Pencarian Peraturan

PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

ABSTRAK:

: a. .· ' bahwa · untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; • Mengingat b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Takalar sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan; d. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 . Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor · 28 Tahun 2004 tentang Kearnanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); ,..,.. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Gararn Beryodium; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita; 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang . Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi; 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan; 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang UpayaPerbaikan Gizi; 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 1 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang; 19.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan !bu Hamil; 20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas; 21.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.
BABI KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD BABW PILAR PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABIV ,RUANG LINGKUP IIfTERVENSI BABV PENDBKATAN BAB VI .EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI .BAB VD PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAJI VIII PELIMPAHAN WEWENAlfG DAN TANGGUNG JAWAB BABIX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABX PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAR BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENDANAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
17

PENANAMAN MODAL

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan daerah, pertumbuhan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah; b. bahwa demi mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif, perlu adanya jaminan perlindungan berusaha, pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sehingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Moda
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 11. Peraturan Presiden tentang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Maminasata); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014); 13. PeraturanPresiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6); 4 16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 20017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEBIJAKAN DASAR BAB V PERENCANAAN BAB VI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG BAB VII PROMOSI BAB VIII PELAYANAN BAB IX INVESTOR DAN PELAKU USAHA BAB X PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA BAB XI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB XII SATUAN TUGAS BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV PENGENDALIAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANAMAN MODAL
51

PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2019 NOMOR 39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DESA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengeiolaan Keuangan Desa , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
1. Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g Desa(Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomor 7, Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomo r 5495) ; 2. Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentan g Peratura n Pelaksan a Undang-Undan g Nomo r 6 Tahu n 201 4 tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k IndonesiaTahu n 201 4 Nomo r 123 , Tambaha n Lembara n Negara Republi k Indonesi a Nomor 5539 ) sebagaiman a tela h diuba h terakhi r denga n Peratura n Pemerinta h Nomo r 11 Tahu n 201 9 tentan g Perubaha n Kedu a ata s Peratura n Pemerinta h Nomo r 4 3 Tahu n 201 4 tentang Peratura n Pelaksan a Undang-Undan g Nomor 6 Tahu n 201 4 tentan g Des a (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 41 , Tambaha n Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Nomor 6321) ; 3. Peratura n Pemerinta h Nomo r 6 0 Tahu n 201 4 tentan g Dan a Des a yan g Bersumbe r dar i Anggara n Pendapata n da n Belanj a Negara (Lembara n Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 4 Nomo r 168 , Tambaha n Lembara n Negara Republi k Indonesi a Nomo r 5558) ; 4. Peratura n Menter i Dala m Negeri Nomo r 4 4 Tahu n 201 6 tentan g Kewenanga n Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 6 Nomo r 1037) ; 5. Peratura n Menter i Dala m Neger i Nomo r 2 0 Tahu n 201 8 tentan g Pengeiolaan Keuanga n Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 8 Nomo r 611) ; 6. Peratura n Lembag a Kebijaka n Pengadaa n Barang/Jas a Pemerinta h Nomo r 12 Tahu n 201 9 Tentan g Pedoma n Penyusuna n Tat a Car a Pengadaa n Barang/Jas a d i Des a (Berit a Negar a Republi k Indonesi a Tahu n 201 9 Nomo r 145
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TATA NILAI PENGADAAN BAB IV RUANG UNGKUP PENGADAAN BAB V PARA PIHAK BAB VI PERENCANAAN PENGADAAN BAB VII PERSIAPAN PENGADAAN BAB VllI PELAKSANAAN PENGADAAN BAB IX PEMBAYARAN PRESTASI KERJA BAB X KEADAAN KAHAR BAB XI PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN BAB XII SANSI BAB XIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB XIV PELAPORAN DAN SERAH TERIMA BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGADAAN SECARA ELECTRONIK BAB XVI KETENTUAN LAIN LAIN BAB XVII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
18

ORGANISASI-DAN-TATA-KERJA-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-TEMPAT-PELELANGAN-IKAN-BEBA-PADA-DINAS-PERIKANAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD Kab. Takalar 2022 N0.46

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Beba pada Dinas Perikanan

ABSTRAK:

bahwa sehubungan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka beberapa perangkat daerah mengalami perubahan nomenklatur , sehingga perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Khususnya Unit Pelaksana Teknis pada perangkat daerah yang mengalami perubahan nomenklatur tersebut.
UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022: UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 18 Tahun 2016; Permendagri Nomor 12 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Nomor 5 Tahun 2022.
BAB 1 KETENTUAN UMUM. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN. BAB III SUSUNAN ORGANISASI. BAB IV TUGAS , FUNGSI , DAN URAIAN TUGAS. BAB V JABATAN FUNGSIONAL. BAB VI TATA KERJA. BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN. BAB VIII PEMBIAYAAN. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN. BAB X KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2022.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Takalar Nomor 23 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Beba Dinas Kelautan dan Perikanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
X Bab, 12 Pasal (8 Hlm.) dan 1 Hlm. Lampiran.

PERUBAHAN-BENTUK-HUKUM-PERUSAHAAN-DAERAH-AIR-MINUM-KABUPATEN-TAKALAR-MENJADI-PERUSAHAAN-UMUM-DAERAH-AIR-MINUM-TIRTA-PANRANNUANGKU-KABUPATEN-TAKALAR

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Takalar 2022 No.4/TLD.No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Takalar menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Panrannuangku Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyediaan air minum demi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar memperoleh kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif perlu meningkatkan pelayanan sistem penyediaan air minum dan mengembangkan perekonomian daerah melalui pengelolaanBadan Usaha Milik Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Badan UsahaMilik Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1Tahun 2022; UU Nomor 17 Tahun 2019; PP Nomor 54 Tahun 2017.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN. BAB IV RUANG LINGKUP. BAB V TATA KELOLA PERUMDA AIR MINUM. BAB VI ORGAN PERUMDA. BAB VII PEMBIAYAAN. BAB VIII PEGAWAI PERUMDA. BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN. BAB X PENGGUNAAN LABA. BAB XI LAPORAN KEGIATAN USAHA. BAB XII KERJASAMA PERUSAHAAN. BAB XIII ANAK PERUSAHAAN. BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH. BAB XV SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2022.
Ketentuan lebih lanjut mengenai perhitungan dan penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.
XXII Bab, 83 Pasal (27 Hlm.) 6 Hlm. Penjelasan.

RETRIBUSI-PERSETUJUAN-BANGUNAN-GEDUNG

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD Kab.Takalar 2022 No.11/TLD No.12

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi perlu diselesaikan, salah satunya dengan terobosan perizinan pada sektor bangunan gedung. Bangunan gedung merupakan salah satu wujud fisik pemanfaatan ruang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk diatur dan dibina secara administratif maupun secara teknis agar terwujud bangunan gedung yang fungsional, andal, yang menjamin keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan pengguna serta serasi dan selaras dengan lingkungannya. Berdasarkan Pasal 261 dan Pasal 347 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, penerbitan persetujuan bangunan Gedung oleh pemerintah daerah dilakukan dengan penetapan nilai dan pembayaran retribusi daerah serta pemerintah daerah harus menyediakan persetujuan bangunan gedung.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 28 Tahun 2002; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan UU Nomor 13 Tahun 2022; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 10 Tahun 2021; PP Nomor 16 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III NAMA, GOLONGAN, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA. BAB V TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG. BAB VII INSENTIF PEMUNGUTAN. BAB VIII PENYIDIKAN. BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN. BAB X KEBERATAN ATAS SKRD. BAB XI PEMERIKSAAN KEWAJIBAN RETRIBUSI. BAB XII KETENTUAN PIDANA. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 sampai dengan Pasai 20 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
XIV Bab, 25 Pasal (15 Hlm.), 5 Hlm. Penjelasan dan 10 Hlm. Lampiran.

PEMBENTUKAN-KECAMATAN-POLONGBANGKENG-TIMUR-KABUPATEN-TAKALAR

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Kab. Takalar 2022 No.1/TLD.No.5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan Kecamatan Polongbangkeng Timur Kabupaten Takalar

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat di bidang Pemerintahan, pelaksanaan Pembangunan khususnya dalam rangka kelancaran kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional Strategis Kawasan Industri Takalar, serta Pemberdayaan Masyarakat maupun Pembinaan Sosial Kemasyarakatan lainnya dengan tujuan mempercepat Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat.
UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 43 Tahun 2014; PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 17 Tahun 2018 di cabut sebagian dengan PP Nomor 12 Tahun 2022; Permendagri Nomor 01 Tahun 2017; Pergub. Sulawesi Selatan Nomor 63 Tahun 2010; Perda Nomor 06 Tahun 2019.
BAB I KETENTUAN UMUM. BAB II RUANG LINGKUP. BAB III PEMBENTUKAN KECAMATAN. BAB IV PROFIL DAN CAKUPAN WILAYAH. BAB V BATAS WILAYAH. BAB VI PEMBIAYAAN. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
VIII Bab, 10 Pasal (6 Hlm), 2 Hlm. Penjelasan dan III Lampiran (3 Hlm.)

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, LD.2006/NO.04

Peraturan Daerah (PERDA) tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No.37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah No.17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil-wakil ketua dan Anggota DPRD Kab. Takalar sudah tidak sesuai lagi; b. Bahwa Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2004 belum memuat tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Takalar; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Nomor 2851); 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, : Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 29, tambahan Lembaran Negara Nomor 4310); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 104 Nomor 4438); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar; 13. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 578/VIII/Tahun 2004 tentang Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Periode 2004-2009 Hasil Pemilu Tahun 2004; 14. Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 736/X/Tahun 2004 tentang Peresmian Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar; 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15/DPRD/XII/2004 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar.
PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: a. Daerah adalah Kabupaten Takalar. b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. c. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar. d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. e. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua Kabupaten Takalar. f. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan Sumpah Janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. g. Sekretariat DPRD adalah unsur pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. h. Sekretariat DPRD adalah pejabat Perangkat Daerah yang memimpin sekretariat DPRD. i. Kedudukan Protokoler adalah Kedudukan yang diberikan pada seseorang untuk mendapatkan Penghormatan, Perlakuan dan Tata Tempat dalam acara Resmi atatu Peresmian Resmi. j. Protokol adalah Serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan mengenai tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan Masyarakat. k. Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya. l. Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara Kenegaraan dan Acara Resmi. m. Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara Kenegaraan atau acara resmi. n. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian Hormat Bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat Tertentu dalam acara Kenegaraan atau Acara Resmi. o. Uang Refresentasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. p. Uang Paket adalah Uang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri Rapat-rapat. q. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan Kedudukannya sebagai Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota DPRD. r. Tunjangan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Ketua dan wakil ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah atau Komisi atau Badan Kehormatan atau Panitia Anggaran atau Alat Kelengkapan lainnya. s. Tunjangan Khusus adalah Tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk pembayaran Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan Perpajakan yang berlaku. t. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, Penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan Perlengkapannya, Rumah Dinas dan Perlengkapannya, Kendaraan Dinas Jabatan Pimpinan DPRD, Pemberian Pakaian Dinas, Uang Duka Wafat/tewas dan Bantuan Biaya Pengurusan Jenazah. BAB II KEDUDUKAN PROTOKOLER PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Acara Resmi Pasal 2 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh kedudukan Protokoler dalam Acara Resmi. (2) Acara Resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Acara Resmi Pemerintah yang diselenggarakan di Daerah. b. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang menghadirkan Pejabat Pemerintah. c. Acara Resmi Pemerintah Daerah yang dihadiri oleh Pejabat Pemerintah Daerah. Bagian Kedua Tata Tempat Pasal 3 Tata Tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi sebagai berikut : a. Ketua DPRD disebelah kiri Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD bersama dengan Wakil Kepala Daerah setelah Pejabat Instansi Vertikal lainnya: c. Anggota DPRD ditempatkan bersama dengan Pejabat Pemerintah Daerah lainnya yang setingkat Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas/badan dan atau satuan Kerja Daerah lainnya. Pasal 4 Tata Tempat dalam rapat-rapat DPRD sebagai berikut : a. Ketua DPRD didampingi oleh Wakil-wakil Ketua DPRD; b. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditempatkan sejajar dan disebelah kanan Ketua DPRD; c. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; d. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan untuk Anggota; e. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai kondisi ruang rapat. Pasal 5 Tata tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut : a. Ketua DPRD disebelah kiri Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah; b. Wakil-wakil Ketua DPRD duduk disebelah kiri Ketua DPRD; c. Anggota DPRD menduduki tempat yang telah disediakan; d. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang lama, duduk disebelah kanan Pejabat yang akan mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; e. Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang akan dilantik duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; f. Sekretaris DPRD, peninjau dan undangan sesuai dengan kondisi Ruang Rapat; g. Mantan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah setelah pelantikan duduk disebelah kiri Wakil-wakil Ketua DPRD; h. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik duduk disebelah kanan Pejabat yang mengambil Sumpah/Janji dan melantik Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Pasal 6 Tata Tempat dalam acara Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD meliputi : a. Pimpinan DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kanan Kepala Daerah; b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan Sumpah/Janji, duduk ditempat yang telah disediakan; c. Setelah Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan Sementara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah; d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk disebelah kiri Kepala Daerah; e. Sekretaris DPRD, duduk dibelakang Pimpinan DPRD; f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan g. Pers/kru TV/Radio disediakan tempat tersendiri. Pasal 7 Tata Tempat dalam Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD hasil Pemilihan Umum sebagai berikut : a. Pimpinan sementyara DPRD duduk disebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. Pimpinan sementara DPRD duduk disebelah kanan Ketua Pengadilan Negeri; c. Setelah pelantikan, Ketua DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Wakil-wakil DPRD duduk di sebelah kiri Ketua DPRD; d. Mantan Pimpinan sementara DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri duduk di tempat yang telah disediakan. Bagian Ketiga Tata Upacara Pasal 8 (1) Tata Upacara dalam Acara Resmi dapat berupa Upacara Bendera atau bukan Upacara Bendera; (2) Untuk keseragaman, Kelancaran, Ketertiban dan Kehidmatan jalannya acara resmi, diselenggarakan Tata Upacara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; Bagian Keempat Tata Penghormatan Pasal 9 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan Penghormatan yang diberikan kepada pejabat Pemerintah; (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan. BAB III BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD Bagian Pertama Penghasilan Tetap Pimpinan dan Anggota DPRD Pasal 10 Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas : a. Uang Representase b. Uang Paket c. Tunjangan Jabatan d. Tunjangan Panitia Musyawarah e. Tunjangan Komisi f. Tunjangan Panitia Anggaran g. Tunjangan Badan Kehormatan h. Tunjangan Alat Kelengkapan lainnya. Pasal 11 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD menerima Uang Refresentasi (2) Besarnya Uang refresentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar Gaji Pokok Bupati; b. Wakil Ketua sebesar 80 % dari Uang Refresentasi Ketua DPRD; c. Anggota DPRD sebesar 75 % dari Uang Refresentasi Ketua DPRD; (3) Selain Uang Refresentasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), juga diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan beras sama dengan ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil. Pasal 12 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberukan uang paket. (2) Besarnya uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang Referensi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD sebesar 10 % dari uang Refresentasi Wakil Ketua DPRD. c. Anggota DPRD sebesar 10 % dari Uang Refresentasi anggota DPRD. Pasal 13 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan. (2) Besarnya tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut : a. Ketua DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Wakil Ketua DPRD. c. Anggota DPRD sebesar 145 % dari tunjangan Refresentasi Anggota DPRD. Pasal 14 Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggara atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan Tunjangan Alat Kelengkapan sebagai berikut : a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD c. Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD. Pasal 15 Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dikenakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. Bagian Kedua Tunjangan Kesejahteraan Pasal 16 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya diberikan Jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk Pembayaran Premi Asuransi Kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan Pemerintah Daerah. (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak. (3) Besarnya Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya General Check Up 1 (satu) kali dalam setahun bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. (4) Pembayaran Premi Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. Pasal 17 (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Jabatan beserta Perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan. (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD. (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 18 (1) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Dinas beserta perlengkapannya. (2) Belanja pemeliharaan Rumah Dinas dan Perlengkapannya dibebankan pada APBD. (3) Dalam hal anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan Rumah Dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian. Pasal 19 Rumah Jabtan Pimpinan DPRD, Rumah Dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindah tangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya. Pasal 20 (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan Rumah Jabatan Pimpinan atau Rumah Dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah. Pasal 21 (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya terdiri dari: a. Pakaian Sipil Harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 5 (lima) tahun d. Pakaian Dinas Harian Lengan Panjang 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun (2) Penetapan standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dipertimbangkan prinsip penghematan, kepatutan dan kewajaran. Pasal 22 Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan: a. Uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang refresentasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang refresentasi; b. Bantuan biaya pengurusan jenazah. Bagian Ketiga Uang Jasa Pengabdian Pasal 23 (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian. (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan: a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi. b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang refresentasi. c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang refresentasi. d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang refresentasi. e. Masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang refresentasi. f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang refresentasi. (3) Apabila Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya. (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Pasal 24 (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD. (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan pimpinan DPRD. (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan: a. Rapat-rapat; b. Kunjungan Kerja; c. Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah; d. Peningkatan sumber daya manusia dan prefesionalisme; e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD Pasal 25 (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah Sekretariat DPRD. (2) Belanja Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 10 dianggarkan dalam pos DPRD. (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut pada ketentuan pasal 20 dianggarkan dalam pos DPRD (4) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam ketentuan pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 21, pasal 22 dan pasal 23 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2), dianggarkan dalam pos sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut: a. Belanja Pegawai; b. Belanja Barang Jasa; c. Belanja Perjalanan Dinas d. Belanja Pemeliharaan; e. Belanja Modal. (5) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 Penganggaran atau tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban belanja DPRD untuk tujuan lain diluar ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dinyatakan melanggar hukum. Pasal 27 (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD. (2) Penyusunan pelaksanaan tata usaha dan pertanggungjawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28 Segala akibat keuangan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini menjadi beban APBD. BAB VII Pasal 29 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil- wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Takalar dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 30 Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2006.
13

ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2013/NO.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH, DAN LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa Daerah, dalam rangka penyelenggaraan Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Pemerintahan Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa untuk efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu dilakukan penataan ulang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 5); 2012 Nomor c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain Kabupaten Takalar.
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 6. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) 8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Konvensi Hak-hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330) 9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota. 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1).
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, LEMBAGA TEKNIS DAERAH DAM LEMBAGA LAIN KABUPATEN TAKALAR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kabupaten Takalar. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Takalar. 4. Bupati adalah Bupati Takalar. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Takalar. 6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Takalar. 7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Takalar. 8. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga-lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar. 9. Lembaga Lain adalah Lembaga Lain Daerah Kebupaten Takalar yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya. 10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa dari pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. 12. Otonomi Daerah adalh hak, wewenang, dam kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 13. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disebut UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis penujang Badan. 14. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menujukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri, dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Inspektorat Kabupaten Takalar. (2) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. (3) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar, yaitu: a. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah; b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan; c. Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak; d. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; e. Rumah Sakit Umum Daerah; f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat; g. Kantor Ketahanan Pangan Daerah; h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah; i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan j. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal. (4) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Lembaga Lain Daerah Kabupaten Takalar, yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Takalar. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Inspektorat Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan Sekretaris Daerah. (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perncana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Badan dan Kantor adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (4) Rumah Sakit adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, dipimpin oleh seorang Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (5) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran adalah unsur pendukung tugas Bupati untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yang dipimpin oleh seorang Kepala, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Melalui Sekretaris Daerah. BAB III INSPEKTORAT KABUPATEN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 4 Inspektorat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Inspektorat Kabupaten mempunyai fungsi: a. Perencanaan program pengawasan; b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan; c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 Susunan Organisasi Inspektorat kabupaten, terdiri atas: a. Inspektur; b. Sekretariat; c. Inspektur Pembantu; d. Sub Bagian; dan e. Jabatan Fungsional. Pasal 7 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan c. Sub Bagian Administrasi dan Umum. Pasal 8 Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas: a. Inspektur Pembantu Wilayah I; b. Inspektur Pembantu Wilayah II; dan c. Inspektur Pembantu Wilayah III; Pasal 9 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IV BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 10 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 11 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 12 Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 13 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 14 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Ekonomi; b. Bidang Sosial Budaya; c. Bidang Fisik dan Prasarana Daerah; dan d. Bidang Litbang dan Statistik. Pasal 15 Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pertanian, Perikanan, dan Kelautan; dan b. Sub Bidang Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Sumber Daya Mineral. Pasal 16 Bidang Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kepariwisataan; dan b. Sub Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemerintahan, dan Hukum. Pasal 17 Bidang Fisik dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 14 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Sarana dan Prasarana Daerah; dan b. Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan dan Pemukiman. Pasal 18 Bidang Litbang dan Statistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan b. Sub Bidang Statistik, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pembangunan. Pasal 19 Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB V BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 20 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 21 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pegembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; b. Pengordinasian penyusunan perencanaan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan daerah yang meliputi pengembangan karier, mutasi kepegawaian, kinerja dan kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 22 Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional; Paragraf 1 Sekretariat Pasal 23 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 24 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Kepegawaian; b. Bidang Mutasi Kepegawaian; c. Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai; dan d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan. Pasal 25 Bidang Pengembangan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan dan Informasi Kepegawaian; dan b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai. Pasal 26 Bidang Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Mutasi Kepangkatan dan Jabatan; dan b. Sub Bidang Perpindahan dan Pensiun. Pasal 27 Bidang Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Kinerja Pegawai; dan b. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai. Pasal 28 Bidang Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Perencanaan Diklat Pegawai; dan b. Sub Bidang Diklat Struktural, Teknis dan Fungsional. Pasal 29 Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 30 Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 31 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; b. Penyelenggaraan pelayanan dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi; c. Pembinaan dan Penyelenggaraan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan meliputi Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat, dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 32 Susunan Organisasi Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; dan f. Jabatan Fungsional. Pasal 33 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 34 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat; c. