Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2020

PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BABI KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD BABW PILAR PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABIV ,RUANG LINGKUP IIfTERVENSI BABV PENDBKATAN BAB VI .EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI .BAB VD PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAJI VIII PELIMPAHAN WEWENAlfG DAN TANGGUNG JAWAB BABIX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABX PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAR BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENDANAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2020 tentang PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

20 Mei 2020

Tanggal Pengundangan

20 Mei 2020

Tanggal Berlaku

20 Mei 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN/WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 60 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_bupati_no_8_2020_peraturan_bupati_takalar_nomor_8_tahun_2020_tentang_pelaksanaan_intervensi_penurunan_stunting_terintegrasi_7vq07ngayq.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR 8

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

ABSTRAK:

: a. .· ' bahwa · untuk melaksanakan ketentuan pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; • Mengingat b. bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Takalar sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya manusia; c. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari pertama kehidupan; d. bahwa masyarakat sangat membutuhkan informasi untuk menjaga status kesehatan dan gizinya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagairnana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 . Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang• . Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor · 28 Tahun 2004 tentang Kearnanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424); ,..,.. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu lbu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291); 6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi; 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Gararn Beryodium; 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita; 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2269/Menkes/ Per/XI/2011 tentang . Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat; 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan; 12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi; 13.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia. 14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan; 15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang UpayaPerbaikan Gizi; 16.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak; 1 7.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional; 18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang; 19.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah bagi Wanita Usia Subur dan !bu Hamil; 20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas; 21.Peraturan Menteri Kesehatan Nornor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi.
BABI KETENTUAN UMUM BAB II AZAS, TUJUAN DAN MAKSUD BABW PILAR PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABIV ,RUANG LINGKUP IIfTERVENSI BABV PENDBKATAN BAB VI .EDUKASI, PELATIHAN DAN PENYULUHAN GIZI .BAB VD PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAJI VIII PELIMPAHAN WEWENAlfG DAN TANGGUNG JAWAB BABIX PENAJAMAN SASARAN WILAYAH PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI BABX PERAN SERTA PEMERINTAH DESA DAN MASYARAKAT BAB XI PENCATATAN DAN PELAPORAR BAB XII PENGHARGAAN BAB XIII PENDANAAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
17

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Takalar Nomor 8 Tahun 2020

PELAKSANAAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT