Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal I Pasal II

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

04 Januari 2016

Tanggal Pengundangan

04 Januari 2016

Tanggal Berlaku

04 Januari 2016

Sumber

BD.2016/NO.01

Subjek

KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 629 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 01 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

'ERUBAHAN ;lTl)lnrr*r'rro", KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR IO TAHUN 20 1 1 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 01, BD.2016/NO.01
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
ABSTRAK:	a. bahwa dalam ralgka optimalisasi pemungutan pajak reklame sesuai dengan potensi objek pajak terhadap Pendapatan Daera-h Kabupaten Luwu Timur, serta guna penyesuaian hasil perhitungan nilai sewa reklame sesuai tingkat perkembangan kegiatan perekonomian dalam wilayal Kabupaten Luwu Timur; b. baiwa perhitungan nilai sewa reklame untuk jenis reklame videotron/megatron, reklame melekat dan reklame berjalan perlu ditingkatkan karena nilai pajak reklame dianggap tidak sebanding dengan nilai komesia.l yaxg dihasilkan dari reklame ya,ng terpa$ng di wilayah Kabupaten Luwu Timur, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2Ol1 tentang Penetapan l{asil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur, perlu ditinjau kemba.li; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peratura! Bupati tentang Perubaian atas Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapar Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambalan I€mbaran Nega.ra Republik lndonesia Nomor 3686) sebaga.imana telah diubah beberapa ka-li teral<hir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor l9 Taiun 1997 lenlang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan L€mbamn Negara Republik Indonesia Nomor 39871 Unda-ng-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lemba.ran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mainuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427O)t 4. Undarg-Undang Nomor Nomor 17 Taiun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintalan Daera}l (tembaran Negata Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndaag Nomor 5 Tahun 2OO8 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahaa Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO9 tentang Pajak Daeral dan Retribusi Daeral (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (kmbamrl Negara Republik lndonesia Tahun 20 I 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2014 Nomor 244, Tafibahan Lembaran Negara Repubtik Indonesla Nomor 5587) sebagalmaha telah diubah betrerapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentarg Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)i 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Talun 2OOO tentsng lata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Talun 20oo Nomor 135; Tambahan Lembarar Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4049); ll. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerai (Lembaran leear Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambaharr Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578); 12. Peraturar Pemerintah Nomor 69 Talun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 20lO Nomor 119; Tambahan Lembaranan Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Talun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh waiib Pajak (Lembarar Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 135; Tambahan kmbarar Negara Republik lndonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010 tentang Tata Ca-ra Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Ketentuan di Bidang Pqiak Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerai Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daera}l Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Talun 2009 tentarg pokok-iokok P.engelolaan Keuangan Daerah Kabupaten" f,u.u fimu, Nomor (Lembarar Daerah Kabuparen Luwu iimur T"n"n i0i; 12, Tambahan Lrmba_rax Dr.h ';;l;";; Luwu Timur Tahun 2014 Nomor g9); Pasal I Pasal II
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2016. NOMOR 1 TAHUN 2016 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 01 Tahun 2016

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT