Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2014 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peratu.ran Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomor 13 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2014, Kabupaten Temanggung mendapat
tambahan bantuan keuangan;
b. bahwa tambahan bantuan keuangan bagi Kegiatan
Kabupaten Temanggung sebagaimana dimaksud huruf a,
harus di tampung dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan
b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun
2014 ten tang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun Anggaran 2014;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang
Pembentu.kan
Nomor 13 Tahun 1950
Daerah-daerah Kabupaten
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
tentang
dalam
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5043);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor
82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peratu.ran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peratu.ran Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peratu.ran Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4588); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan. Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4826);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor· 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 ten tang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4972);
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59);
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272;
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah se bagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2007
tentang Perubahan. Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2007 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2008 tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan
Wakil Bupati (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 13);38. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2008 Nomor 14);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011 ten tang
Perubahan Kedua ·Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, dan
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008
Nomor 16) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Dae rah Ka bu paten
Temanggung Nomor 22 Tahun 2011 ten tang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 16 Tahun 20_08 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat,
dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011
Nomor 24);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah
Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 18);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17
Tahun 2009 tentartg Pengelolaan Barang Milik Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2009
Nomor 17);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2009 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 6);46. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2010 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2010 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2010 Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penyuluhan Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 20l 1 Nomor 8);
Peraturan Daerah -Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2011 ten tang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2011 ten tang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 19
Tahun 2011 ten tang Pajak bumi dan bangunan Perdesan
dan Perkotaan (Lembaran Daerah Ka bu paten
Temanggung Tahun 2011 Nomor 21);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2011 ten tang Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten . Temanggung (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 25);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24
Tahun 2011 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Dae rah Kabupaten
Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2011 Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2012 tentang Rencana tata Ruang Wilayah
Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031(Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 1,
Lembaran Daerah Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebetsihan (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3
Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 3);58. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2012 tentan~ Retribusi Pelayanan Kesehatan pada
Laboratorium Kesehatan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5
Tahun 2012 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2012 ten tang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 6);
Peraturan Daerah · Kabupaten Temanggung Nomor 7
Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak
Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 7);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8
Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9
Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 9);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 11);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12
Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung
Nomor 12);67. Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13
Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor· 13);
Peratu.ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15
Tahun 2012 tentang Retribusi Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah Yang Sah (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26
Tahun 2012 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012
Nomor 26 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 23);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2013 ten tang Retribusi Pemakaian Kekayaan
Daerah (Lembaran- Daerah Kabupaten Temanggung
Tahun 2013 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 26);
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018
Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 44 );
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4
Tahun 2014 ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun_2014 Nomor 4);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2013
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35 Tahun 2014
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran
2014;
Dalam Peraturan Bupati inii diatur tentang : Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35
Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun 2014 Nomor 35) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2014.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 35
Tahun 2014 diubah
195 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2013 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Nomenklatur dan Jumlah Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit
Pelaksana Teknis Badan dan Satuan Pendidikan Kabupaten
Temanggung dan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas dilingkungan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan,
Komunikasi dan Informatika, perlu disu sun Peraturan Bupati. dalam rangka menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi,
perlu disusun Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Temanggung.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun
2008 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Ta hun 2008
Dasar Peraturan Bupati Ini diatur tentang : Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan
1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Temanggung.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, merupakan
bagian dari Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/ a tau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah
kerja satu atau beberapa kecamatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2013.
12 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2018
unit pelaksana teknis daerah - pembentukan - kedudukan - susunan organisasi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2018/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, maka Peraturan Bupati Temanggung No 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi UPTD dan Satuan Pendidikan Kab Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentan Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja UPTD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 12 Tahun 2017; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pembentukan organisasi UPTD yang terdiri dari UPTD sarana dan prasarana olah raga, UPTD pendidikan, pemuda dan olah raga, UPTD puskesmas, UPTD laboratorium kesehatan, UPTD pemeliharaan jalan dan pengairan, UPTD rumah susun sederhana sewa, UPTD balai latihan kerja, UPTD rumah pemotongan hewan dan pasar hewan, UPTD pusat kesehatan hewan dan balai inseminasi buatan, UPTD balai benih ikan, UPTD pengeolaan pasar daerah, UPTD metrologi legal, UPTD balai benih pertanian. Diatur juga mengenai Kepegawaian dan Tata Kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas, Unit Pelaksana Teknis Badan, dan Satuan Pendidikan Kab Temanggung, dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur tentang Satuan Pendidikan.
30 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2011
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH - PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2011/No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, Dan Tata Kerja
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pernerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ternanggung Nornor 15
Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tugas pokok dan fungsi. organisasi, tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2011.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 58 Tahun 2008 dicabut.
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 39 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD Tahun 2010 No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Untuk Pengembalian Selisih Harga Kios Pedangang Pasar Wage Adiwinangun Ngadirejo
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Temanggung Nomor 511.2/555
Tahun 2010 tentang Perubahan Harga Jual Kios dan Los Pasar Wage
Adiwinangun Ngadirejo Kabupaten Ternanggung, maka perlu
mengembalikan sellsih harga kios kepada para pedagang. Pengembalian kelebihan pajak dan retribusi, serta pengemballan
tuntutan ganti rugi dan sejenisnya yang terjadi pada tahun-tahun
dibebankan pada rekenlng belanja tldak terduga
Dasar hukum dari peraturan daerah ini adalah : Undahg-Undang Nemer 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir . dengan UndangUndang
Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2010; Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Namer 59 Tahun 2009; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 31 Tahun 2010
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang : Peraturan Bupati ini mengalokasikan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 42.682.750,00 untuk pengembalian selisih harga kios pedagang Pasar Wage Adiwinangun Ngadirejo. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah bertanggung jawab sebagai Pejabat Pengguna Anggaran dengan pelaporan kepada Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2010.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2022
DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA-TEMANGGUNG-2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa
ABSTRAK:
a. bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa merupakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang mempunyai peran strategis dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa;
b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan desa yang baik, bersih, berwibawa dan melayani di Kabupaten Temanggung diperlukan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang memiliki integritas, komitmen dan disiplin dalam melayani masyarakat;
c. bahwa Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018 tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu
diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 T; ahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 48 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kewajiban dan Larangan; Hari Kerja, Jam Kerja dan Apel Pagi; Hukuman Disiplin; Keberatan; Pemberhentian kepala Desa dan Perangkat Desa; dan ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2022.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2018
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Belanja Tak Terduga untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Karangtejo Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Temanggunng No 38 Tahun 2018 tentang Penetapan Keadaan Darurat Akibat Bencana Tanah Longsor di Desa Karangtejo Kec Kedu Kab Temanggung, maka perlu penanganan secepatnya; bahwa keadaan darurat yang timbul akibat bencana alam, bencana sosial dan bencana lainnya, pembiayaannya dapat dibebankan pada anggaran Belanja Tak Terduga; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan Bencana Tanah Longsor di Desa Karangtejo Kec Kedu Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 21 Tahun 2008; PP No 22 Tahun 2008; PP No 12 Tahun 2017; Perpres No 16 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 17 Tahun 2012; Perda Kab Temanggunng No 10 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 33 Tahun 2017; Perbup Temanggung No 38 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran Belanja Tidak Terduga yaitu sebesar Rp150.000.000,00 dipergunakan untuk memperbaiki bahu jalan dan kopeljembatan Kali Datar. Pelaksana dan Penanggung Jawab dalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab Temanggung. Pembiayaan dibebankan pada APBD Kab Temanggung TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2018.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (4) Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 19 Tahun 2Ol4 tentang Penggunaan
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa
Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah dan Bab V Huruf D angka 1 dan
angka 2 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28
Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional, perlu diatur pengelolaan
keuangan Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 40 tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 36 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres No 70 Tahun 2012; Perpres No 12 tahun 2013; Perpres No 111 Tahun 2013; Perpres No 32 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab Temanggung no 21 Tahun 2011; Perda Kab temanggng no 17 tahun 2009; Perda Kab temanggung No 30 tahun 2011; Perda Kab temanggng No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006; permenkes No 69 Tahun 2013; Permenkes No 71 Tahun 2013; Permenkes No 19 Tahun 2014; Permenkes No 28 tahun 2014, Perbup Temanggung No 61 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pengelolaan keuangan JKN pada Puskesma di Kabupaten Temanggung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014.
Pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi sebelum berlakunya peraturan
ini diatur sesuai ketentuan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 2 Tahun
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Temanggung Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 2 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Temanggung No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021
dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya, maka Peraturan
Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64
Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 25 Tahun
2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 62 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan Pasal dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Temanggung Tahun Anggaran 2021 yaitu sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 3 diubah;
2. Ketentuan Pasal 6 diubah;
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
4. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
5. Ketentuan Pasal 10 diubah;
6. Ketentuan Pasal 11 diubah;
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) diubah;
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2) ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah;
9. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
10. Ketentuan Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah;
11. Ketentuan Pasal 16 diubah;
12. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8),
ayat (9), ayat (10), dan ayat (12) diubah;
13. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diubah;
14. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
15. Ketentuan Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) diubah;
16. Ketentuan Pasal 21 diubah;
17. Ketentuan Pasal 25 diubah;
19. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah;
20. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64
Tahun 2020 diubah
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk efektif dan efisiennya pelaksanaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD perlu diatur batas waktu pencairan dan sanksi keterlambatan penyampaian laporan, maka Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 8 Tahun 1985; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 40 Tahun 2004; UU No 24 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 17 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014; PP No 57 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 71 Tahun 2010; PP No 10 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 2 Tahun 2009; Perda Kab Temanggung No 24 Tahun 2011; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Perbup Temanggung No 29 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1 angka 10, angka 13 dan angka 15, Pasal 13 ayat (3) dan penambahan ayat (4), perubahan Pasal 15 ayat (2) dan penambahan ayat (5), penambahan ayat (5) Pasal 20, perubahan Pasal 34 ayat (1) dan penambahan ayat (6), perubahan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) serta penambahan ayat (3).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat