Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2020

PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEBIJAKAN DASAR BAB V PERENCANAAN BAB VI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG BAB VII PROMOSI BAB VIII PELAYANAN BAB IX INVESTOR DAN PELAKU USAHA BAB X PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA BAB XI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB XII SATUAN TUGAS BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV PENGENDALIAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2020 tentang PENANAMAN MODAL

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Takalar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Pattallassang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2020

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2020

Tanggal Berlaku

30 Desember 2020

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Takalar

Bidang

Halaman ini telah diakses 34 kali

FILE-FILE PERATURAN

peraturan_daerah_no_2_2020_peraturan_daerah_kabupaten_takalar_nomor__2__tahun_2020_tentang_penanaman_modal_.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENANAMAN MODAL

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2020 NOMOR 2

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENANAMAN MODAL

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan daerah, pertumbuhan perekonomian serta penciptaan lapangan kerja, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta untuk meningkatkan penyelenggaraan penanaman modal di Daerah; b. bahwa demi mewujudkan iklim usaha dan penanaman modal yang kondusif, perlu adanya jaminan perlindungan berusaha, pemberian insentif dan kemudahan bagi pelaku usaha; c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah demi memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan penanaman modal di Daerah, sehingga perlu diatur dalam bentuk Peraturan Daerah;dan d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Moda
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 3 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 6215); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); 11. Peraturan Presiden tentang Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan (RTRW) Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar (Maminasata); 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 221 Tahun 2014); 13. PeraturanPresiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Takalar 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6); 4 16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 20017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KEBIJAKAN DASAR BAB V PERENCANAAN BAB VI PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG BAB VII PROMOSI BAB VIII PELAYANAN BAB IX INVESTOR DAN PELAKU USAHA BAB X PEMBERDAYAAN USAHA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA BAB XI PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN BAB XII SATUAN TUGAS BAB XIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB XIV PENGENDALIAN BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PENANAMAN MODAL
51

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Takalar Nomor 2 Tahun 2020

PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT