Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 02 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 02 Tahun 2016.pdf

PENE"TAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 02, BD.2016/NO.02

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN NILAI DAN ZONA PEMAKAIAN TANAH UNTUK REKLAME, MESIN ATM, DAN MENARA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan PaBal 9 ayat (3) dalam Peraturan Daerah kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemalaian Kekayaan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenta-ng Penetapan na Pemakaia,. Tanah Untuk Reklame, Mesin ATM, dan Menara;
I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (L€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2O09 tentang Pajak Daerah dal Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo9 Nomor 13o, Tambahal kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar:t Peraturan Perundang-undangan (l€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Ne gara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Taltun 2014 tenterlg Pemerintahan Daerah (lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No,Jfor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahaa Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 tentang Pemerintahal Daerah Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelotraan Keuangan Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor i+O, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahufl 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 89, Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 7. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tefltang Pedoman Pengelolaafl Keusngan Daerah sebagaimana teLah diubah beberapa kati terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 31O); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahur 2OO9 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keualgan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaral Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO9 Nomor 5) sebagajdrJan telah diubah dengafl Peraturafl Daeral Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Tahun 2011 tentang iietribusi Femakaian Kekayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 19 Ta}un 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Talun 2011 Nomor 19, Tarnbah.an lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 46); 10. Peraturar Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2O14 Nomor 1l
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ZONA PEMAKAIAN TANAH BAB III KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 2 /r/ TAHUN 2016
10

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup Lutim Nomor 01 Tahun 2016.pdf

'ERUBAHAN ;lTl)lnrr*r'rro", KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR IO TAHUN 20 1 1 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

ABSTRAK:

a. bahwa dalam ralgka optimalisasi pemungutan pajak reklame sesuai dengan potensi objek pajak terhadap Pendapatan Daera-h Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai tingkat perkembangan kegiatan perekonomian dalam wilayal Kabupaten Luwu Timur; b. baiwa perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis reklame videotron/megatron, reklame melekat dan reklame berjalan perlu ditingkatkan karena nilai pajak reklame dianggap tidak sebanding dengan nilai komesia.l yaxg dihasilkan dari reklame ya,ng terpa$ng di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2Ol1 tentang Penetapan l{asil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditinjau kemba.li; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peratura! Bupati tentang Perubaian atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapar Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambalan I€mbaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor 3686) sebaga.imana telah diubah beberapa ka-li teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor l9 Taiun 1997 lenlang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan L€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 39871 Unda-ng-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba.ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mainuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)t 4. Undarg-Undang Nomor Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daera}l (tembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndaag Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daeral dan Retribusi Daeral (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbamrl Negara Republik lndonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tafibahan Lembaran Negara Repubtik Indonesla Nomor 5587) sebagalmaha telah diubah betrerapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Talun 2OOO tentsng lata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 20oo Nomor 135; Tambahan Lembarar Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4049); ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerai (Lembaran leear Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 12. Peraturar Pemerintah Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 119; Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Talun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh waiib Pajak (Lembarar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135; Tambahan kmbarar Negara Republik lndonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Ca-ra Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pqiak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Talun 2009 tentarg pokok-iokok P.engelolaan Keuangan Daerah Kabupaten" f,u.u fimu, Nomor (Lembarar Daerah Kabuparen Luwu iimur T"n"n i0i; 12, Tambahan Lrmba_rax Dr.*h ';;l;"*;; Luwu Timur Tahun 2014 Nomor g9);
Pasal I Pasal II

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016.
NOMOR 1 TAHUN 2016
13

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 43 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kebijakan Akuntansi

Download file:

Perbub Luwu Timur No. 43 Tahun 2015.pdf

perubahan atas peraturan bupati luwu TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANg KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, LD.2015/No.

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Alruntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk di tinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tabun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negate. (Lembaran Negate. Republik lfidofiesia rabUn 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); BUPATILUWUTIMUR, Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Alruntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk di tinjau kembali; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur; DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA BUPATILUWUTIMUR PROV1NSISULAVVESISELATAN PERATURANBUPATILUWUTIMUR NOMOR43 TAHUN2015 TENTANG PERuaAHAN ATASPERATURANaUPA1'l LuwtJ TIMURNOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANGKEBIJAKANAKUNTANSIPEMERINTAH KABUPATENLUWUTIMUR 2 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ten tang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4S(2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pernerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubaban Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 10. Peraturan Parnerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenta.ng Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor 20, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816); 3 PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. MEMUTUSKAN: 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tabun 2006 ten tang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tabun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tabun 2007 ten tang Pedoman Teknis Badan Pelayanan Umum Daerab; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tabun 2008 tentang Tata Cara Penatausabaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintaban Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomoi 1425)~ 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tabun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tittiur Tahun 2009 Nemer 5, Tambahan Lernbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerab Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 ten tang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu 'I'imur (Letnbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 19. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu TimurTahun 2014 Nomor 11);
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 70 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR. Pasal I (1) Ketentuan Lampiran VIII, X, XII, XIX dan Lampiran XX dalam Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut: BABIII RUANGLINGKUP Pasa14 (2) Ruang lingkup kebijakan akuntansi pemerintah daerah terdiri dari: a. kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah; b. penyajian laporan keuangan; c. laporan realisasi anggaran; d. neraca; e. laporan surplus/deficit-LO (Kinerja Keuangan); f. laporan arus kas; g. catatan atas laporan keuangan; h. akuntansi pendapatan LRAdan pendapatan LO; i. akuntansi belanja dan beban; j. akuntansi pembiayaan; k. akuntansi aset; 1. akuntansi kewajiban; m. akuntansi ekuitas dana; n. koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; dan o. laporan keuangan konsolidasi. (3) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII; IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI,XVII,XVIII,XIX,XX, XXIDANXXIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
225

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Lutim Nomor 41 Tahun 2015.pdf

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN CANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintai Kabupaten dilimpaikan kepada Kecamata,n; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Da-ftar Gudang, Surat lzin Usaha Industri Untuk Usala Mikro dan Kecil dali Bupati kepada Camat;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Da-ftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2006 Nomor 59, Tambahal Lembarar Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik tndonesia Talun 20ll Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia :J23f]t: U-ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Kecil darl Menengah lk-Ua.an -lvegari Republik Indonesia Tahun 20OA Nomor 93, tamU"-fr"" Lembaran Nega-ra Republik Indonesia 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o38); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 13O, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undalg Nomor 3 Talun 2014 te4tang Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbamrl Negara Republik lndonesia Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2014 tentang Perdaganga,n (kmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5512); 9. Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2OO7 tenta]:lg Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negam Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, famLahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4737); 13. Peraturan presiden Nomor 9g Tahun 2014 tentang Perizillarl untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 222); 14. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 590/Mpp/KEp/219/ t999 tentang KetintJan dan Tata Cara pemberian lzin Usaha eerdigargan; 15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdasanpan Nomor 59 t/ Mpp /KEp / ztg / tgSS r.nir
BAB II ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN BAB III PENDELEGASTAN KEWENANGAN BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 41 TAHUN 20 15
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa

Download file:

Perbup Lutim Nomor 40 Tahun 2015.pdf

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/No.40

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20iO tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengad.aan Balalj,g/Jasa di Desa;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambalar Lembara! Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427Oli 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a\l 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embao'an Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta,ng Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba-tlan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5655)i 7. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaa.n Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebija.l(an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Talun 2013 tentang Pedoman Tata Ca-ra Pengadaan Ba,rarg/Jasa di Desa (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13671, 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Irmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2015 Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PzuNSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PEMBAYARAN

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 40 TAHUN 2Oi5
15

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 39 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2014/No.39

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. b. c. 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatar Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 39 TAHUN 2015
40

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 38 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA XANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2014/No.38