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan d. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi. Pasal 35 Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Desa dan Kelurahan; b. Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Desa dan Kelurahan. Pasal 36 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat; b. Sub Bidang PengembanganPartisipasi Masyarakat. Pasal 37 Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pengembangan Produksi Pemasaran; b. Sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Masyarakat. Pasal 38 Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Pengembangan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam; b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Tepat Guna. Pasal 39 Bagan Struktur Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VII BADAN KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 40 Badan Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kependudukan, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 41 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; b. Penyelenggaraan urusan sosial pelayanan umum di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang kependudukan dan keluarga berencana meliputi kependudukan, advokasi, data dan informasi, pelayanan keluarga berencana dan kesejahteraan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 42 Susunan Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Pasal 43 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; dan c. Sub Bagian Program. Pasal 44 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi; b. Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 45 Bidang Kependudukan, Advokasi, Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyerasian Kebijakan, Perencanaan, dan Analisa Dampak Kependudukan; dan b. Sub Bidang Advokasi, Data dan Informasi. Pasal 46 Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan Keluarga Berencana; dan b. Sub Bidang Pembinaan, Ketahanan, dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga. Pasal 47 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan; b. Sub Bidang Perlindungan Anak. Pasal 48 Bagan Struktur Organisasi Badan Kependudukan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB VIII BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 49 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 50 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pengelolaan keuangan daerah, meliputi anggaran, akuntansi dan belanja, dan pengelolaan aset daerah; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 51 Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Sub Bidang; f. UPTB; g. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 52 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Paragraf 2 Bidang Pasal 53 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Anggaran; b. Bidang Akuntasi dan Belanja; dan c. Bidang Pengelolaan Aset Daerah. Pasal 54 Bidang Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, terdiri atas: a. Sub Bidang Penyusunan dan Pengendalian APBD; dan b. Sub Bidang Otorisasi Dokumen Anggaran. Pasal 55 Bidang Akuntansi dan Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan; dan b. Sub Bidang Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Pasal 56 Bidang Pengelolaan Aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, terdiri atas: a. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Inventarisasi Barang Daerah. b. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Daerah. Pasal 57 Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB IX RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 58 Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pelayanan medic dan non medic, keperawatan dan pelayanan masyarakat. Pasal 59 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; b. Penyelenggaraan urusan pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang pelayanan medik dan nonmedik, keperawatan, dan pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 60 Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri atas: a. Direktur; b. Bagian Tata Usaha; c. Bidang; d. Sub Bagian; e. Seksi; f. Jabatan Fungsional. Pasal 61 Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, terdiri atas: a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; b. Sub Bagian Keuangan; c. Sub Bagian Program. Pasal 62 Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, terdiri atas: a. Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik b. Bidang Keperawatan; dan c. Bidang Pelayanan Masyarakat. Pasal 63 Bidang Pelayanan Medik dan Nonmedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Medik; dan b. Seksi Pelayanan Nonmedik. Pasal 64 Bidang Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, terdiri atas: a. Seksi Pengendalian Operasional; dan b. Seksi Kerjasama Operasional. Pasal 65 Bidang Pelayanan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf c, terdiri atas: a. Seksi Humas dan Promosi Kesehatan;dan b. Seksi Penelitian dan Pengembangan. Pasal 66 Bagan Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB X SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 67 Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah serta peraturan bupati. Pasal 68 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai fungsi: a. Perumusan program dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati; b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati di daerah; c. Penyelenggaraan koordinasi pemeliharaan serta penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan menegakkan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan/atau lainnya; d. Pengawasan terhadap masyarakat agar mamatuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan bupati; e. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 69 (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pengembangan Kapasitas, Aparatur, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil; b. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan c. Seksi Perlindungan Masyarakat. Pasal 70 Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XI KANTOR KETAHANAN PANGAN DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 71 Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 72 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Kantor Ketahanan Pangan Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; b. Penyelenggaraan urusan ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ketersediaan dan penganekaragaman pangan, distribusi dan informasi pangan, dan keamanan pangan daerah; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 73 (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; dan c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ketersediaan, penganekaragaman, dan keamanan pangan; b. Seksi Distribusi dan Informasi Pangan; dan c. Seksi Penyuluhan. Pasal 74 Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 75 Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 76 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Kantor Perpustakaam dan Arsip Daerah mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; b. Penyelenggaraan urusan perpustakaan dan arsip serta pelayanan umum di bidang perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang Perpustakaan, Arsip Daerah, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 77 (1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Perpustakaan; b. Seksi Kearsipan; dan c. Seksi Pengembangan Diklat Fungsional. Pasal 78 Bagan Struktur Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini BAB XIII KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 79 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 80 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; b. Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa dan politik serta pelayanan umum di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; c. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas di bidang ideologi dan kewaspadaan nasional, ketahanan sosial dan politik, dan ketahanan ekonomi; dan d. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 81 (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Ideologi dan Kewaspadaan Nasional; b. Seksi Ketahanan Sosial dan Politik; dan c. Seksi Ketahanan Ekonomi. Pasal 82 Bagan Struktur Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XIV KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU DAN PENANAMAN MODAL Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 83 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j, mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal berdasarka asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 84 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal Daerah; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pelayanan perizinan terpadu satu pintu dan penanaman modal; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 85 (1) Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal, terdiri atas: a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi. (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Penerbitan Perizinan; b. Seksi Pengaduan Masyarakat; dan c. Seksi Fasilitasi dan Pembinaan Penanaman Modal. Pasal 86 Bagan Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. BAB XV BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Bagian Kesatu Tugas dan Fungsi Pasal 87 Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dan urusan di bidang Penanggulangan Bencana dan pemadam kebakaran berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pasal 88 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; b. pengoordinasian penyusunan perencanaan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekonstruksi; c. pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran yang meliputi pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, dan rehabilitasi dan rekontruksi; d. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 89 Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri atas: a. Kepala; b. Unsur Pengarah; dan c. Unsur Pelaksana. Pasal 90 (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf a, secara Exofficio dijabat oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. (2) Unsur Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf b, bersifat nonstruktural, yang terdiri dari pejabat lembaga/instansi Pemerintah Daerah dan masyarakat profesional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Pasal 91 (1) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 huruf c, merupakan jabatan struktural yang merupakan bagian dari perangkat daerah. (2) Unsur Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Kepala; b. Sekretariat; c. Seksi; dan d. Jabatan Fungsional. Paragraf 1 Sekretariat Pasal 92 Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b merupakan Sekretariat Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran. Paragraf 2 Seksi Pasal 93 Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf c, terdiri atas: a. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan; b. Seksi Kedaruratan dan Logistik; c. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan d. Seksi Pemadam Kebakaran. Pasal 94 Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan denagn Peraturan Daerah ini. BAB XVI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN Pasal 95 (1) Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) pada Badan dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Badan. (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB XVII JABATAN FUNGSIONAL Pasal 96 Formasi Jabtan Fungsional pada masing-masing Inspketorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain, disesuaikan dengan kebutuhan dan diangkat berdasarkan Peraturan perundang- undangan yang berlaku. BAB XVIII TATA KERJA Pasal 97 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi, baik di lingkungan Pemerintah Daerah maupun dalam hubungannya dengan instansi Pemerintah dan/atau instansi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 98 (1) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan berkala dengan tepat waktu. (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1), setiap pimpinan unit kerja menyampaikan tembusan laporan kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya,diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut kepada atasan serta dijadikan sebagai bahan untuk pemberian petunjuk kepada bawahan. BAB XIX RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI Pasal 99 (1) Rincian tugas dan fungsi setiap Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain, diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Peraturan bupati sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya peraturan daerah ini. BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 100 (1) Pemangku Jabatan pada Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga lain tetap memangku jabatannya sampai dengan dilakukannya pelantikan terhadap pejabat baru berdsarkan peraturan daerah ini. (2) Peraturan daerah ini berlaku secara efektif setelah dilakukan pelantikan dan serah terima jabatan berdasarkan peraturan daerah ini. (3) Ketentuan pelaksanaan dari peraturan daerah yang lama masih dinyatakan berlaku sepanjang belum ditetapkan penggantinya dan tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. BAB XXI KETENTUAN PENUTUP Pasal 101 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka : a. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Takalar(Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 12); b. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomo 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan daerah Kabupaten Takalar Nomo 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 5); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 102 Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agara setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
48

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAKALAR

2013

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 07, LD.2013/NO.07

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TAKALAR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Bupati perlu dibantu oleh Perangkat Daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; b. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar telah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar yang dalam perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan penataan kembali sehingga Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10) perlu diubah; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10).
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR Pasal 1 Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2008 Nomor 10, mengalami perubahan sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi: Pasal 6 Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri atas: a. Sekretaris Daerah; b. Asisten; c. Bagian; d. Sub Bagian; dan e. Jabatan Fungsional 2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) dihapus. 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi: Pasal 8 (1) Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas: a. Bagian Tata Pemerintahan; b. Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan (2) Bagian Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari: a. Sub Bagian Pemerintahan Umum dan Tugas Pembantuan; b. Sub Bagian Kemasyarakatan, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan; dan c. Sub Bagian Kerjasama Daerah. (3) Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari: a. Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan; b. Sub Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan c. Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga selengkapnya berbunyi : Pasal 9 (1) Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri dari: a. Bagian Perekonomian; b. Bagian Administrasi Pembangunan; dan c. Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal II Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2013.
7

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT