Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cegah Stunting dengan Pintar
ABSTRAK:
bahwa kejadian stunting pada balita masih banyak terjadi di Kabupaten Pasaman sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pengembangan kualitas SDM. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Perpres No. 42 Tahun 2013 menyatakan bahwa Pemda melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 33 Tahun 2012, Perpres No. 42 Tahun 2013, Permenkes No. 75 Tahun 2013, Permenkes No. 23 Tahun 2014, Permenkes No. 25 Tahun 2014, Permenkes No. 41 Tahun 2014, Permenkes No. 66 Tahun 2014, Permenkes No. 88 Tahun 2014, Permenkes No. 97 Tahun 2014, Permenkes No. 12 Tahun 2017, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Cegah Stunting dengan Pintar
3. Peran serta masyarakat
4. Pencatatan dan Pelaporan
5. Monitoring dan Evaluasi
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 23, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 23
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan ke 13 Bagi PNS, Pejabat Negara dan Anggota DPRD di Lingkungan Pemkab. Pasaman Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2019 jo. Pasal 10 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 35 Tahun 2019, PP No. 36 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, PMK No. 58 Tahun 2019, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pemberian THR, Gaji dan Tunjangan Ke13
3. Pembayaran THR, Gaji dan Tunjang Ke13
4. Pendanaan
5. Pengendalian Internal
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 22 Tahun 2019
Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 22, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 22
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dengan keluarnya Permendagri No. 19 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 22 Tahun 2016, Permendagri No. 3 Tahun 2018 dan Peraturan BKPM No. 13 Tahun 2017, maka guna kelancaran dan percepatan pelayanan terpadu satu pintu dalam proses perizinan, perlu dilakukan perubahan atas Perbup. No. 14 Tahun 2017
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 30 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2018, PP No. 97 Tahun 2014, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 138 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2014,
Beberapa ketentuan dalam Perbup. Pasaman No. 14 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada DPMPTSP Kab. Pasaman diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan pasal 1 angka 3, angka 6, angka 8, angka 9, angka 11, angka 12 diubah dan angka 14 dihapus
2. Ketentuan Pasal 4 ayat 2 dihapus
3. Ketentuan Pasal 5 diubah
4. Ketentuan Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 diubah
5. Ketentuan Pasal 10 ayat 1 dan ayat 2 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 21 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 No. 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Bagi PNS Berdasarkan Prestasi Kerja di Lingkungan Kabupaten Pasaman
ABSTRAK:
sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (8) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan ditetapkan dengan Perkada.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 46 Tahun 2011, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, PermenPANRB No. 63 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perbup. Pasaman No. 55 tahun 2018, Perbup Pasaman No. 7 tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Kriteria Pemberian Tambahan Penghasilan
3. Perhitungan Tambahan Penghasilan
4. Perhitungan Bobot Jabatan
5. Tata Cara Pembayaran
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
15 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kab. Pasaman Tahun 2019 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Ketiga Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengakomodir kebijakan Pemerintah Pusat mengenai pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Kesehatan TA 2019, maka diperlukan pergeseran anggran mendahului perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018
Penjabaran pergeseran anggaran ketiga mendahului perubahan APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2019.
44 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 19 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha NegaraPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Pasaman No. 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemkab. Pasaman
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2019 No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain di Lingkungan Pemkab. Pasaman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap biaya perjalanan dinas bagi anggota Forkopimda, perlu melakukan Perubahan atas Perbup Pasaman No. 23 Tahun 2017.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 56 Tahun 2005, Perpres No. 16 Tahun 2018, PP No. 12 Tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 32 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup. Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS dan Pihak Lain dilingkungan Pemkab. Pasaman diubah sebagai berikut:
1. Diantara angka 13 dan angka 14 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) huruf 13a
2. Ketentuan ayat (10) Pasal 4 diubah
3. Pada Pasal 6 ayat (1) diantara huruf e dan huruf f, dan diantara huruf f dan g masing-masing disisipkan 1 (satu) huruf yaitu huruf e1 dan f1, pada ayat 2 (dua) diantara huruf a dan huruf b dan huruf c dan huruf d masing-masing disisipkan 1 (satu) huruf a1 dan c1
4. Ketentuan ayat (2) dihapus dan ayat (1) Pasal 7 diubah
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf a dan huruf d diubah, diantara angka 1) dan angka 2) huruf f ayat (4) disisipkan 1 (satu) huruf 1a), ketentuan ayat (5) huruf a diubah, diantara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf ca, diantara huruf d dan huruf e ayat (5) disisipkan 1 (satu) huruf da dan menambah satu ayat yaitu ayat (6a)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2019.
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pergeseran Anggaran Kedua Mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
ABSTRAK:
dalam ikut mendukung kebijakan Pemerintah Pusat mengenai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019, maka diperlukan pergeseran anggaran mendahului Perubahan APBD Kab. Pasaman TA 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 55 Tahun 2005, PP No. 56 Tahun 2005, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 tahun 2019, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 38 Tahun 2018, Perda Kab. Pasaman No. 3 Tahun 2008, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 14 Tahun 2018
Penjabaran Pergeseran anggaran kedua mendahului perubahan APBD TA 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran I dan II Peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan desa perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP no. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 114 Tahun 2014, Permendikbud No. 137 Tahun 2014, PermendesPDTT No. 4 Tahun 2015, PermendesPDTT No. 23 tahun 2017, Perka LKPBJP No. 13 Tahun 2013, Perda Prov. Sumbar No. 2 tahun 2007, Perda Kab. Pasaman No. 1 Tahun 2017, Perbup Pasaman No. 57 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 25 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 5 Tahun 2019, Perbup Pasaman No. 6 Tahun 2019
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
4. Pelaksanaan Padat Karya Tunai
5. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
6. Ketentuan Lain-Lain
7. Ketentuan Peralihan
8. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2019.
89 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 12 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 12
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Pratama pada Dinas Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau teknis penunjang pada Dinas Kesehatan Pasaman perlu dibentuk UPT Rumah Sakit Pratama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017, pembentukan UPTD kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 36 tahun 2009, UU No. 44 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 32 Tahun 1996, PP No. 18 Tahun 2016, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perpres No. 77 Tahun 2015, Permenkes No. 340 Tahun 2010, Permenkes No. 56 Tahun 2014, Permenkes No. 24 Tahun 2014, Permendagri No. 12 Tahun 2017, Perda Kab. Pasaman No. 16 Tahun 2016, Perda Kab. Pasaman No. 33 Tahun 2016
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan
3. Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas dan Fungsi
4. Kepegawaian
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Komite Medis
7. Satuan Pemeriksaan Internal
8. Tata Kerja
9. Pembiayaan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, Berita Daerah kabupaten Pasaman Tahun 2019 Nomor 11
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pasaman No. 1 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kepastian hukum dan penegasan kedudukan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang disebut juga sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dalam struktur organisasi perangkat daerah Setda Kabupaten Pasaman, dirasa perlu untuk dilakukan perubahan atas Perubahan atas Perbup. Pasaman No. 1 Tahun 2019
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 23 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2018, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Permendagri No. 112 Tahun 2018, Perbup. Pasaman No. 1 Tahun 2018, Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Perbup Pasaman No. 1 Tahun 2019 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dan angka 17 diubah, angka 11 dihapus dan diantara angka 5 dan angka 6 disisipkan 1 (satu) huruf 5a
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
