Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Terjaga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pimpinan Lembaga Negara, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi Negeri, BUMN dan BUMD wajib memelihara, Melindungi, Menyelamatkan Arsip yang termasuk dalam kategori arsip terjaga.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.12 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2006; UU No.11 Tahun 2007; UU No.14 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 18 Tahun 1011; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 41 Tahun 2015; PERDA No.1 Tahun 2019; PERBUP No.29 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum pengelolaan Arsip terjaga, pendanaan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 40 Tahun 2021
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 21 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan & Administratif Pimpinan & Anggota DPRD
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA NOMOR 21 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINANDAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD/40/201
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Aatas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Derah Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Hak Administrasi Pimpinan Dan Anggota Dewa Perwakilan RakyaT Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk ketentuan pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. tunjangan transportasi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan negara sehingga perlu dilakukan penyesuaian.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No.28 Tahun 1999; UU No.38 Tahun 2000; UU No.33 Tahun 2004; UU Tahun UU No.11 Tahun 2007; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No.17 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; Permendagri No.62 Tahun 2017; PERDA No.7 Tahun 2017; Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini diatur tentang Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) Rumah Negara, Bejanja Pemeliharaan Rumah Negara, Dan Tunjangan Transportasi,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 20 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemenuhan hak atas pendididkan bagi setiap anggota masyarakat
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; Perpres No. 1 Tahun 2019; Perpers No. 1 14 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perpers No. 101 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 33 Tahun 2019; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 4 Tahun 2021; Perda No. 3 Tahun 2015.
Dalam peraturan ini diatur tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana termasuk didalamnya mengatur tentang Penyelenggaraan satuan pendidikan aman bencana, tanggung jawab, pemantauan dan evaluasi dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Terdiri dari 10 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 22 Tahun 2021
Daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, BD.2021/NO.22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk Melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 44 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasrkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 19 Tahun 2021
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten gorontalo utara tahun anggaran 2020
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2021/NO.447
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pasal 12 ketentuan Peraturan Daerah Tahun 2020.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2000; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Perda No. 05 Tahun 2012; Perda No. 6 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 25 Tahun 2021
Pedoman umum pendamping keluarga ceria, pngelola klinik desa ceria dan pendamping daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 25, BD.2021/NO.25
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan kesatuan masyarakat desa yang berbasis pada tumbuhnya partisipasi aktif/prakarsa masyarakat desa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 11 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Umum Pendamping Keluarga Ceria, Pengelola Klinik Desa Ceria dan Pendamping Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, tata kelola pendamping, tata cara kerja, hak dan kewajiban, larangan, pembinaan dan pengawasan dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2021.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 11 Tahun 2021
Pedoman pelaksanaan kerjasama publikasi pemerintahan melalui media massa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2021/NO.459
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk penyebarluasan informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan dimensi keterbukaan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.40 Tahun 1999; UU No.32 Tahun 2002; UU No.11 Tahun 2008; UU No.14 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.50 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Perpres No.16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No.55 Tahun 2011; Perda No.3 Tahun 2016; Peraturan Dewan Pers Nomor6/Peraturan-DP/V/2008 tentang Pengsahan Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008 ttg Pengesahan SK Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 ttg Kode Etik Jurnalistik; Peraturan Dewan Pers No.01/Peraturan-DP/VIII/2018 tentang Prosedur pengaduan ke Dewan Pers; Peraturan Dewan Pers No.3/Peraturan-DP/III/2018 ttg Standar Organisasi Perusahaan Pers: Perbup No.43 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintahan Melalui Media Massa termasuk didalamnya mengatur tentang ruang lingkup, maksud dan tujuan, persyaratan dan kualifikasi teknis, etika kerjasama, hak dan Kewajiban Para Pihak, Kerjasama Media, Tim Verifikasi, tata cara kerjasama dan ruang lingkup dan jenis kerjasama, perhitungan pembayaran, perubahan perjanjian kerjasama, berakhirnya perjanjian kerjasama, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Terdiri dari 32 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito pada Bank Umum
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengoptimalisasi pemanfaatan Dana yang tersimpan dalam Kas Daerah
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.38 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2007; PP No.39 Tahun 2007; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri Tahun 77 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Penempatan Uang Daerah dalam Bentuk Deposito termasuk didalamnya mengatur tentang penempatan uang daerah dalam bentuk deposito, mekanisme, pencairan, evaluasi dan rekonsiliasi dan pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2021.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 3 Tahun 2021
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 38 Tahun 2000;UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 33 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2020; UU No. 3 Tahun 2005; UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 17 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 10 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 92 Tahun 2015; PP No. 51 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 31 Tahun 2021; PP No. 55 Tahun 2005; UU No. 69 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi Jasa Usaha termasuk didalamnya mengatur tentang objek. subjek, wajib retribusi dan jenis retribusi jasa usaha, retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesenggarahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, retribusi penjualan produksi usaha daerah, tata cara perhitungan retribusi, prinsip dan sasaran penetapan retribusi, masa retribusi dan saat retribusi terutang, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan retribusi, tata cara pembayaran dan penagihan retribusi, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, ketentuan pidana, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
Terdiri dari 52 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 23 Tahun 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daera Tahun Anggaran 2021
PERBUP Kab. Gorontalo Utara No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran Anggaran 2021
perubahan ketiga atas pearuran bupati gorontalo utara nomor 36 tahun 2020 tentang penjabaran anggaram pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, BD.2021/NO.23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memaksimalkan pengendalian penyebaran Corona Virus Disease 19 (covid-19).
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah : UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU no.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.109 Tahun 2000; PP No.23 Tahun 2005; sebagaimana telah diubah dengan PP No.74 Tahun 2012; PP No.55 Tahun 2005; PP No.3 Tahun 2007; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.16 Tahun 2007; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.99 Tahun 2019; Permendagri No.52 Tahun 2021; Permendagri No.62 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda No.8 Tahun 2020; Perbup No.36 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2021.
Terdiri dari 16 halaman tanpa lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