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

: a. balwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa darl politik Kabupaten Luwu Timu. memiliki kejelasan tugas sehingga pelal<sanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mcndukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Keda Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jatratan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Ttrgas Jabatan Fungsional Umum Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Luwu Timur;
1. Undarg-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembarar Negara Repubtik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 27, Tambahan kmbalan Negara Republik Indonesia Nomor 427olt 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 125, Tambahan t€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengar UndangUndang Nomor 12 Ta-hun 20O8 (kmbararl Negara Republik lndonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambalar Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 5 Taltun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tarnbahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahar t embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2O1O (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2O10 Nomor 51, Tambahan Lrembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerinta-h Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pembcrhentian Pegawai Ncgcri Sipil (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimarta telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 7. Peraturar Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Ta.lnbahart I€mbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741); 8. Peratuian Menteri Negala Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 te ntarg Pedomar Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 ta-hun 2011 tentang Pedomar Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil; l l. Peraturan Kepala Badaa Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentajtg Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspeldorat, Bappeda Da-n Lernbaga Teknis Daera-tr Kabupaten Luwu Timur (l,embararl Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengsn Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (l€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Ta}run 2013 Nomor lO, Tambahan Irmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1l Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2Ol4 Nomor I l);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAE} III TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 38 TAHUN 2OI5
28

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 37 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download file:

Perbup Lutim Nomor 37 Tahun 2015.pdf

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAI, UMUM PADA SATUAN POLISI PAMONG PRA"IA KAI}UPATEN LUWU TIMUR

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2015/No.37

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempcrtegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur bedalan lebih berdayaguna dan berhasil guna; b. bahwa untuk mendukung keLancatan pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukhrat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum; c.bahwa berdasarkan pertimbalgan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dal Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Luwu Timur;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukar Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utala di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O).; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kdi terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2OO8 (lrmba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O08 Nomor 59, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undalg Nomor 5 Tahun 2O14 tentang Aparatur Sipil Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
BAE} I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB III TUGAS POKOK DAN RINCTAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 37 TAHUN 2015
36

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

Abstrak

APBD

Download file:

Perbup Lutim Nomor 36 Tahun 2015.pdf

PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGCARAN 2016

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 tentang Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar Angga-ran Pendapatan dan Bela4ja Daerah t(abupaten Luwu Timur Tahun Angga-ran 2016;
]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentuka! Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {l,emba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Taiun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darl Bangunan (kmbarart Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 3s69); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nega-ra (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan t,emba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l,embara,n Nega-ra Republik lhdonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor++00); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 82, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor s23a)i 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ters-khir dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik lndonesia nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaig Kedudukan Protokoler dan Keuaigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq,at Daerah (I€mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan dar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaian Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturar Pemerintai Nomor 23 Taiun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5)i
Pasal I Pasal II Pasal III Pasal IV

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 36 TAHUN 2015
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 35 Tahun 2015

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

Abstrak

Penanaman Modal dan Investasi

Download file:

Perbup Lutim Nomor 35 Tahun 2015.pdf

PEI{YERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUTAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2015/No.35

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Tahun 2015

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksaaEkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Ba-rat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Ba-rat Tahun 2015:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembara! Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahar kmbaran Nega,ra Repubtik Indonesia Nomor 427Ol., 2. Undang-Undarg Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahar kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaha-raan Negara (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambalar Lembaran Negara Republik tndonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1 1 Nomor 82, Tambahan Irmbai-an Negam Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang Pemerintalan Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 2421, Tambahan kmbaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintalan Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tafibahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5679) 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daeral (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 14O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 I 1 Nomor 310); 8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2OlI tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawsi Selatan DaII Sulawesi Barat (kmbaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 201 I Nomor 14); 9. Peraturar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Taiun 2OO9 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2O14 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahar kmbamn Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8g); 10. Peraturar Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaar Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembargunan Daerah Sulawesi Selatax dan Sulawesi Ba-rat (I,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Kabupaten Luwu Timur Tahun Angga,ran 2015 (lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13li
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENYERTAAN MODAL BAB IV PERTANGGUNGJAWABAN BAB V KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2015.
NOMOR 35 TAHUN 20 15
9

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT