Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB II ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN BAB III PENDELEGASTAN KEWENANGAN BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

28 Desember 2015

Sumber

BD.2015/No.41

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 422 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 41 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN CANGGUAN, SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR PERUSAHAAN, TANDA DAFTAR INDUSTRI, TANDA DAFTAR GUDANG, SURAT IZIN USAHA INDUSTRI UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2015/No.41

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

ABSTRAK:

a. bahwa beberapa jenis izin untuk Usaha Mikro dan Kecil yang menjadi kewenangan Pemerintai Kabupaten dilimpaikan kepada Kecamata,n; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasiar Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Da-ftar Gudang, Surat lzin Usaha Industri Untuk Usala Mikro dan Kecil dali Bupati kepada Camat;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Da-ftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3214); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatar (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Irmbarar Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (kmbaran Negara Republik Indonesia Taiun 2006 Nomor 59, Tambahal Lembarar Negara Republik Indonesia 4630) sebagaimara telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas Undarg-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang (Lembaran Negara Republik tndonesia Talun 20ll Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia :J23f]t: U-ndang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO8 tentang Usaha Kecil darl Menengah lk-Ua.an -lvegari Republik Indonesia Tahun 20OA Nomor 93, tamU"-fr"" Lembaran Nega-ra Republik Indonesia 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5o38); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOq Nomor 13O, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undalg Nomor 3 Talun 2014 te4tang Perindustrian (Lembamn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan kmbamrl Negara Republik lndonesia Nomor 5492); 8. Undang-Undang Nomor 7 Talun 2014 tentang Perdaganga,n (kmbaran Nega,ra Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Nega.ra Republik Indonesia Nomor 5512); 9. Undang-Undang Nonlor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeral (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI5 Nomor 58, Tambahan Lemba-ran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Talun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lemba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2OO5 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Taiun 2005 Nomor 15O, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Taiun 2OO7 tenta]:lg Pembagian Urusan Pemerintahan antar pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (kmbaran Negam Repubtik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82, famLahan Lembaran Negara Republik hdonesia Nomor 4737); 13. Peraturan presiden Nomor 9g Tahun 2014 tentang Perizillarl untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembarai Negara Republik Indonesia Tahun 2Ot4 Nomor 222); 14. Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 590/Mpp/KEp/219/ t999 tentang KetintJan dan Tata Cara pemberian lzin Usaha eerdigargan; 15. Keputusan Menteri perindustrian dan perdasanpan Nomor 59 t/ Mpp /KEp / ztg / tgSS r.nir
BAB II ASAS, PELIMPAHAN KEWENANGAN DAN JENIS PERIZINAN BAB III PENDELEGASTAN KEWENANGAN BAB V PENDANAAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
NOMOR 41 TAHUN 20 15
12

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 41 Tahun 2015

Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Gangguan, Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Industri, Tanda Daftar Gudang, Surat Izin Usaha Industri Untuk Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT