Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PzuNSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PEMBAYARAN

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

28 Desember 2015

Sumber

BD.2015/No.40

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 739 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 40 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN DAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2015/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 129 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2Oi5 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 20iO tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengad.aan Balalj,g/Jasa di Desa; 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambalar Lembara! Nega-ra Republik Indonesia Nomor 427Oli 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturar Perundang-undangan (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor s23a\l 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (l,embao'an Nega-ra Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lemba,ran Negara Republik Indonesia Nomor sa9s); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tenta,ng Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimara telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peruba-tlan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaian Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5679) 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturar Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa sebagaimana telah diubal dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (kmba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baralg/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa ka.li terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturar Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Ba-rang/Jasa Pemerintah (Lemba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan kmba.ran Nega-ra Republik Indonesia Nomor 5655)i 7. Peraturan Menteri Dalan Negeri Nomor 113 Tahun 2O14 tentang Pengelolaa.n Keuangan Desa (Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 8. Peraturan Kepala Lembaga Kebija.l(an Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Talun 2013 tentang Pedoman Tata Ca-ra Pengadaan Ba,rarg/Jasa di Desa (Berita Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 13671, 9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Irmbaran Daerah Tahun 2015 Nomor 2015 Tambaian Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III MAKSUD DAN TUJUAN BAB IV PzuNSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA BAB V CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VI TIM PENGELOLA KEGIATAN BAB VII TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA BAB VIII PEMBAYARAN
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. NOMOR 40 TAHUN 2Oi5 15

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 40 Tahun 2015

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT