Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

28 Desember 2015

Sumber

BD.2014/No.39

Subjek

JABATAN/PROFESI/KEAHLIAN/SERTIFIKASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 524 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 39 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA INSPEKTORAT KAE}UPATEN LUWU TIMUR
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2014/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
ABSTRAK:	a. b. c. 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; 1. 2. 3. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungiawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagiar habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan lnspektorat Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dart berhasil guna; balwa untuk mendukung kelancaraa pelaksalaan tugas pada Satuan Kerja Peran8kat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Strukurat dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsiona.l Umum; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupateu Luwu Tirnur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 427Oll Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah (I.€mbaran Negara Republik lndonesia Ta-hun 2004 Nomor 125, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana tela-h diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (lrcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahal L€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan F\ngsional Pegawai Negeri Sipil (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahurt 2O1O (Irmbaran Negara Republik lndonesia TaIun 2O1O Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (I€mbarar Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimala telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2OO9 (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang Pembagiar Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (l€mbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan kmbaral Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 89, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nega:.a Nomor 2l Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatar Pegawai Negeri Sipil; 11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tent€ng Kamus Jabatan FUngsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2OO8 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (l,embaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2OO8 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan l,€mbaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (t€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2OO8 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhii dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2O13 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan I€mbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (kmbaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN BAB IIl TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS BAB IV KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. NOMOR 39 TAHUN 2015 40

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2015

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT