Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Dompu No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
PERBUP Kab. Dompu No. 12 Tahun 2020 tentang PERUBAHAN PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DOMPU
Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tambahan Pengahasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Bab II huruf D angka 2 huruf a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 53 Tahun 2010; PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020; PP Nomor 12 Tahun 2019; PP Nomor 30 Tahun 2019; Permen PAN RB Nomor 63 Tahun 2011; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Kepmendagri Nomor 900-4700 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2019
Dalam perbup ini diatur mengenai tambahan penghasilan pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam pemeberian TPP dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, disiplin ASN, kinerja ASN, dan kesejahteraan bagi ASN. Ruang lingkup perbup ini meliputi dasar pertimbangan pemberian TPP, pemeberian dan besaran pembayaran TPP, pemotongan TPP, pengelolaan data dan pembayaran TPP, dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
1. Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
2. Peraturan Bupati Dompu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu;
3. Peraturan Bupati Dompu Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 35 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dopu Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dalam mendukung pelaksanaan perencanaan dan kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022 perlu menetapkan fokus. sasaran dan jadwal pengawasan yang tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu Tahun 2022.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 8 Tahun 2009; Permendagri Nomor 25 Tahun 2007; Permendagri Nomor 64 Tahun 2007; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Permendagri Nomor 48 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2008
Dalam perbup ini diatur mengenai program kerja pengawasan tahunan Inspektorat Kabupaten Dompu tahun 2022, yang meliputi ruang lingkup, tujuan dan fungsi, program kerja pengawasan berbasis risiko, obyek pemeriksaan, serta volume dan jadwal pemeriksaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 15 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemeliharaan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah setiap tahun;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; PP Nomor 12 Tahun 2017; Permendagri Nomor 48 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 20 Tahun 2020
Perbup ini mengatur mengenai perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Dompu tahun 2022, dengan tujuan mensinergikan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Daerah, meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan pemerintah daerah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APIP. Perencanaan ini meliputi fokus, sasaran, dan jadwal pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 14 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan DInas Dalam Daerah Khusus Inspektorat
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektoriat masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan sesuai perkembangan pegawai lingkungan Inspektorat Kabupaten Dompu, sehingga perlu diubah
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Dompu tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat.
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; Permendagri Nomor 45 Tahun 2021
Dalam perbup ini diatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat. Perubahan dilakukan pada pasal 2, pasal 3, pasal 6, penambahan pasal 6A, dan penambahan pasal 9A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah Khusus Inspektorat
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 13 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame Kabupaten Dompu masih terdapat kekurangan dan belum menampung kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan_ sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Hasil Nilai Sewa Reklame;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2000; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 55 Tahun 2016; Perda Kabupaten Dompu Nomor 2 Tahun 2011
Dalam perbup ini diatur mengenai perubahan Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame. Perubahan dilakukan pada pasal 1, penambahan BAB IA (Pasal 1A, Pasal 1B, dan Pasal 1C), perubahan pada ayat 4 Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8, penambahan BAB VIA (Pasal 11A)
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 09A Tahun 2011 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Sewa Reklame
20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 11 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Jumlah Uang Dalam Kas Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Kaur Keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa;
b. bahwa herdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jumlah Uang Dalam Kas Desa Tahun 2022;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PMK Nomor 222/PMK-07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Perda Kabupaten Dompu Nomor 09 Tahun 2021
Dalam perbup ini diatur mengenai jumlah uang dalam kas desa tahun 2022, dimana jumlah uang dalam kas desa pada bendahara desa untuk memenuhi kebutuhan operasional desa ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 10 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan sebagai acuan pengelolaan keuangan desa khususnya dalam pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Dompu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2022;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016; Permendagri Nomor 84 Tahun 2015; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PMK Nomor 222/PMK-07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020; Permendagri Nomor 119 Tahun 2019
Perbup ini mengatur mengenai standar biaya umum desa, yang merupakan satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan dan batas tertinggi anggaran yang digunakan pemerintah cesa dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 9 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Aset Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa;
UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 6 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP Nomor 47 Tahun 2015; Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; Permendagri Nomor 1 tahun 2016; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018
Dalam perbup ini diatur mengenai pengelolaan aset desa, dengan ruang lingkup terdiri dari jenis aset desa, asa pengelolaan aset desa, pengelola aset desa, pengelolaan aset desa, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan lain-lain. Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2022.
55 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 42 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (2) dan ayat(3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pergeseran anggaran antar obyek dan/atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2022
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 109 Tahun 2000; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012; PP Nomor 55 Tahun 2005; PP Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 1 Tahun 2018; PP Nomor 19 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kalo terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011; PP Nomor 17 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 18 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; Permendagri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana terlah diubah dengan Permendagri Nomor 78 Tahun 2020; Permendagri Nomor 70 Tahun 2019; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Permendagri Nomor 9 Tahun 2021; Permendagri Nomor 27 Tahun 2021; Perda Kabupaten Dompu Nomor 01 Tahun 2016
Dalam Perbup ini diatur mengenai perubahan atas peraturan bupati dompu Nomor 42 Tahun 2021 tentang penjabatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022. Perubahan dilakukan pada pasal 20 pada lampiran I dan lampiran II
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
Peraturan Bupati Dompu Nomor 42 Tahun 2021
7 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2022
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 11 Tahun 2020; PP Nomor 10 Tahun 2021; Perpres Nomor 97 Tahun 2014; Permendagri Nomor 112 Tahun 2016
Perbup ini mengatur mengenai tata cara pelaksanaan konfirmasi status wajib pajak (KSWP) terhadap pemenuhan kewajiban pajak daerah, sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP. Ruang lingkup perbup ini meliputi jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP, dan tata cara pelaksanaan KSWP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2022.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
