Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perizinan Nonberusaha
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perizinan
Nonberusaha;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun
2022 ;
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2023/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Hukum bagi Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anggota Korps Pegawai Republik Indonesia di
lingkungan Pemerintah Daerah berhak memperoleh
perlindungan dalam menjalankan tugas dan fungsinya;
b. bahwa perlindungan berupa bantuan hukum bagi anggota
Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan
Pemerintah Daerah diberikan untuk memberikan rasa
aman dan nyaman dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya;
c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam
pelaksanaan pemberian bantuan hukum bagi anggota
Korps Pegawai Republik Indonesia di lingkungan
Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan pemberian
bantuan hukum bagi anggota Korps Pegawai Republik
Indonesia di lingkungan Pemerintah Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Bentuk Bantuan Hukum; Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 62 Tahun 2023
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELAJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 62, BD.2023/NO.62
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belaja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah ketentuan mengenai rincian penambahan nilai pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 64 Tahun 2023
STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 64, BD.2023/NO.64
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2024
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan keseragaman satuan harga
barang dan jasa di daerah dan untuk mewujudkan
akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, perlu
adanya standardisasi harga barang dan jasa;
b. bahwa standardisasi harga barang dan jasa diperlukan
sebagai acuan perangkat daerah dalam menyusun rencana
kerja dan anggaran;
c. bahwa untuk menjamin akuntabilitas, efisiensi, dan
efektifitas dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran,
perlu pedoman standardisasi harga barang dan jasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengatur SHBJ sebagai batas tertinggi untuk
harga setiap jenis barang dan jasa, kecuali ditentukan lain oleh Bupati
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM; Lampiran: 414 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 66 Tahun 2023
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 66, BD.2023/NO.66
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa Keuangan Kalurahan merupakan aspek penting
dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang
memerlukan pengelolaan dalam rangka mewujudkan
kesejahteraan masyarakat;
b. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan yang tertib, transparan, dan akuntabel
merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam
rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan
profesional;
c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kalurahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kalurahan Tahun Anggaran 2024:
DAsar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019; Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Pedoman Penyusunan; Perubahan APBKal; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 41 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 67 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 103 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pelaporan
Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi
Belanja Hibah
PERBUP Kab. Bantul No. 66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN - MONITORING DAN EVALUASI BELANJA HIBAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 67, BD.2023/NO.67
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian Hibah harus dilaksanakan secara efektif,
efisien, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan
kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa untuk menunjang pencapaian sasaran program dan
kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat perlu
melaksanakan pengelolaan belanja hibah;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 103 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor
66 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan
dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban,
serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah sudah tidak
sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu dicabut
dan diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan
Pertanggungjawaban, serta Monitoring dan Evaluasi Belanja
Hibah yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kriteria dan Pemberian Hibah; Penganggaran; Pelaksanaan dan Penatausahaan; Pelaporan dan Pertanggungjawaban; Monitoriing dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 12 HLM; Lampiran: 11 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 68 Tahun 2023
PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE - BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM - PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 68, BD.2023/NO.68
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan Umum dan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang langsung, umum,
bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu didukung
penyelenggaraan kampanye yang tertib dan bertanggung
jawab;
b. bahwa dalam rangka menciptakan kondisi Kabupaten
Bantul yang aman, nyaman, dan tertib pada pelaksanaan
kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati, perlu diatur pemasangan alat peraga
Kampanye dan bahan Kampanye di wilayah Daerah;
c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan
Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pemasangan Alat Peraga dan Tempat Kampanye Pemilihan
Umum di Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai lagi dengan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu dicabut dan
diganti;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 69 Tahun 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2023/NO.69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor
53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil
Negara, perlu dilakukan penyempurnaan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2015;
Materi Pokok: mengubah mengenai Ketentuan Umum, Surat Tugas, Penggolongan dan Penyetaraan Tingkat Biaya, dan Peratnggungjawaban bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM; Lampiran: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 70 Tahun 2023
WAJIB LAPOR HARTA KEKAYAAN BAGI PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2023/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan bagi Pejabat Pemerintah Kabupaten Bantul
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pejabat yang bersih
dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan
komitmen pejabat pada Pemerintah Kabupaten Bantul
untuk melaporkan harta kekayaan;
b. bahwa dengan adanya penambahan peserta wajib lapor
laporan harta kekayaan penyelenggara negara, perlu
dibuat aturan yang mengatur hal tersebut;
c. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020
tentang Wajib Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat
Pemerintah Kabupaten Bantul sudah tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diubah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020 tentang Wajib
Lapor Harta Kekayaan Bagi Pejabat Pemerintah
Kabupaten Bantul;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2020;
Materi Pokok: mengatur mengenai pejabat yang waijb menyampaikan LHKPN dan waktunya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2023.
Jumlah Halaman: 3 HLM;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 71 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Bantul No. 46 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Bantul No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2023/NO.71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan target penerimaan Pajak
Daerah, perlu menyesuaikan persentase besaran insentif
pemungutan Pajak Daerah yang diterima pelaksana
pemungutan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13
Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2023; Peraturan Bupati Bantul Nomor 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor
65 Tahun 2023 ; .Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengubah besaran insentif pada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah, dan Pemungut PBB
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Jumlah Halaman: 4 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
