEMPAT TERTENTU Paaal 5 (1) Pada lokasi atau tempat-tempat tertentu dapat dipasang reklame, melalui kerjasama pengelolaan dengan pihak lain. (2) Lokasi atau tempat-tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu taman kota dan shelter angkutan kota. (3) Kerjasa.ma sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa: a. kerjasarna pemanfaatan; b. perjanjian sewa-menyewa; c. bentuk-bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang• undangan. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berpedoman pada Peraturan Daerah yang mengatur pemanfaatan kekayaan milik daerah. BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Pasal 6 ( 1) Set:iap orang atau badan yang memasang reklame wajib memiliki IzinPemasangan Reklame dan Izin Titik dari KP3M. (2) Jenis Reklame yang wajib memiliki Izin Titik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : a. kategori reklame adalah reklame tetap terbatas: dan b. lokasi pemasangan terletak pada titik reklame yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. (3) Masa Berlaku lzin Titik selama 3 Tahun. (4) lzin Pemasangan Reklamc sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis Reklame Tetap Terbatas melalui tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan permohonan oleh pemohon; b. Persetujuan titik lokasi dari Tim Teknis KP3M; c. Setelah memperoleh persetujuan titik lokasi yang dituangkan dalam Berita Acara, kepada Pemohon diberikan Surat Keterangan 8 . ... Sementara sebagai dasar pembayaran pajak dan memulai pekerjaan pembangunan konstruksi reklame atau pemasangan media rek.lame; dan d. Setelah memperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, pajak rek.lame pemohon dapat memperoleh Surat lzin Pemasangan Reklame dengan m.enyerta.kan bukti pembayaran dimaksud. (5) Untuk jenis reklame insidentil pada saat pembayaran pe.jak dan pengambilan Surat Izin Pernasangan Reklame, masing-masing ditandatangani sebagai tanda legalitas pada masing-masing reklame. (6) Setiap orang atau badan yang mengajukan Izin Pema.sangan Reklame harus menyertakan desain atau garnbar reklame yang akan dipasang. (7) Setiap orang atau badan yang sebelumnya telah memiliki izin dan telah habis masa berlakunya apabila pemasangan reklame akan diperpanjang, wajib melakukan perpanjangan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Terhadap lzin Pemasangan Reklame tetap yang akan habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin, Pemegang Izin wajib memperbaharui/memperpanjang izin. (9) Penghitungan besarnya pajak didasarkan pada berlakunya masa pajak. ( 10) Untuk pemasangan reklame insidentil diberikan maksimum 30 (tiga puluh) hari dengan satu kali perpanjangan dan untuk perpanjangan sela.njutnya harus mengganti dengan bahan yang baru. (11) Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari KP3M. (12) Nama Pengenal Profesi atau usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada Iokaei yang dimaksud yang besar ukurannya melebihi 1 M:i (Satu meter persegi) dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandung nilai komersial. (13) Nama Pengenal Profesi atau Usaha yang dipasang melekat pada bangunan tempat profesi atau usaha pada lokasi yang dimaksud dengan mencantumkan logo barang dan/atau produk komersial, dapat ditetapkan pajaknya karena dikategorikan Objek Pajak Reklame dan mengandurig nilai komersial. 9 Paaal7 KP3M berwenang clan bertanggungjawab memberikan pelayanan terhadap proses perizinanpemasangan reklarne hingga penerbitan dokumen perizinan. BAB VD MEKANISME PENERBITAN SURAT IZIN Bagian Kesatu Peraya.ratan Paaal 8 Perrnohorian pemasangan reklame dapat di proses setelah mengisi formulir permohonan dengan melengkapi dokumen persyaratan lainnya, antara lain: a. Gambar (design) reklame; b. Gambar dan perhitungan konatruksi reklarne; c. Denah (Gambar) lokasi: d. Persetujuan tidak keberaran dari pemilik tanah yang disertai foto copy alat bukti kepemilikan, foto copy dasar hak pemakaian atau dasar perjanjian yang memberikan kewenangan pemakaian; dan e. lzin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk jenis reklame megatron, reklame papan yang berukuran diatas 4 x 6 meter dan Rcklame Bando. Bagian Kedua MEKANISME PENERBITAN Paaal 9 ( 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada Kepala KP3M dengan mengisi forrnulir permohonan dengan melampirkan persyaratan administrasi sebagaimana diatur pada Pasal 7. (2) Petugas Pendaftaran menerima berkas permohonan izin dan melakukan penelitian berkas dan persyaratan administrasi pemohon. (3) Apabila telah memenuhi persyaratan, maka petugas pendaftaran akan melakukan registrasi pada buku registrasi pendaftaran, menyertakan kartu kontrol dokumen perizinan dan pemohon menerima Tanda Terima pendaftaran. 10 ..• '' (4) Apabila berkas tidak lengkap, maka berkas permohonan akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. (5) Petugas pendaftaran selanjutnya menyerahkan berkas permohonan kepada Tim Teknis. (6) Tim Tekriis melakukan pemeriksaan berkas permohonan dan melakukan peninjauan di lokasi rencana pemasangan reklame jika lokasi yang dimaksud berdampak pada amdal lalu lintas, untuk kemudian memberikan rekomendasi menerirna atau menolak kepada Kepala KP3M selaku Koordinator Tim Teknis. (7) Jika permohonan ditolak, maka permohonan izin akan dikembalikan kepada pemohon dengan menyertakan alasan penolakan. (8) Untuk permohonan izin yang diterima, Tim Teknis menyerahkan berkas permohonan kepada petugas registrasi penomoran izin. (9) Petugas registrasi penomoran izin memberikan nomor izin dan selanjutnya menyerahkan berkas permohonan ke petugas pencetakan izin. (10) Petugas pencetakan izin menginput data, mencetak izin dan memeriksa kembali kebenaran Izin yang telah clicetak. (11) Petugas pencetakan izin menyerahkan Surat izin kepada Tim Teknis untuk dikorekai ulang. ( 12) Tim Teknis menyerahkan Surat izin kepada Kepala Seksi yang menangani untuk dikoreksi dan diparaf. (13) Kepala Seksi menyerahkan Surat Izin kepada Kasubag Tata Usaha untuk dikoreksi dan diparaf. (14) Kasubag Tata Usaha menyerahkan surat izin kepada Kepala KP3M untuk ditanda tangani. ( 15) Surat izin yang Asli diserahkan kepada petugas penyerahan untuk melakukan pencatatan dan salinan izin diserahkan ke petugas pengarsipan untuk diarsipkan. ( 16) Petugas Penyerahan selanjutnya menyerahkan kepada pemohon izin dan pemohon menandatangani bukti pengambilan surat izin. { 1 7) Masing-masing petugas yang terkait dalarn proses penerbitan surat izin wajib membubuhi paraf pada kartu kontrol dokumen perizinan. Bagian Ketiga Penandatanganan 12:in Pasal 10 {l) Penandatangan surat izin diatur sebagai berikut: a. Surat Izin ditandatangani oleh Kepala KP3M; b. Apabila Kepala KP3M berhalangan atau melaksanakan tugas luar, rnaka surat izin ditandatangani oleh Kasubag Tata Usaha Bagian Keempat Tata Cara Pemaaangan Pasal 11 (1) Pemasangan reklarne dapat mulai dilakukan apabila penyelenggara reklame telah mendapatkan Izin Pemasangan dari KP3M. (2) Pemasangan reklame tetap terbatas harus mendapatkan rekomendasi terlebih dahulu dari Tim Teknis Perizinan Reklame. (3) Setiap orang atau badan yang memasang reklame wajib membayar pajak reklame PaAl 12 ( 1) Pemasangan reklame harus sesuai dengan ukuran, keti.nggian, bahan, materi, gambar, warna, titik lokasi, konstruksi dan ciri-ciri lainnya yang tertera dalam Izin Pemasangan Reklarne (2) Terhadap pemasangan reklame yang tidak sesuai dalam Izin Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai reklame baru dan pihak pemasang harus mengurus Izin Pemasangan Rek.lame yang baru dan membayar pajak reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PaAl 13 ( 1) Setiap pelaksanaan pernasangan reklame yang telah diizinkan harus memenuhi syarat-syarat standar keamanan bagi orang lain maupun pengguna jalan dan standar teknis konstruksi pemasangan. (2) Apabila pemohon reklame tetap dalarn jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak penyelenggara izin titik batal, tanggal dikeluarkannya Surat lzin Titik, tidak menindaklanjuti proses perizinannya, maka sehingga lokasi penempatan reklame tersebut dapat dimohonkan oleh pihak lain. (3) Biaya Operasional Tim Teknis permohonan Izin Titik Reklame ditanggung oleh pihak pemohon. .. ' BAB VIII KEWAJmAN PaH.114 ( 1) Dalam rangka menjaga ketertiban, kelestarian dan keindahan lingkungan,reklame yang telah dipasang wajib dipelihara clan dirawat secara berkala. (2) Pemeliharaan dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat( 1) ,dilakukan oleh orang atau badan pemegang izin reklame. (3) Segala resiko yang ditimbulkan dari pemasangan reklame menjadi tanggungjawab penyelenggara reklame dan/ atau Pemegang Izin. (4) Memenuhi kewajiban pembayaran pajak BAB IX PENCABUTAN IZIN Pasal 15 ( 1) Izin pemasangan reklame tetap dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,apabila : a. pada reklame yang bersangkutan tidak sesuai dengan izin yang diberikan sebagaimana dimaksud dalarn pasal 8; b. Pemasangan reklame dan konstruksinya tida.k sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh tim teknis perizinan reklame; c. Hasil evaluasi konstruksi dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak mengindahkan surat peringatan dari Kantor Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal untuk memperbaiki sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/ atau d. Melanggar ketentuan yang rnengatur mengenai penyelenggaraan reklame. (2) Sebeium izin dicabut sebagaimaria dimaksud pada ayat (1), Kantor Pelayanan Perizirian dan Penanaman Modal terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada pernilik reklame dan/ atau Pemegang Izin sebanyak 3 (tiga) kali yang masing-masing berja.ngka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berakhir dan belum ada tindakan nyata dari pemilik reklame dan/atau pemegang izin, maka Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Penanaman Modal mengeluarkan keputusan pencabutan izin. dan Paaal 16 ( 1) Apabila izin telah dicabu t, maka penyelenggaraan reklame dinyatakan tidakberlaku. (2) Apabila dalam jangka waktu pa.ling lama 7 (tujuh) hari kalender setelah dicabutnya izin, yang bersangkutan tidak melaksanakan pembongkaran, maka Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran reklame dimaksud. BAB X PENUTUPAN DAN PEMBONGKARAN REKLAME Paaal 17 Pemerintah Daerah berwenang melakukan penutupan dan/atau pembongkaran terhadap jenis-jenis pemasangan reklarne sebagai berikut : a. pemasangan reklarne yang sudah berakhir masa berlakunya dan tidak diajukan perpanjangan izin ; b. pemasangan reklarne yang tidak merniliki izin: c. pemasangan reklame yang tidak scsuai dengan izin yang diberikan; atau d. pemasangan reklame yang melanggar dan tidak melalui proses sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 14. BAB XI LARANGAN Paaal 18 Setiap orang atau badan atau pernilik reklame, dilarang : a. menernpelkan atau menggunakan lokasi/tempat pemasangan reklame yang tidak sesuai dengan izrn yang dimiliki; b. menggunakan ukuran dan bahan reklame yang tidak sesuai dengan izin yang dirniliki; c. merusak kelestarian lingkungan tempat pemasangan reklame; d. memasang reklarne dengan cara melintang di atas jalan untuk jenis reklamespanduk; e. memasang reklame yang tidak rnemenuhi standar reklame; f. memasang reklame secara menempel pada pagar taman; g. memasang tiang penyangga umbul-urnbul dan banner menempel dan dipaku pada batang pohon; h. memasang/menempatkan reklame yang menutupi rcklame lainnya; dan 14 \ lalllllllllllll1Allllll11114000Ullfuuu••••••••�......-�·u•U••••-•uu•---·----·---·-·-··-·-·· i. memasang reklame bersinar dengan cara langsung mengambil aliran listrik dari tiang listrik dan diharuskan memasang meteran listrik tersendiri sesuai ketentuan teknis yang berlaku. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Paaal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak: tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2014.
22

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD DAN INSENTIF RT

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 10, BD.2016/No.10

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD dan Insentif RT

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 82 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, penghasilan tetap Kepala Desa dan Perarigkat Desa dianggarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan selain menerima penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, Dan Insentif RT;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 4. Peraturan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093).
PENGHASILA.N TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BPD, DAN INSENTIF RT. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barru. 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas• batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. 10. Staf adalah staf Desa yang membantu Kepala Desa, Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis dalam bidang administrasi. 11. Bendahara Desa adalah staf Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa; 12. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat. 13. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan. 14. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa. 15. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari APBDesa. 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 17. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. BABII PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 2 ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap dan tunjangan. (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa. (3) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Desa. (4) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan kekosongan jabatan Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa dikembalikan ke rekening desa. (5) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa bersumber dari ADD. Pasal 3 Pengalokasian ADD pada APBDes untuk penghasilan tetap, Tunjangan, Insentif, dan Honor Kepala Desa dan Perangkat Desa sampai dengan paling banyak 300/o (tiga puluh perseratus) dalam belanja tidak langsung. ,._,,' , l Pasal 4 (1) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) per bulan, adalah sebagai berikut: a. Kepala Desa Rp 2.500.000,- b. Sekretaris Desa Rp 1.750.000,- c. Kepala Urusan/Seksi Rp 1.250.000,- d. Pelaksana Kewilayahan Rp 1.250.000,- e. Staf Rp 600.000,- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa definitif yang bukan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) (3) Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, c dan d, adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). BAB III TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA Pasal 5 ( 1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran sebagai berikut: a. Kepala Desa Rp. 300.000,- b. Sekretaris Desa Rp. 250.000,- c. Kepala Urusan/Seksi Rp. 200.000,- d. Pelaksana Kewilayahan Rp. 200.000,- e. Bendahara Rp. 500.000,- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Desa definitif yang bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). (3) Untuk Penjabat Kepala Desa diberikan tunjangan sebesar Rp.1.250.000,- (4) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Sekretaris Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). (5) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, adalah Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil (PNS). BAB IV TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA Pasal 6 ( 1) Besaran Tunjangan setiap bulan disesuaikan dan diberikan dengan besaran adalah sebagai berikut: (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dimasukkan dalam APBDesa belanja tidak langsung paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus). BABV INSENTIF RUKUN TETANGGA Pasal 7 {l) Insentif RT setiap bulan diberikan dengan besaran Rp. 200.000,• (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk operasional RT. BABVI PENGHASILAN DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL Pasal 8 ( 1) Penghasilan dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan pasal 5 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) (2) Penghasilan dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dengan besaran sebagai berikut : a. Kepala Desa Rp. 1.250.000,• b. Sekretaris Desa Rp. 875.000,• c. Kepala Urusan/Seksi d. Pelaksana Kewilayahan Rp. Rp. 625.000,• 625.000,- BAB VII PENERIMA.AN LAIN YANG SAH Pasal 9 ( 1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah. (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa. (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa. (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2016.
6

SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/No.9

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (4) Peraturan Menteri Dala.m Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Sadan La.yanan Umum Daerah bahwa Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi dengan berpedoman pada standar akuntansi yang berlaku untuk Badan Layanan Umum Daerah yang bersangkutan dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah; . b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistcm Akuntansi Keuangan Badan La.yanan Umum Daerah pada Rum.ah Sakit Umum Daerah Kabupaten Barru;
1. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagi.an Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan [Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
PERATURAlf BUPATI TBNTAKG SISTEM AKUBTAKSI KEUAlfGAlf BAD.AN LAYAlfAlf UIIUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BARRU. BABI KETENTUAN' UIIUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : l. Daerah adalah Kabupaten Barru. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Barru 3. Bupati adalah Bupati Barru. 4. lnspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Barru. 5. Rumah Sa.kit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sa.kit Umum Daerah Kabupaten Barru. 6. Sadan Layanan Umum. Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. 7. Standar Akuntansi Keuangan yang selanjutnya disingkat SAK adalah prinsip a.kuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Profesi Akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha. 8. Standar Akuntansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Iaporan keuangan pemerintah. 9. Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SAK BLUD serangkaian prosedur manual maupun adalah yang terkomputerisasi mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. 10. La.poran Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban Badan La.yanan Umum Daerah atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, La.poran Operasional, La.poran Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan Badan Layanan Umum Daerah yaitu aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. 12. La.poran Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. 13. Laporan Opera.sional adalah laporan yang menyajikan informasi jumlah pendapatan dan biaya Badan La.yanan Umum Daerah selama periode tertentu. 14. Laporan Arus Kas adalah Laporan yang menyajikan infonnasi kas masuk dan kas keluar selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pembiayaan. 15. Catatan atas La.poran Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, La.poran Operasional, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai. 16. Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran, serta pembukuan dan pelaporan keuangan pemerintah. 17. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data keuangan yang diproses dengan sistem/ subsistem yang berbeda berdasarkan sumber yang sama. transaksi beberapa dokumen nnenzurr«DJDJDUUOUUJDIIIIIIIIIIIIIDDIJIHDIIIIIIIIIIIIIIIIWDDUID . -•· BABD STAJIDAR AKUIITABSI KEUABGA!f BAD.AB LAY.AB.AB UIIUII DAERAH Pual2 (1) Badan Layanan Umum Daerah menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan stander akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntansi Indonesia untuk manajemen bisnis yang sehat. (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan, biaya, aset, kewajiban dan ekuitas dana. BABW SISTEII AKUJfTABSI KEUABGAllf BAD.AN LAY.AB.AN U11U11 DAER.AH Paaal 3 Setiap transaksi keuangan Badan Layanan Umum Daerah harus diakuntansikan dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib. Paaal 4 Periode akuntansi Badan Layanan Umum Daerah meliputi masa 1 (satu) tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Paaal 5 (1) Badan Layanan Umum Daerah mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi keuangan dengan berpedoman pada stander akuntansi keuangan. (2) Badan Layanan Umum Daerah menyelenggarakan Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (3) Sistem Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggara.kan secara manual dan/atau komputerisasi. Pual6 (1) Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Sistcm Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. (2) Sistem akuntansi keuangan Badan Layanan Umum Daerah memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut: a. basis akuntansi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah basis akrual; b. sistem akuntansi dilaksanakan dengan sistem pembukuan berpasangan; dan c. sistem akuntansi Badan La.yanan Umum Daerah disusun dengan berpedoman pada prinsip pengendalian internal sesuai praktik bisnis yang sehat. Paaal 7 Sistem akuntansi keuangan Badan La.yanan Umum Daerah mencakup kebija.kan akuntansi, prosedur akuntansi dan bagan akun standar. PanJ.8 (1) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diguna.kan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan dan biaya. (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh pimpinan Badan Layanan Umum Daerah. Paaal 9 (1) Prosedur akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. prosedur akuntansi penerimaan kas; b. prosedur akuntansi pengeluaran kas; c. prosedur akuntansi aset tetap; dan d. prosedur akuntansi selain kas. (2) Prosedur akuntansi penerimaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan mengguna.kan manual dan/atau aplikasi komputer. (3) Prosedur akuntansi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang dilakukan dengan mengguna.kan manual dan/atau aplikasi komputer. (4) Prosedur akuntansi aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap aset tetap yang dikuasai/ digunakan Sadan Layanan Umum Daerah. (5) Prosedur akuntansi selain kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan dengan menggunakan manual dan/ atau aplikasi komputer. ' ncrrun1uun·1unn1vouPOJOJJffllllllllUDIIIIIIIIIIIIIII (6) Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam prosedur akuntansi sebagaimana di.maksud pada ayat (I) mencakup: a. buku jurnal khusus pendapatan; b. buku jurnal khusus penerimaan kas Badan Layanan Umum Daerah; c. buku jumal khusus pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah: d. buku jumal khusus pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah; e. buku jurnal khusus pemotongan pajak; f. buku jurnal khusus penyetoran pajak; dan g. buku jurnal umum. Pual 10 (1) Bagan akun stander merupakan dafter perkiraan buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudabkan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta akuntansi dan pelaporan keuangan. (2) Bagan akun sebagaimana dirna.ksud pada ayat (1) meliputi kode akun neraca dan kode akun laporan operasional. (3) Kode akun neraca sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun aset, kode akun kewajiban, dan kode akun ekuitas dana. (4) Kode akun laporan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kode akun pendapatan dan kode akun beban/ biaya. BABIV PELAPORAN KEUANGAN BAD.AN LAVA.NAN UMUM DAERAH Pual 11 Dalam rangka pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan dan kegiatan pelayanan, Badan Layana Umum Daerah menyusun laporan keuangan yang meliputi: a. Neraca; b. Laporan Operasional; c. Laporan Realisasi Anggaran; d. Laporan Arus Kas; dan e. Catatan atas Laporan Keuangan. Pual 12 (1) Setiap triwulan Badan Layanan Umum Daerah menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), paling lambat 15 (lim.a belas) hari setelah periode pelaporan berakhir. ................. ......,._ nnrnwomervwru, (2) Setiap semesteran dan tahunan Badan Layanan Umum Daerah wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sebagaimana climaksud dala.m Pasal 11 disertai laporan kinerja kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah untuk dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir. BABV PELAPORAN KEUANGAN BAD.AN LAY.AN.AN UMUM DAERAH U!ITUK TUJUAlf KORSOLIDASI Paaa113 (1) Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah. (2) Dalam rangka konsolidasi Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Daerah menyampaikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah setiap semester dan tahunan. (3) Laporan keuangan sebagaimana climaksud pada ayat (2) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dilampiri dengan Laporan Keuangan yang sesuai dengan Sistem Akuntansi Keuangan. BABVI REVIEW DAN AUDIT Paaal 14 (1) Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebelum diserahkan kepada entitas pelaporan direview oleh satuan pengendalian internal. (2) Dalam hal tidak terdapat satuan pengendalian internal, review dilakukan oleh Inspektorat. (3) Review dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Paaal 15 Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VD KETEKTUAN PE•.o...-T,...._ Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
9

ANALISIS STANDAR BELANJA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD.2016/No.6

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Standar Belanja Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolan Keuangan Desa, maka dalam pengelolaan keuangan Desa, perlu ditetapkan Analisis Standar Belanja Desa yang didasarkan pada Standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Analisis Standar Belanja Desa Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 · Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Peritnbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2007 Nomor 4); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); 14. Peraturan Bupati Barru Nomor 4 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 4 Tahun 2007 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 4).
PERATURAN BUPATI TENT.ANG .AKALISIS ST.AKDAR BELANJA DESA TAIIU!f AKGGARAll 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pual 1 Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barru 2. Bupati adalah Bupati Barru 3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia lingkup Pemerintah Daerah. 4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. ,. . 5. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. 6. Analisis Standar Belanja Desa yang selanjutnya disingkat ASBDes adalah Penilaian kewajaran atas biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa untuk satu tahun anggaran. BAB II MAKSUD DAlf TUJUAlf PaA12 Analisis Standar Belanja Desa dimaksud sebagai alat ukur belanja kegiatan dan penyetaraan nama kegiatan yang berlaku sama untuk seluruh Desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru. PaA13 Penerapan Analisis Standar Belanja Desa bertujuan untuk meningkatkan efisiensi biaya dan efektifitas kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran. BAB W AlfALISIS STAlfDAR BELAlfJA DESA Pasal 4 Analisis Standar Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini. PaAIS Dalam hal terjadi perubahan harga standarisasi harga barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru, maka akan dilakukan peninjauan kembali yang disesuaikan dengan indeks Analisis Standar Belanja. BAB IV KETENTUANPENUTUP Pua16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
8

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD.2016/No.5

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pengalokasian dan penyaluran bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa diatur dengan Peraturan Bupati, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI BAGI BASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA. BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Barru. 3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengalokasian Pasal 2 Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Pasal 3 (1) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. (2) Pengalokasian bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa merupakan jumlah bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran. Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa Pasal 4 (1) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan: a. sebesar 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. sebesar 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional sesuai dengan realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dari Desa masing-masing pada tahun anggaran sebelumnya. (2) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan besaran bagian basil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing• masing desa. (3) Besaran bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 5 Perubahan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan peru.bahan APBD Desa. Bagian Ketiga Penggunaan Penerimaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah clan Retribusi Daerah Kepada Desa Pasal 6 Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa dipergunakan untuk membiayai: a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat; b. operasional desa; dan c. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi. IDlllllQTWUIDIIDDIIIID]lllPHmlllllllHHIUHIUllllllllHIIIUUIIIIIJIIIIIIIIIIIIIIUUHnllllDIIUlnlllllU:U:U:U:.:U:n�-��---·-·�·------- ' . Bagian Keempat Pencairan Pasal 7 (1) Pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a. Pencairan tahap I sebesar 60% (enam puluh persen); dan b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen). (2) Batas akhir pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap tahun anggaran adalah per 31 Desernber Pasal 8 (1) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah disampaikan pada Bupati Cq. Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Tim Pembina Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut: a. pencairan tahap I : 1. Surat Permohonan Pencairan; 2. Peraturan Desa tentang RKPDes; 3. Peraturan Desa tentang APBDes; 4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; 5. laporan semester akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya; dan 6. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan. b. pencairan tahap II: 1. Surat Permohonan Pencairan; 2. laporan semester pertama realisasi APBDesa; dan 3. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan. (2) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten untuk bahan proses pencairan besaran bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah ke Rekening Desa masing-masing. (3) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi memproses pencairan dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten. (4) Berdasarkan surat pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3') Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) mencairkan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah langsung ke rekening desa masing-masing. (5) Permohonan pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. (6) Bupati menunda pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam hal kepala desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1). (7) Format surat pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB Ill PELAPORAN Pasal 9 ( 1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Bupati melalui Tim Pembina Kabupaten dengan tembusan Camat setiap semester. (2) Laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 10 (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya. Pasal 11 (1) Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (I) mempunyai tugas sebagai berikut: a. membina dan mensosialisasikan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa; b. melakukan verifikasi untuk proses pencairan dengan menerbitkan rekomendasi; c. memproses pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa; d. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi; e. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan/ atau f. mengadakan monitoring dan pengendalian. (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyetujui pencairan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa; b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa; c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah setiap semester; d. memverifikasi laporan penggunaan bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 4, BD.2016/No.4

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menegaskan ketentuan mengenai tata cara pengalokasian dan penyaluran Alokasi Dana Desa diatur dengan Peraturan Bupati, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor -, 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor IJJIQIIPill([HPPJIWJUJ IJPIIIIUltl lD-lllll 1111n1 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 257 /PMK.07 /2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2055); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lernbarari Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 1); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA DESA BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Bar:ru. 3. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat huk:um yang memiliki bata.s wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 9. Perangkat Desa adalah unsur p.embantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis dan unsur kewilayahan yang disebut Dusun. 10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. 11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. BAB II PENGELOLAAN Bagian Kesatu Pengalokasian Pasal 2 Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pasal 3 (1) Pengalokasian ADD dilakukan setelah Kerangka Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD. (2) Pengalokasian Alokasi Dana Desa merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran. Bagian Kedua Penentuan Besaran Untuk Setiap Desa Pasal 4 (1) Penentuan jumlah ADD yang diberikan untuk setiap desa ditentukan berdasarkan: a. alokasi dasar sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari jumlah ADD; dan b. alokasi formula sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari jumlah ADD. (2) Alokasi dasar perdesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibagi secara merata kepada setiap Desa. (3) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. (4) Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut: a. jumlah penduduk (JP) sebesar 25% (dua puluh persen); b. angka kemiskinan (AK) sebesar 35% (dua puluh persen); c. luas wilayah (LW) sebesar 10% (Hrna belas persen); dan d. indeks kesulitan geografis (IKG) sebesar 30% (lima belas persen). Pasal 5 Besaran ADD setiap Desa dihitung dengan cara: ADD suatu Desa = alokasi dasar + {(25% x JP) + (35% x AK) + (10% x LW) + (30% x IKG)}. Keterangan : JP = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten AK = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten LW = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap luas wilayah Desa kabupaten IKG = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten. Bagian Ketiga Besaran Untuk Setiap Desa Pasal 6 (1) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan besaran ADD untuk masing-masing desa. (2) Besaran ADD untuk masing-masing desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 7 Perubahan besaran ADD yang tercantum dalam APBDes dilaksanakan apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau adanya perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten yang mengakibatkan perubahan APBD Desa. Bagian Keempat Penggunaan Alokasi Dana Desa (1) ADD dipergunakan untuk : Pasal 8 a. Penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa; dan b. membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. (2) Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap kepala Desa dan perangkat Desa digunakan antara Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus). (3) Pengalokasian batas maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis. Bagian KeUma Pencairan Pasal 9 (1) Pencairan ADD dilakukan secara bertahap sebagai berikut: a. Pencairan tahap I sebesar 60% (empat puluh persen] dari besaran ADD yang diterima suatu Desa; b. Pencairan tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran ADD yang diterima suatu Desa; dan (2) Batas akhir pencairan ADD setiap tahun anggaran adalah per 31 Desember Pasal 10 (1) Permohonan pencairan ADD disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) melalui Tim Pembina Kabupaten dengan persyaratan sebagai berikut: a. pencairan tahap I : 1. Surat Permohonan Pencairan; 2. Peraturan Desa tentang RKPDes; 3. Peraturan Desa tentang APBDes; 4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran sebelumnya; 5. laporan semester akhir tahun realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran sebelumnya; dan 6. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan. b. pencairan tahap II: 1. Surat Permohonan Pencairan; 2. laporan semester pertama realisasi pelaksanaan APBDes; dan 3. Surat Persetujuan dari camat tentang pencairan. (2) Apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya diverifikasi oleh Tim Pembina Kabupaten untuk bahan proses pencairan besaran ADD ke Rekening Desa masing-masing. (3) Tim Pembina Kabupaten setelah melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pencairan dengan dengan menerbitkan rekomendasi berupa surat pencairan ADD yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Tim Pembina Kabupaten. (4) Berdasarkan surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) mencairkan ADD langsung ke rekening desa masing-masing. (5) Perrnohonan pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran berjalan; dan b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun anggaran berjalan. (6) Bupati menunda pencairan ADD dalam hal kepala desa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (7) Format surat pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PELAPORAN Pasal 11 (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat setiap semester. (2) Laporan penggunaan ADD merupakan satu kesatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa BABIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 12 ( 1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD. (2) Pembi?aan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan aparat pengawas fungsional lainnya. Pasal 13 (1) Tim Pembina Kabupaten dan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan susunan tim disesuaikan dengan kebutuhan. (2) Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. membina dan mensosialisasikan ADD; b. memproses pencairan ADD; c. melakukan bimbingan, supervisi dan konsultasi; d. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan; dan/atau e. mengadakan monitoring dan pengendalian. (3) Tim Pembina Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut: a. menyetujui pencairan ADD; nnmnmrrmmmmnmnmrmnnn1mn1u11u11u•p•111111 ' . b. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pemantauan penggunaan dana ADD; c. memverifikasi laporan realisasi penggunaan ADD setiap semester; d. memverifikasi laporan penggunaan ADD yang merupakan satu �esatuan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa; dan e. menyelesaikan permasalahan ditingkat Desa dan melaporkan kepada Tim Pembina Kabupaten. BABV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14 ADD dapat dipergunakan untuk membiayai belanja desa yang telah dilaksanakan mulai bulan Januari, dengan ketentuan dituangkan dalam APBDesa. BABVI KETENTUANPENUTUP Pasal 15 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
10

TATA CARA DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD.2016/No.3

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tetang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barru tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik. Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupai, Kolusi dan Nepotisme {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor . ' 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang Perbendaharaan Negara (Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor 5234); 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20 I 4 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara . ' Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terahkir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor I); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 (Lcmbaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2015 Nomor 7); 17. Peraturan Bupati Barru Nomor 35 Tahun 2015 tcntang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2014 Nomor 35);
PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHON ANGGARAN 2016. BABI KETENTUAN UMUM Paaal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemcrintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Bupati adalah Bupati Barru. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang kepentingan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihonnati dala.m sistem pemerin tahan Negara Kesatuan Repu blik Indonesia. 4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapata.n dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pcmerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepcntingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. 8. Jumlah Oesa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Oalam Negeri; 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. BABU PENETAPAN RINCIAII DANA DESA Pua] 2 Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini BABW PENGALOKASIAII DANA DESA Pua] 3 Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barru Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: a. alokasi dasar; dan b. alokasi formula yang clihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa. Pua14 Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten clibagi jumJah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2016. Pua] 5 Alokasi formula dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Pua16 Perhitungan alokasi formula setiap desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut : ' W = 1(0,25 • Zll + (0,35 • Z21 + (0,10 • Z3) + (0,30 • Z41) ,. (DDKabapaten - ADKabupatenl Kcterangan: W • Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa Zl = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Z2 - rasio jumlah penduduk misk.in Oesa sctiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa Kabupaten DDKabupaten - pagu Dana Desa kabupaten. ADKabupaten = besaran Alokasi Dasar untuk setiap desa dika1ikan jumlah desa dalam kabupaten. Paeal 7 lndeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/ a tau lembaga yang menyelenggara.kan urusan pemerintahan di bidang statistik. Paeal 8 {l) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap : a. ta.hap I pada bulan April sebesar 400/o (empat puluh perseratus); b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 400/o (empat puluh perseratus); dan c. tahap Ill pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus). (4) Penyaluran Dana Desa ta.hap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan: a. peraturan desa mengenai APBDesa kepada Bupati; b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan c. Kepala Oesa menyampaikan peraturan desa dan laporan reaJisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret. • • (5) Penyaluran Dana Desa tahap Il dilakukan setelah Kepala Desa mcnyarnpaikan; a. laporan realisasi pengunaan Dana Desa ta.hap I kepada Bupati; b. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan c. Kepala Desa menyarnpaikan laporan realisasi penggunaan Dana Dcsa tahap I sebagaimana dimak.sud pada huru.f a kepada Bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli. (6) Penyaluran Dana Desa tahap Ill dilakukan setelah Kepala Desa men yarn paikan; a. penyaluran Dana Desa ta.hap Ill dilakukan setelah Kepala Desa meyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada Bupati; b. laporan realisasi pengunaan Dana Desa tahap I dan ta.hap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan ta.hap II telah digunakan sebesa.r 50°/o (]ima puluh per seratus); c. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa ta.hap I dan II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Bupati paling lam bat minggu kedua bulan September. (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Des. BABIV PRIORJTAB PENGGUl'IAAlf DANA DESA Paaa.19 Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala Iokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Paaa.110 (1) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Oesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Oesa yang discpakati dan diputuskan melalui Musyawarah Oesa. (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan A PB Oesa. ---------------------------------·················-·········---- ' (3) Rcncana Kerja Pemerintah Desa dan Anggaran Pendapatan dan Bclanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Desa. Raglan K.eaatu. Bldang Pembangw,an Deoa Paaa111 (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi: a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrasruktur atau saran.a dan prasa.rana fisik untuk penghidupan, tennasuk ketahanan pangan clan permukiman; b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; d. pengembangan usaha ekonomi masyarak.at, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; rum/ atau e. pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup. (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. (3) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan terhadap penyusunan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Daftar Kewenangan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Paaa112 Perencanaan program dan kegiata.n pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi: a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Oesa; kegiata.n untuk b. Oesa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan masyarakat Desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyaraka t Desa; dan c. Desa maju clan/ atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi clan investasi desa, tennasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa. Bqian Kedua Bldang Pemberclayaan llaayarakat Pasal 13 Prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk rnendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain: a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, pe.nnoclalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan; b. dukungan kegiatan ekonorni baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya; c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa; d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyaraka.t Desa, termasuk pembentukan Kader Pcmberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre); e. promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, tennasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu. Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga med is/ swamedikasi di Desa; f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan/Pantai Desa dan Hutan/Pantai Kemasyarakatan; g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hid up; dan/ atau h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi la..innya yang sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan tclah clitetapkan dalam Musyawarah Dcsa. Paaal 14 Perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu: a. Desa tertinggal dan/ a tau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa; b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran prod.uk., serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan; c. Desa maju dan/ a tau mandiri, mcngembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lurnbung ekonom.i atau kapital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memililci kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi ata.u manusia dan kapital desa secara berkelanjutan. Pasal 15 Dalam hal pemetaan tipologi Desa berdasarkan tingkat kemajuan desa untuk penyusunan prioritas penggunaan Desa, Pemerintah Desa harus menggunakan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Paaal 16 (1) Contoh model prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 13 diuraikan dalarn Lampiran II Pedoman Teknis dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (2) Peraturan Bupati dan Lampiran Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalarn penyusunan prioritas penggunaan Dana Desa. Paaa117 Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Paaa118 (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus clidukung dengan bukti yang lengkap dan sah. (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (3) Pengeluaran leas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paaa119 (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, tahap II dan Laporan ReaJisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {I) dilakukan dengan ketentuan: a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli t.ahun anggaran berjalan; b. tahap II paling lambat mmggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan c. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Oesa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan februari tahun anggaran berikutnya. Paul20 (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak. menyampaikan APBDesa dan/ atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (2) Penundaan sebagaimana pada ayat (1) dilakukan sampru dengan disampaikannya APBDesa dan/ a tau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya. (3) Bupati mengurang, penyaluran dana desa dalam ha! ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar. (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang ditcrima Dcsa. (5) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Periinbangan Keuangan BABV KETEKTUAK PE!fUTUP Pual 21 Peraruran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memcrintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
34

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT