Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal I Pasal II Pasal III Pasal IV

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Luwu Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Malili

Tanggal Penetapan

28 Desember 2015

Tanggal Pengundangan

28 Desember 2015

Tanggal Berlaku

28 Desember 2015

Sumber

BD.2015

Subjek

APBD

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 351 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lutim Nomor 36 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENJABARAN ANGCARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGCARAN 2016
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 36, BD.2015
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:	bahwa untuk melaksanal{an ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor Tahun 2015 tentang Angga-ran Pendapatan dal Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabarar Angga-ran Pendapatan dan Bela4ja Daerah t(abupaten Luwu Timur Tahun Angga-ran 2016; ]. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2OO3 tentang Pembentuka! Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembarar Negara Indonesia 4270); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan {l,emba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Taiun 1994 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi darl Bangunan (kmbarart Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Nega,ra Republik lndonesia Nomor 3s69); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (kmba,ran Negara Republik Indonesia Tahun 20o3 Nomor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Nega-ra (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan t,emba.ran Nega-ra Republik lndonesia Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (l,embara,n Nega-ra Republik lhdonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor++00); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintal Pusat dan Pemerintahan Daerah (kmbaran Nega.ra Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan t,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OOq tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan kmbararr Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (L€mba-ran Negara Republik Indonesia Tahun 20l1 Nomor 82, Tambahal Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor s23a)i 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentarg Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambalan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali ters-khir dengan Undang Undang Nomor I Tahun 2015 tentang Perubaian Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang Pemerintahan Daerai (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 201 Nomor 58, Tambahan l,€mba.ran Negara Republik lndonesia nomor 5679) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentaig Kedudukan Protokoler dan Keuaigan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralq,at Daerah (I€mba.ran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa ka-li terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintal Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keualgan Pimpinan dar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaar Keuangan Badan Layanan Umum (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambaian Lembaran Nega,ra Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturar Pemerintai Nomor 23 Taiun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Irmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Nega-ra Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457 5)i Pasal I Pasal II Pasal III Pasal IV
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015. NOMOR 36 TAHUN 2015 8

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2015

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2016

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT