Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETEIITUA!f UIIUM BAli iI IIAKSUD DAii TUJUA!f RABID RUANO LIJIIGKUP BAB IV PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJI BABV PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN BABVI PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN BABVII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BABVIIl RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT BABIX PARKIR PENGUNJUNG BABX PEIIBIAYAAN BAB XI PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN BABXII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barru

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Barru

Tanggal Penetapan

14 April 2016

Tanggal Pengundangan

14 April 2016

Tanggal Berlaku

14 April 2016

Sumber

BD.2016/No.17

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barru

Bidang

Halaman ini telah diakses 464 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_bupati_barru_nomor_17_tahun_2016_tentang_pelaksanaan_hari_bebas_kendaraan_bermotor_car-min.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PELAKSANAAN HARI BEBAS KENDARAAN BERMOTOR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2016/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)
ABSTRAK:	a. bahwa seeuar dengan f'era.turan Pemennt.ah RL Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pencegahan Pencemaran Udara serta sebagai salah eatu upaya untuk menyediakan ruang publik bagi masyarakat m a k a diperlukan kawasan yang nyaman, sehat dan bebas dari kendaraan bennotor; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day); 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembara.n Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepubUk Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nornor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dae rah Kabupaten Barru (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2008 Nomor 29, Tamba.han Lembaran Daerah Kabupaten Barru Nomor 6); BABI KETEIITUA!f UIIUM BAli iI IIAKSUD DAii TUJUA!f RABID RUANO LIJIIGKUP BAB IV PElfETAPAJII WAKTU DAJII KAWASAJI BABV PEMBAGlAJI ZONA KEGIATAN BABVI PENGISI KEGIATAN DAN JADWAL KEGIATAN BABVII KEWAJIBAN DAN LARANGAN BABVIIl RETRIBUSI DA1' BIAVA SEWA TEIIPAT BABIX PARKIR PENGUNJUNG BABX PEIIBIAYAAN BAB XI PEMANTAU,Uf, EVAT.UASI DAN PELAPORAN BABXII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2016. NOMOR 17 TAHUN 2016 10

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barru Nomor 17 Tahun 2016

Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day)

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT